Demonstran Kepung DPRK Lhokseumawe, Toko dan SPBU Ikut Tutup

Seribuan Demonstran Kepung DPRK Lhokseumawe, Toko dan SPBU Ikut Tutup. Foto: Gita/Dialeksis

DIALEKSIS.COM | Lhokseumawe - Seribuan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa kembali menggelar aksi besar-besaran di depan Gedung DPRK Lhokseumawe, Senin (1/9/2025). 

Aksi ini digelar untuk menyampaikan beragam tuntutan kepada wakil rakyat, mulai dari isu pajak hingga desakan pencopotan pejabat tinggi negara.

Pantauan redaksi hingga pukul 12.53 WIB, situasi aksi masih berlangsung kondusif dengan penjagaan ketat aparat keamanan. Ratusan personel polisi terlihat berjaga di berbagai titik strategis, termasuk di gerbang utama gedung legislatif.

Namun, aksi massa membuat arus lalu lintas di Jalan Merdeka lumpuh total, khususnya dari Simpang Empat hingga Simpang Jam. Aparat kepolisian menutup akses jalan demi menjaga ketertiban. Sejumlah toko di sepanjang jalur aksi memilih tutup, bahkan sebuah SPBU yang berada persis di samping kantor dewan juga ikut menutup pelayanan.

Koordinator Aksi, M Faidullah Akbar, menegaskan massa akan terus melanjutkan demonstrasi hingga tuntutan mereka dipenuhi. 

“Kami tidak akan berhenti jika dewan yang kami pilih tidak keluar menemui kami,” ujarnya dalam orasi.

Selain mendesak DPRK Lhokseumawe meneruskan aspirasi mereka ke pemerintah pusat, massa juga meminta kehadiran Wali Kota Lhokseumawe. Salah satu isu utama yang disuarakan adalah penolakan rencana kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di wilayah Lhokseumawe.

“Kami ingin menolak kenaikan PBB. Mana Pak Wali, tolong hadir di tengah-tengah masyarakat,” teriak Faidullah.

Selain soal pajak, massa juga mengusung sejumlah tuntutan lain. Mereka mendesak Presiden Prabowo Subianto mencopot Kapolri Listyo Sigit Prabowo, menolak wacana penambahan tunjangan DPR, serta menolak RUU KUHAP yang dinilai berpotensi mengancam hak-hak sipil masyarakat.

Aliansi juga menolak rencana penambahan batalyon militer di Aceh, mendesak perlindungan kebebasan pers, serta mengecam upaya yang dianggap sebagai “penulisan ulang sejarah Indonesia.” Terakhir, mereka meminta Presiden mencopot Menteri Fadli Zon yang dianggap tidak berpihak pada rakyat.

Hingga berita ini tayang, demonstrasi masih terus berlangsung di depan gedung DPRK Lhokseumawe dengan penjagaan ketat aparat keamanan. ()