Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum USK, Annas Maulana. Dokumen untuk dialeksis.com.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum USK, Annas Maulana, menyambut baik wacana debat terbuka antar calon rektor Universitas Syiah Kuala (USK) di lingkungan kampus terbesar di Aceh tersebut.
“Kami menyambut hal baik dengan isu ini. Jadi apa salahnya debat itu dilakukan secara terbuka? Biar kita tahu isi pikiran calon rektor ke depan bagaimana,” ujar Annas Maulana saat dimintai tanggapan media dialeksis.com, Selasa (4/11/2025).
Menurutnya, debat terbuka akan menjadi sarana penting untuk menguji visi, misi, dan arah kepemimpinan para calon yang akan memimpin universitas dalam empat tahun ke depan.
Ia menilai, publik khususnya komunitas akademik berhak mengetahui arah kebijakan dan nilai-nilai yang diusung masing-masing kandidat.
“Tujuannya ingin melihat sosok rektor tersebut sesuai dengan visi misi dia ke depan. Kalau semuanya transparan, mahasiswa, dosen, dan alumni juga bisa ikut menilai mana calon yang paling layak,” lanjut Annas.
Gagasan debat terbuka antar calon rektor bukan hal baru di tingkat nasional. Beberapa kampus ternama seperti Universitas Indonesia (UI), Universitas Padjadjaran (UNPAD), dan Universitas Gadjah Mada (UGM) telah lebih dulu melaksanakannya dalam proses seleksi rektor.
Praktik itu dinilai sebagai bentuk keterbukaan dan partisipasi akademik dalam menentukan arah masa depan universitas.
Kini, langkah serupa mulai digagas di Aceh. Bagi Annas, jika Universitas Syiah Kuala mampu mengadopsi mekanisme serupa, hal itu akan menjadi tradisi baru yang patut diapresiasi.
“Ini kan belum pernah terjadi di Aceh, dan ini hal yang bagus dan baru. Kalau bisa diterapkan, USK akan menjadi contoh bagi kampus lain dalam hal transparansi dan keterbukaan akademik,” katanya.
Selain mahasiswa, sejumlah kalangan alumni USK juga mulai menyuarakan pentingnya uji kelayakan rektor secara publik.
Mereka menilai, forum debat terbuka dapat menjadi ruang evaluasi yang sehat, sekaligus memperlihatkan kualitas intelektual dan moral para kandidat yang akan membawa arah universitas ke depan.
“Para calon akan memaparkan visi dan misinya. Ini menjadi salah satu bahan pertimbangan bagi pihak yang memiliki hak memilih. Jadi publik, terutama komunitas akademik, bisa menilai bagaimana arah kepemimpinan ke depan,” tambah Annas.
Ia juga berharap, senat universitas dan panitia pemilihan dapat mempertimbangkan wacana ini dengan serius.
Menurutnya, langkah sederhana seperti menyiarkan pemaparan visi misi melalui kanal resmi universitas atau forum publik bisa memperkuat kepercayaan sivitas akademika terhadap proses demokrasi di kampus.
“USK sebagai universitas besar harus menjadi pelopor keterbukaan, bukan sekadar dalam wacana, tapi dalam praktik. Ini momentum untuk memperlihatkan bahwa kampus kita benar-benar menjunjung nilai akademik dan demokratis,” tutup Annas Maulana.
Sebelumnya
