Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M. Nasir, S.IP., MPA. Tangkapan layar media dialeksis.com dalam media sosial Humas Pemerintah Aceh.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M. Nasir, S.IP., MPA, menyampaikan ucapan selamat dan apresiasi yang tinggi kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Jenderal Polisi (Purn.) Prof. Muhammad Tito Karnavian, Ph.D, atas penganugerahan gelar adat Petua Panglima Hukom Nanggroe dari Paduka Yang Mulia Wali Nanggroe Aceh, Tgk. Malik Mahmud Al Haythar.
Ucapan tersebut disampaikan M. Nasir dalam video berdurasi 38 detik yang dilansir media dialeksis.com dari media sosial Humas Pemerintah Aceh, Rabu, 12 November 2025.
Sekda Aceh menyebut bahwa gelar tersebut merupakan bentuk penghargaan tinggi dari rakyat Aceh kepada seorang tokoh nasional yang telah berjasa dalam menjaga keamanan dan kedamaian di Tanah Rencong.
“Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, M. Nasir, Sekretaris Daerah Aceh, mengucapkan selamat dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Jenderal Polisi Purnawirawan Profesor Muhammad Tito Karnavian atas penganugerahan gelar Petua Panglima Hukom Nanggroe. Semoga anugerah mulia ini membawa berkah, memperkuat nilai-nilai adat dan hukum yang berkeadilan, serta menjadi teladan bagi kita semua dalam menjaga marwah dan kehormatan Aceh,” ujar Nasir.
Ia menambahkan bahwa pemberian gelar adat tersebut mempererat hubungan antara pemerintah pusat dan masyarakat Aceh, yang dibangun di atas dasar saling menghormati nilai-nilai kearifan lokal.
Prosesi penganugerahan gelar adat kepada Tito Karnavian berlangsung khidmat dan penuh nilai-nilai tradisi Aceh. Gelar Petua Panglima Hukom Nanggroe yang berarti Penasehat Agung dalam Hukum dan Keadilan Neger merupakan salah satu gelar tertinggi yang diberikan oleh Lembaga Wali Nanggroe kepada tokoh nasional yang dianggap berjasa bagi Aceh.
Acara dipimpin langsung oleh Paduka Yang Mulia Tgk. Malik Mahmud Al Haythar, dan disaksikan oleh unsur Forkopimda Aceh, Wakil Gubernur Aceh, Sekda Aceh, serta sejumlah pejabat pemerintahan, tokoh ulama, dan tokoh adat.
Momen sakral itu ditandai dengan penyematan medali kehormatan dan pemasangan selempang adat, kemudian dilanjutkan dengan prosesi peusijuek atau tepung tawar -- simbol restu dan doa dalam adat Aceh agar penerima gelar senantiasa dilindungi dan diberkahi dalam pengabdiannya kepada bangsa dan negeri.
“Anugerah ini diberikan atas jasa dan dedikasi beliau dalam menjaga keamanan nasional, memperkuat perdamaian di Aceh, serta pengabdian luar biasa dalam menjaga stabilitas dan keutuhan bangsa,” ujar Wali Nanggroe, Tgk. Malik Mahmud dalam sambutannya.
Menurutnya, peran Tito Karnavian dalam menjaga Aceh pasca-damai sangat signifikan. Saat menjabat sebagai Kapolri, Tito banyak memberi perhatian terhadap upaya penegakan hukum yang berkeadilan dan mendorong proses perdamaian agar tetap terjaga.
“Selama menjabat sebagai Mendagri pun, beliau tetap menunjukkan komitmen tinggi dalam membangun komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah, termasuk memperkuat lembaga adat di Aceh,” tambah Malik Mahmud.
Dalam sambutannya, Mendagri Tito Karnavian mengaku terharu dan merasa sangat terhormat atas gelar adat yang dianugerahkan kepadanya.
“Ini akan menjadi kenangan seumur hidup bagi saya. Diberikan langsung, tanpa diwakili, oleh Paduka Yang Mulia Wali Nanggroe Aceh, Teungku Malik Mahmud Al Haythar, adalah kehormatan besar yang akan selalu saya jaga,” ujar Tito dengan suara bergetar.
Tito juga mengenang momen ketika Wali Nanggroe dan rombongan datang menemuinya di Jakarta untuk menyampaikan rencana penganugerahan gelar adat tersebut.
“Saya tidak pernah menyangka bahwa dedikasi saya di bidang keamanan dan pemerintahan mendapat perhatian khusus dari rakyat Aceh melalui lembaga adat yang sangat dihormati ini,” katanya.
Lebih jauh, Tito menyinggung bagaimana Aceh telah menjadi contoh sukses dari transisi perdamaian di Indonesia, hasil dari kerja keras banyak pihak, termasuk dukungan penuh dari lembaga adat dan ulama.
Ia menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara hukum negara dan hukum adat sebagai dua pilar yang memperkuat keadilan sosial.
“Aceh telah membuktikan bahwa hukum adat dan hukum nasional bisa berjalan beriringan. Keduanya adalah kekuatan moral yang menjaga masyarakat tetap damai dan berdaulat,” tutupnya.
Sebelumnya.jpeg)
