Mualem (Muzakir Manaf) Gubernur dan Dek Fadh (Fadlullah) Wakil Gubernur Aceh Provinsi Aceh. Foto; for Dialeksis
DIALEKSIS.COM | Aceh - Pemerintah Aceh mencatat deretan penghargaan dan capaian strategis sepanjang semester I 2026. Hasil penelusuran riset digital Dialeksis dari berbagai sumber terbuka dan data redaksi menunjukkan, capaian tersebut tersebar pada sektor pelayanan publik, kesehatan, penguatan BUMD, demokrasi, reformasi birokrasi, komunikasi publik, hingga tata kelola keuangan daerah.
Capaian awal tahun dimulai dari sektor pelayanan publik. Pemerintah Aceh masuk delapan besar nasional dalam kinerja penyelenggaraan pelayanan publik berdasarkan hasil PEKPPP 2025. Dalam pemeringkatan tingkat provinsi, Aceh menempati posisi ke - 8 dengan indeks 4,56 dan masuk kategori A. Capaian ini merujuk pada Keputusan Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2026 tentang hasil pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik.
Tidak lama berselang, Pemerintah Aceh juga meraih Universal Health Coverage atau UHC Award 2026 kategori Utama dari BPJS Kesehatan di Jakarta pada 27 Januari 2026. Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi terhadap komitmen daerah dalam memperluas jaminan kesehatan bagi masyarakat melalui Program Jaminan Kesehatan Nasional.
Di sektor ekonomi daerah, Gubernur Aceh H. Muzakir Manaf bersama Dek Fadh (Fadlullah) Wakil Gubernur Aceh meraih penghargaan Top Pembina BUMD 2026 dalam ajang Top BUMD Awards 2026 yang digelar di Dian Ballroom, Hotel Raffles, Jakarta, pada 13 April 2026. Penghargaan itu diberikan atas peran Pemerintah Aceh dalam membina dan memperkuat BUMD sebagai salah satu instrumen penggerak ekonomi daerah. Dalam ajang yang sama, PT BPR Syariah Mustaqim Aceh turut mencatat prestasi dengan predikat Bintang 5.
Capaian lain yang cukup menonjol datang dari sektor demokrasi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, Indeks Demokrasi Indonesia atau IDI Aceh tahun 2025 mencapai 83,43 poin. Angka tersebut menempatkan Aceh pada peringkat ke - 7 nasional sekaligus menjadi provinsi dengan nilai IDI tertinggi di Pulau Sumatera. Skor Aceh juga melampaui rata-rata nasional yang berada pada 78,19 poin.
Pada Juni 2026, Pemerintah Aceh kembali mencatat kemajuan dalam reformasi birokrasi. Kementerian PANRB menaikkan Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Aceh menjadi 82,73 dengan predikat A-. Nilai ini meningkat dari tahun sebelumnya yang berada pada angka 79,69 dengan predikat BB. Sejumlah indikator turut memperkuat capaian tersebut, antara lain indeks perencanaan pembangunan 91,20 persen, digitalisasi arsip 91,60 persen, pelayanan publik 91 persen, kepatuhan standar pelayanan publik 86 persen, serta indeks SPBE 80,33 persen.
Pengakuan juga diberikan kepada Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, oleh Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Aceh atas komitmennya dalam menjamin kebebasan pers serta mendorong keterbukaan informasi publik demi kemajuan Aceh. Penghargaan tersebut diserahkan pada kegiatan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) dan Seminar Nasional bertema "Membangkitkan Ekosistem Bisnis Perusahaan Media di Provinsi Aceh Pascabencana Hidrometeorologi" yang digelar di Ayani Hotel, Banda Aceh, Rabu, 15 April 2026.
Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Daerah Aceh, M. Nasir Syamaun, juga menerima Anugerah AMSI Aceh atas kepedulian dan dukungannya dalam memperkuat kapasitas organisasi profesi pers serta perusahaan media. Penghargaan tersebut diserahkan dalam acara yang sama di Ayani Hotel, Banda Aceh.
Selain penghargaan dari AMSI, M. Nasir Syamaun kembali memperoleh apresiasi dari Serikat Media Siber Indonesia (SMSI). Pada 18 Juni 2026, ia menerima Anugerah SMSI 2026 sebagai Tokoh Inspiratif Nasional. Penghargaan yang diserahkan di Hall Dewan Pers, Jakarta Pusat, itu diberikan sebagai bentuk pengakuan atas kepemimpinannya di bidang birokrasi, dukungannya terhadap tata kelola pemerintahan Aceh, serta kemitraannya dengan media.
Sementara itu, Gubernur Aceh Muzakir Manaf bersama sejumlah pejabat publik di Aceh juga menerima Apresiasi Garda Kemanusiaan Pascabencana Hidrometeorologi Aceh dari Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Aceh. Penghargaan tersebut diserahkan pada acara pelantikan Pengurus Daerah JMSI Aceh periode 2025-2030 yang berlangsung di Ayani Hotel, Banda Aceh, pada 13 Juni 2026.
Puncak capaian semester pertama terlihat pada sektor akuntabilitas keuangan. Pemerintah Aceh kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP dari BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Aceh Tahun Anggaran 2025. Raihan pada 22 Juni 2026 itu menjadi opini WTP ke-11 secara berturut-turut bagi Pemerintah Aceh.
Jika dipetakan, deretan capaian tersebut menunjukkan tiga pesan utama. Pertama, Pemerintah Aceh di duet kepemimpinan Mualem dan Dek Fadh mulai memperoleh pengakuan pada aspek tata kelola dan pelayanan publik. Kedua, sektor kesehatan, demokrasi, dan BUMD menjadi ruang yang ikut memberi nilai tambah terhadap citra pemerintahan. Ketiga, capaian WTP ke-11 mempertegas konsistensi administrasi keuangan, meski tetap harus diikuti tindak lanjut atas rekomendasi BPK dan peningkatan kualitas belanja publik.
Bagi Pemerintah Aceh, penghargaan tersebut menjadi modal penting untuk memperkuat kepercayaan publik. Namun, capaian administratif dan penghargaan nasional tetap perlu diuji melalui dampak nyata di lapangan terlihat dari data pelayanan yang makin cepat, birokrasi yang makin responsif, pengelolaan keuangan yang transparan, serta program pembangunan yang dirasakan langsung oleh masyarakat Aceh.
Sebelumnya
