Aceh Tengah dan Pidie Ajukan Diri Jadi Hunian Sementara Korban Banjir Aceh

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terus mempercepat penanganan dampak banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Aceh.

Fokus utama pemerintah saat ini adalah menekan angka korban sekaligus memastikan warga terdampak segera mendapatkan tempat tinggal layak melalui skema hunian sementara (huntara).

Hal tersebut disampaikan Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan (Kapusdatinkom) BNPB, Abdul Muhari, dalam konferensi pers di Posko Darurat Bencana Aceh, Sabtu (13/12/2025).

Abdul Muhari menegaskan bahwa upaya penyelamatan jiwa masih menjadi prioritas tertinggi dalam fase tanggap darurat.

“Daerah-daerah kita terus mengupayakan supaya angka korban itu yang pertama, jadi itu masih harus terus dilakukan,” ujarnya.

Seiring dengan itu, BNPB bersama pemerintah daerah mulai mengarahkan penanganan pada pemulihan awal, termasuk pembersihan wilayah terdampak dan penyiapan hunian sementara bagi warga yang kehilangan tempat tinggal akibat banjir dan longsor.

Aceh Tengah dan Pidie disebut telah ajukan dalam penyiapan lokasi hunian sementara bagi korban bencana di Aceh.

Menurut Abdul Muhari, proses pembersihan pascabencana saat ini masih menghadapi tantangan di lapangan. Di beberapa lokasi, kondisi tanah di bagian atas sudah mulai mengering, namun di bagian bawah masih tergenang air.

“Untuk pembersihan ini, memang di beberapa tempat kondisi bagian atasnya sudah mulai kering, sementara di tempat lain bagian bawah masih tersisa air,” jelasnya.

Untuk daerah yang sudah dapat dijangkau melalui akses darat, seperti Aceh Tamiang, BNPB melakukan pengerahan alat berat secara intensif.

Alat berat tersebut didatangkan dari Medan untuk mempercepat proses pembersihan lumpur, material kayu, dan puing-puing yang menutup permukiman warga serta fasilitas umum.

“Ini terus berjalan. Selain dukungan dari TNI, kita juga kembali melakukan pengerahan alat berat dalam skala besar di Aceh Tamiang untuk memperkuat upaya pembersihan,” kata Abdul Muhari.

Dalam kesempatan tersebut, BNPB juga mengungkapkan bahwa dua kabupaten/kota terdampak di Aceh yang akan mengajukan usulan lokasi hunian sementara kepada pemerintah pusat, salah satunya Aceh Tamiang.

Usulan tersebut saat ini sedang diproses dan terus didorong agar kabupaten/kota terdampak lainnya segera menyusul.

“Kita terus mendorong pemerintah kabupaten yang lain untuk segera bisa mengusulkan lokasi hunian sementara ini, agar penanganan pengungsian bisa lebih tertata dan warga tidak terlalu lama tinggal di tempat darurat,” ujarnya.

Abdul Muhari menekankan bahwa seluruh langkah penanganan bencana di Aceh dilakukan dengan berfokus pada lima aspek utama.

Kelima aspek tersebut meliputi penyelamatan dan evakuasi korban, pengerahan dan penumpukan logistik, distribusi logistik kepada warga terdampak, pemulihan akses jalan dan transportasi, pemulihan akses komunikasi, serta penyiapan hunian sementara bagi pengungsi.

“Jadi saya sampaikan, fokus dan atensi kita ada di lima aspek utama itu. Semua berjalan bersamaan dan saling terkait, agar penanganan bencana ini bisa efektif dan cepat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tutup Abdul Muhari. [nh]