DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Direktur Eksekutif Forum Bangun Investasi Aceh (Forbina), Muhammad Nur, S.H., mendesak Pemerintah Aceh untuk mengakomodir secara penuh visi-misi pasangan Mualem-Dek Fad dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA).
Menurutnya, program-program unggulan yang diusung pasangan tersebut merupakan cerminan aspirasi masyarakat Aceh dan menjadi langkah strategis dalam membangun kemandirian serta kesejahteraan daerah.
“RPJMA ke depan harus menjadi dokumen pembangunan yang betul-betul berpihak pada rakyat Aceh. Visi-misi Mualem dan Dek Fad bukan sekadar janji politik, tapi peta jalan yang harus ditindaklanjuti,” tegas Muhammad Nur, Selasa (20/5/2025).
Sejumlah program prioritas yang didorong Forbina antara lain pendirian kampus IPDN dan Politeknik Pertahanan di Aceh, pengambilalihan kembali empat pulau Aceh dari administrasi Sumatera Utara, hingga pengukuran ulang lahan HGU dan HPH. Di sektor transportasi dan konektivitas, Forbina mendesak percepatan pembangunan pelabuhan Susoh, pelabuhan Lhok Payoh di Manggeng, serta pembelian kapal feri RORO untuk memperkuat jalur laut antardaerah.
Muhammad Nur juga menekankan pentingnya industrialisasi di Aceh melalui pembangunan pabrik ban mobil di Aceh Barat, pabrik rokok di Aceh Utara, dan pengembangan sektor perikanan lewat pabrik pengalengan ikan tuna.
Tak kalah penting, Forbina mendorong pengoperasian Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun dan pengelolaan bersama Blok Andaman, pembangunan bendungan di Tamiang untuk ekspor air ke Penang, serta penyambungan pelabuhan Sabang ke Abu Dhabi Port.
Di bidang sosial dan keagamaan, ia menyerukan penerapan aturan penutupan toko saat azan, penguatan shalat berjamaah, serta program mengaji untuk anak sekolah.
“Jika Aceh ingin bangkit, RPJMA tidak boleh netral. Harus berpihak. Dan keberpihakan itu dimulai dengan mendengar suara rakyat yang telah memilih Mualem dan Dek Fad,” pungkasnya. [*]