Sekretaris Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi Provinsi Aceh Wen Rimba Raya

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Sekretaris Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi Provinsi Aceh Wen Rimba Raya menilai berbagai bentuk kecurangan yang dilakukan penyelenggara pemilu pada pilpres 2019 mengindikasikan ada hal-hal yang tidak wajar. 

"Ketika rakyat sudah memberikan satu proses demokrasi, ternyata dalam penyelenggaraannya terlalu banyak kecurangan-kecurangan, DPT hantu, proses pengimputan yang diluar kewajaran, artinya ada hal-hal yang kurang wajar," ujar Wen Rimba Raya kepada Dialeksis.com, Rabu, (15/5/2019).

Menurutnya, pemilu merupakan rangkaian demokrasi seluruh indonesia, dimana rakyat memiliki hak penuh untuk menentukan siapa pemimpinnya.  

"Ketika rakyat sudah menentukan hampir mayoritas, kita harus hargai dan berterimakasih kepada rakyat aceh yang sudah memilih Prabowo-Sandi, dan ini merupakan sejarah yang kedua kali," ujar Wen. 

Dia juga menyinggung tentang penetapan status tersangka pada sejumlah elit pendukung Prabowo-Sandi. Wen mempertanyakan tentang makar yang disangkakan pada tokoh-tokoh BPN nasional.

"Memangnya mereka memberontak atau memisahkan negara. Kalau makar itu, dulu disebut subversif yang menentang negara. Terus, ketika orang memperjuangkan demokrasi dalam konteks pilpres, kok dibilang makar?" gugatnya. 

"Pergerakan untuk menggulingkan pemerintah, kan gak ada? Jadi kok dituduh makar, apanya makar?" tambahnya. 

Ia pun mencontohkan makar pada sikap politik masa lalu nya semasa menjadi kombatan GAM.

"Kalau kita eks kombatan yang di Aceh itu makar, itu yang memisahkan negara dan memperjuang kan kemerdekaan," tegasnya.

Ia pun meyakini, ada kepentingan politik tertentu atas penetapan tersangka pada elit kubu pendukung paslon no urut 02 Prabowo-Sandi.

"Semua tindakan dalam proses rangkaian pemilu, sudah pasti ada tendensi terhadap kepentingan politik tertentu. Semua ada rangkaian dan terkait semua," ujarnya.

Pun demikian ia berharap prinsip demokrasi dapat berjalan sebagaimana mestinya. Ia menyebutkan, kecurangan akan menciderai sebuah proses demokrasi.

"Kalau dengan cara begini menciderai prinsip demokrasi itu sendiri. Kita kepengin pemimpin yang dipilih itu representatatif, yang benar-benar berdasarkan aspirasi rakyat," tutupnya.