Kapolda Aceh Irjen Pol. Ruddi Setiawan, S.I.K., S.H., M.H. [Foto: Humas Polda Aceh]
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Langkah Kapolda Aceh Irjen Pol. Ruddi Setiawan, S.I.K., S.H., M.H., turun langsung menemui massa di tengah ketegangan peringatan 21 tahun Hari Damai Aceh di kawasan Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh, Sabtu, 15 Agustus 2026, menuai respons positif dari berbagai kalangan.
Apresiasi datang dari unsur masyarakat sipil, akademisi, politikus hingga warga melalui media sosial. Mereka terutama menyoroti pilihan Ruddi menghadapi situasi yang memanas dengan komunikasi langsung dan pendekatan persuasif, ketimbang membiarkan ketegangan berkembang menjadi benturan yang lebih luas.
Peristiwa bermula ketika rangkaian zikir dan doa bersama memperingati Hari Damai Aceh di Masjid Raya Baiturrahman diwarnai ketegangan antara sebagian massa dan aparat keamanan. Dalam perkembangan situasi tersebut, Ruddi terlihat mendatangi kerumunan dan berbicara langsung dengan masyarakat. Media nasional melaporkan Kapolda mengajak massa bersama-sama menjaga kedamaian dan ketenteraman Aceh.
Dalam dialog tersebut, massa juga meminta warga yang sebelumnya diamankan aparat dilepaskan. Dua warga kemudian dibebaskan dan dihadirkan kembali di hadapan massa sekitar pukul 14.18 WIB dengan didampingi Kapolda Aceh. Setelah itu Ruddi terlihat bersalaman dengan sejumlah warga sebagai bagian dari upaya meredakan ketegangan.
Situasi keamanan di Aceh setelah peristiwa itu dilaporkan kembali kondusif. Polda Aceh menyatakan penanganan dilakukan bersama TNI dan unsur terkait, sementara penyelidikan terhadap rangkaian kejadian di Masjid Raya Baiturrahman tetap berjalan. Rangkuman respon publik terdokumentasi redaksi Dialeksis melalui riset digital. Berikut sajiannya untuk pembaca setia Dialeksis.
SIGAP: Kepemimpinan yang Berani Berdialog
Ketua DPP Yayasan Solidaritas Generasi Aceh Perubahan (SIGAP), Dr. Samsuardi, MA, menilai keberanian Ruddi turun langsung ke tengah kerumunan memperlihatkan corak kepemimpinan yang mengedepankan komunikasi dalam menghadapi situasi sensitif.
Menurut Samsuardi, Kapolda Aceh yang relatif baru memimpin kepolisian di Tanah Rencong langsung menghadapi ujian besar berupa ketegangan pada momentum 21 tahun perdamaian Aceh.
Di tengah suasana emosional, kata dia, Kapolda tidak hanya memberikan instruksi dari belakang barisan pengamanan, tetapi memilih mendekati masyarakat dan membuka ruang komunikasi.
“Ini adalah tindakan berani yang belum pernah tercatat dalam sejarah demonstrasi di Aceh. Dengan massa ribuan orang, seorang Kapolda memilih turun langsung menjumpai rakyat. Ini menunjukkan tingkat kepedulian pemimpin terhadap keselamatan masyarakat sekaligus komitmen nyata menjaga perdamaian,” kata Samsuardi.
Akademisi lulusan doktoral UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang juga menyebut dirinya sebagai anak eks kombatan GAM itu berpandangan pendekatan seperti itu penting diterapkan di daerah pascakonflik seperti Aceh.
Menurut dia, respons keamanan terhadap massa tidak hanya membutuhkan ketegasan, tetapi juga kemampuan membaca kondisi psikologis dan sosial masyarakat.
“Menghadapi massa yang tidak terkontrol, cara humanis adalah pendekatan yang paling tepat dan minim risiko,” ujarnya.
Samsuardi mendorong pendekatan tersebut dilanjutkan setelah situasi mereda. Komunikasi dengan masyarakat, tokoh agama, mantan kombatan, pemerintah daerah dan elemen sipil, menurut dia, perlu terus diperkuat untuk mencegah munculnya konflik susulan.
“Soliditas antara TNI, Polri, pemerintah daerah, instansi vertikal serta elemen masyarakat sipil sangat dibutuhkan untuk menjamin Aceh tetap kondusif. Perdamaian bukan hanya tentang hilangnya suara senjata, tetapi tentang hadirnya rasa aman dan didengar oleh negara,” katanya.
EMI: Keselamatan Rakyat Harus Diutamakan
Apresiasi serupa sebelumnya disampaikan Ecopulse Movement Indonesia atau EMI. Juru Bicara DPP EMI Sella Nera Putri menilai sikap aparat menahan diri ketika situasi memanas menunjukkan adanya upaya menempatkan keselamatan masyarakat sebagai prioritas.
EMI menilai kericuhan, termasuk persoalan yang terjadi di sekitar pengibaran bendera dan simbol negara, tidak semestinya otomatis dibaca sebagai kegagalan aparat. Menurut organisasi tersebut, respons yang terlalu keras dalam situasi emosional justru berisiko memperbesar ketegangan di daerah yang memiliki pengalaman panjang konflik.
Sella menekankan bahwa pendekatan humanis bukan berarti mengabaikan hukum. Dugaan pelanggaran, menurutnya, tetap harus diproses secara proporsional dan terukur tanpa menciptakan persoalan baru.
Nasir Djamil: Gentlemen dan Humanis
Apresiasi juga datang dari Anggota Komisi III DPR RI M. Nasir Djamil. Ia menilai langkah Ruddi mendatangi dan berbicara dengan masyarakat secara langsung menggambarkan kepemimpinan yang mengedepankan dialog dan ketenangan.
Nasir menyebut keberanian Kapolda berjalan menemui masyarakat memperlihatkan kepedulian agar Aceh tetap damai. Ia juga menilai pendekatan humanis merupakan pilihan yang tepat ketika menghadapi massa dalam kondisi sulit dikendalikan karena dapat menekan risiko munculnya benturan baru.
Bagi Nasir, pendekatan tersebut perlu dibarengi penguatan koordinasi antara Polri, TNI, pemerintah daerah, tokoh masyarakat dan unsur lainnya sehingga potensi gangguan keamanan dapat dideteksi dan ditangani sejak dini.
Teuku Indra: Video Kapolda Menyebar Luas
Respons positif lain disampaikan Teuku Indra Yoesdiansyah. Ia menyoroti rekaman video Ruddi ketika mendatangi massa yang kemudian beredar luas di media sosial.
Menurut Teuku Indra, keberanian Kapolda mendekati kerumunan memperlihatkan upaya menempatkan keselamatan masyarakat di atas kepentingan pribadi seorang pimpinan. Ia menilai tindakan tersebut ikut membangun persepsi bahwa dialog masih dapat menjadi pilihan ketika ketegangan meningkat.
Pemberitaan mengenai tindakan Ruddi tidak hanya beredar di media lokal Aceh. Sejumlah akun media dan pengguna media sosial turut menyebarkan rekaman ketika Kapolda mendatangi massa. Penelusuran Dialeksis menemukan video dan unggahan mengenai peristiwa tersebut beredar di Instagram dan Facebook dengan narasi yang antara lain menyoroti tindakan Ruddi “turun langsung”, “menemui massa”, dan “meredakan ketegangan”.
Jejak Digital: “Terima Kasih Pak Kapolda”
Jejak digital setelah peristiwa itu juga memperlihatkan munculnya komentar bernada apresiatif. Dalam salah satu unggahan Instagram yang merekam momen Kapolda mendatangi massa, mesin pencarian mengindeks komentar berbunyi, “Terima kasih banyak Pak Kapolda yang telah hadir di tengah suasana yang panas.”
Unggahan lain dari berbagai akun media di Instagram dan Facebook juga menampilkan ulang momen Ruddi berjalan menuju masyarakat ketika situasi masih tegang. Penyebaran lintas akun tersebut menunjukkan bahwa tindakan Kapolda menjadi salah satu bagian paling banyak diperbincangkan dari rangkaian kericuhan Hari Damai Aceh.
Namun, respons media sosial perlu dibaca secara proporsional. Tidak seluruh komentar di ruang digital dapat dianggap mewakili sikap seluruh masyarakat Aceh. Jejak yang dapat diverifikasi menunjukkan setidaknya terdapat bagian dari publik yang mengapresiasi keberanian Kapolda berdialog langsung dan pendekatan persuasif aparat dalam meredakan situasi.
Menahan Eskalasi di Daerah Pascakonflik
Sebelum peringatan Hari Damai Aceh berlangsung, Polda Aceh sebenarnya telah menyiapkan pengamanan bersama TNI, pemerintah daerah dan instansi terkait. Sehari sebelum HDA, Ruddi bersama Kasdam Iskandar Muda Brigjen TNI Dwi Sasongko memimpin apel gelar pasukan untuk memastikan rangkaian peringatan berlangsung aman dan tertib.
Ruddi ketika itu menekankan pentingnya menjaga perdamaian sebagai sesuatu yang lebih luas daripada sekadar ketiadaan konflik. Perdamaian juga berkaitan dengan keharmonisan, persatuan, penghormatan terhadap perbedaan serta rasa aman masyarakat.
Selepas insiden 15 Agustus, Ruddi mengatakan kondisi Aceh kembali kondusif berkat kolaborasi TNI, Polri dan unsur terkait. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada masyarakat Aceh atas dukungan dalam menjaga keamanan daerah.
Apresiasi yang datang dari berbagai kalangan menunjukkan satu pesan yang relatif serupa: penanganan keamanan di Aceh tidak cukup hanya mengandalkan kekuatan aparat.
Di daerah yang pernah mengalami konflik panjang, komunikasi, sensitivitas terhadap sejarah, kemampuan mengendalikan eskalasi dan keberanian seorang pemimpin hadir langsung di tengah masyarakat menjadi modal yang sama pentingnya.
Peristiwa 15 Agustus juga tetap menjadi bahan evaluasi. Polda Aceh telah menyatakan penyelidikan terhadap rangkaian kejadian masih berlangsung. Dengan demikian, pendekatan persuasif dalam meredakan massa berjalan berdampingan dengan proses hukum untuk memastikan duduk perkara dan pertanggungjawaban atas setiap dugaan pelanggaran dapat diketahui secara objektif.
Bagi Samsuardi, keberhasilan yang paling penting setelah insiden tersebut adalah memastikan ketegangan tidak berubah menjadi konflik berkepanjangan.
“Aceh sudah terlalu mahal membayar perdamaian. Aparat dan masyarakat harus sama-sama menjaganya. Ketika seorang pemimpin mau datang, mendengar dan berbicara langsung dengan masyarakat, itu adalah modal penting untuk membangun kepercayaan,” ujarnya. [arn]
Sebelumnya
