DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Kondisi Jalan Nasional Banda Aceh-Medan di kawasan Muara Satu, Kota Lhokseumawe, kembali menjadi sorotan masyarakat.
Ruas jalan yang melintasi kawasan Simpang Len, Padang Sakti, Blang Pulo hingga Paloh itu kini disebut warga sebagai jalan maut karena kondisi permukaannya yang bergelombang, berlubang, dan tidak rata sehingga membahayakan keselamatan pengguna jalan.
Ironisnya, kerusakan jalan tersebut berada di kawasan strategis yang dikenal sebagai ring 1 sejumlah perusahaan energi nasional, seperti PT Arun, Pertamina Hulu Energi North Sumatera Offshore (PHE NSO), serta PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Arun yang mengoperasikan Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) Arun.
Meski berada di kawasan industri dan energi yang menjadi salah satu pusat aktivitas ekonomi penting di Aceh, kondisi jalan nasional tersebut dinilai jauh dari layak dan telah berlangsung selama bertahun-tahun tanpa perbaikan yang menyeluruh.
Setiap hari, ribuan kendaraan roda dua, mobil pribadi, angkutan barang, hingga truk bertonase besar melintasi jalur tersebut. Namun para pengendara harus mengurangi kecepatan dan bermanuver menghindari gelombang maupun kerusakan jalan yang tersebar di sejumlah titik.
Bagi warga sekitar, kondisi itu bukan lagi sekadar persoalan kenyamanan, melainkan ancaman nyata terhadap keselamatan pengguna jalan.
Zahran, salah seorang pengendara yang rutin melintas di kawasan tersebut, mengaku kondisi jalan semakin mengkhawatirkan. Menurutnya, pengendara harus ekstra waspada agar tidak kehilangan kendali ketika melewati bagian jalan yang rusak.
“Sudah bertahun-tahun kondisinya seperti ini dan masih begini-begini saja. Padahal ini jalan nasional yang setiap hari dilalui banyak kendaraan. Kalau tidak hati-hati bisa membahayakan pengendara,” katanya kepada media dialeksis.com, Senin (1/6/2026).
Ia menilai pemerintah dan pihak terkait perlu segera mengambil langkah konkret untuk mengatasi persoalan tersebut. Perbaikan yang dilakukan selama ini dinilai belum mampu menyelesaikan masalah secara menyeluruh.
“Kami mendesak pemerintah daerah dan pihak terkait segera mengambil tindakan nyata. Bukan sekadar tambal sulam, tetapi solusi teknis yang terencana agar jalan kembali aman dan layak. Keselamatan masyarakat adalah prioritas utama. Infrastruktur yang baik adalah hak rakyat sekaligus tanggung jawab negara,” tegasnya.
Keluhan serupa juga disampaikan Lukman, warga Meuria Paloh. Menurutnya, kondisi jalan berlubang di lintas Banda Aceh-Medan sangat berbahaya, terutama bagi pengguna kendaraan roda dua yang memiliki risiko lebih tinggi mengalami kecelakaan.
Ia mengatakan, kerusakan jalan tersebut menjadi ancaman serius bagi para pengendara yang melintas, khususnya pada malam hari ketika lubang dan gelombang jalan sulit terlihat.
“Kondisi jalan ini sangat berbahaya bagi pengguna jalan. Masyarakat harus meningkatkan kewaspadaan saat melintas, apalagi pada malam hari ketika lubang jalan tidak terlihat jelas,” ujarnya.
Menurut Lukman, risiko kecelakaan semakin besar ketika pengendara melakukan perjalanan jarak jauh dalam kondisi lelah. Kombinasi antara kelelahan dan kondisi jalan yang rusak dapat memicu kecelakaan lalu lintas yang sewaktu-waktu bisa terjadi.
Ia berharap pemerintah segera melakukan perbaikan menyeluruh sebelum menimbulkan korban yang lebih banyak.
“Apalagi bagi pemudik atau masyarakat yang datang dari luar daerah menggunakan sepeda motor. Kalau lengah sedikit saja bisa berbahaya,” katanya.
Selain membahayakan keselamatan pengguna jalan, kerusakan di ruas nasional tersebut juga berdampak terhadap kelancaran arus lalu lintas. Banyak kendaraan terpaksa memperlambat laju saat melewati titik-titik jalan yang rusak.
Kondisi tersebut tidak hanya mengganggu mobilitas masyarakat, tetapi juga berpotensi menghambat distribusi barang dan jasa yang melintasi jalur utama penghubung Aceh dengan Sumatera Utara itu.
Masyarakat menilai kondisi jalan nasional tersebut tidak sebanding dengan peran strategis kawasan Muara Satu sebagai salah satu pusat industri dan energi di Aceh.
Karena itu, mereka berharap pemerintah pusat melalui instansi Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Aceh maupun pemerintah daerah dapat memberikan perhatian serius terhadap persoalan tersebut.
“Jangan tunggu ada korban jiwa baru diperbaiki. Jalan ini setiap hari digunakan masyarakat. Yang dibutuhkan sekarang adalah perbaikan permanen agar pengguna jalan merasa aman dan nyaman,” tutupnya. [nh]