Hari Lahir Pancasila, Rektor Unimal: Pancasila Harus Hadir Menjawab Masalah Bangsa

DIALEKSIS.COM | Lhokseumawe - Rektor Universitas Malikussaleh (Unimal), Prof. Dr. Ir. Herman Fithra, S.T., M.T., IPM., ASEAN Eng., menilai peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2026 harus menjadi momentum refleksi kebangsaan di tengah berbagai tantangan yang dihadapi Indonesia.

Menurut Herman, Pancasila tidak boleh hanya diperingati secara seremonial setiap 1 Juni. Lebih dari itu, Pancasila harus hadir sebagai nilai hidup, etika publik, sekaligus kompas moral dalam penyelenggaraan negara.

“Hari Lahir Pancasila mengingatkan kita bahwa bangsa ini pernah diuji oleh berbagai ancaman ideologi, perpecahan, dan konflik. Namun hari ini tantangan kita jauh lebih kompleks. Ada polarisasi sosial, disinformasi digital, ketimpangan ekonomi, korupsi, krisis kepercayaan publik, hingga lemahnya keteladanan dalam kehidupan berbangsa,” ujar Prof. Herman kepada Dialeksis, Kamis (1/6/2026).

Ia mengatakan, Hari Lahir Pancasila tidak cukup dimaknai sebagai kemampuan bangsa bertahan dari ancaman masa lalu. Pancasila hari ini harus dibuktikan dengan kemampuan negara menghadirkan keadilan, kesejahteraan, persatuan, dan kepastian hukum bagi seluruh rakyat.

“Pancasila akan tetap sakti apabila nilai-nilainya dijalankan secara nyata. Keadilan sosial harus terasa dalam kebijakan ekonomi. Kemanusiaan harus tampak dalam pelayanan publik. Persatuan harus dijaga di tengah perbedaan politik. Ketuhanan harus melahirkan akhlak dan tanggung jawab, bukan sekadar simbol,” katanya.

Prof. Herman menyoroti pentingnya peran perguruan tinggi dalam menjaga nilai-nilai Pancasila, terutama di tengah derasnya arus teknologi, kecerdasan buatan, dan perubahan sosial generasi muda. 

Kampus, kata dia, tidak hanya bertugas mencetak lulusan, tetapi juga membentuk manusia Indonesia yang berkarakter, kritis, berintegritas, dan memiliki kepedulian kebangsaan.

“Generasi muda hari ini hidup dalam ekosistem digital yang sangat cepat. Mereka mudah mendapat informasi, tetapi juga rentan disesatkan oleh hoaks, ujaran kebencian, dan narasi yang memecah belah. Karena itu, pendidikan Pancasila harus dikemas secara relevan, dialogis, dan dekat dengan realitas kehidupan mereka,” ujarnya.

Ia menegaskan, Pancasila harus menjadi fondasi dalam membangun Indonesia yang maju dan berdaulat. Dalam konteks pembangunan nasional, nilai Pancasila harus tercermin dalam keberpihakan kepada rakyat kecil, pemerataan pendidikan, penguatan ekonomi daerah, kedaulatan pangan, transisi energi, serta tata kelola pemerintahan yang bersih.

“Masalah bangsa ini tidak bisa dijawab hanya dengan slogan. Kita membutuhkan kerja nyata, keteladanan pemimpin, integritas birokrasi, keberanian melawan korupsi, dan komitmen menghadirkan kebijakan yang benar-benar berpihak kepada rakyat,” kata Prof. Herman.

Dalam konteks Aceh, Prof. Herman menyebut nilai Pancasila sejalan dengan semangat membangun daerah secara bermartabat, damai, adil, dan berkeadaban. Ia menilai Aceh memiliki modal sosial, sejarah, dan sumber daya manusia yang kuat untuk berkontribusi bagi Indonesia.

“Aceh harus terus menjadi bagian penting dari perjalanan bangsa. Dengan kekhususan, nilai keislaman, budaya, dan semangat perdamaian yang dimiliki, Aceh dapat memberi kontribusi besar dalam memperkuat Indonesia yang berkeadilan dan berperadaban,” ucapnya.

Prof. Herman mengajak seluruh elemen bangsa menjadikan Hari Lahir Pancasila sebagai ruang introspeksi bersama. Menurutnya, Pancasila tidak boleh berhenti di ruang upacara, tetapi harus hidup dalam kebijakan, pendidikan, ruang digital, pelayanan publik, dan perilaku sehari-hari.

“Tugas kita hari ini adalah memastikan Pancasila benar-benar bekerja untuk rakyat, menjaga persatuan, dan menuntun Indonesia menuju masa depan yang lebih adil, maju, dan bermartabat,” pungkasnya. [arn]