DIALEKSIS.COM | Meureudu - Dalam upaya memperkuat ketahanan sosial dan budaya (sosbud) di tengah gempuran era digital, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Aceh menggelar dialog bertema “Ketahanan Sosial Budaya Berbasis Kearifan Lokal” di aula Kantor Bupati Pidie Jaya, Rabu (6/8/2025).
Kepala Badan Kesbangpol Aceh, Dedy Yuswadi, AP, melalui Kepala Bidang Ketahanan Ekososbud dan Ormas, Muksalmina, S.Pd, M.Si menekankan pentingnya menjaga, merawat, sekaligus melestarikan budaya lokal sebagai identitas dan kekuatan bangsa di era globalisasi dan digitalisasi.
“Kearifan lokal adalah benteng yang mengakar dalam masyarakat. Ia bukan hanya warisan leluhur, tapi juga fondasi ketahanan nasional. Di tengah arus budaya luar, kita tidak boleh kehilangan jati diri,” ujar Muksalmina dalam sambutannya.
Dialog ini turut menghadirkan pemateri Luthfi Saifullah Sufi, ST, MSM yang mengurai peran strategis keluarga dalam mewariskan nilai budaya sebagai bagian dari khazanah leluhur yang hidup. Sementara Mursyidah, S.Pd, M.Pd menyoroti pentingnya edukasi budaya kepada generasi muda agar tidak tercerabut dari akar tradisinya.
Kepala Badan Kesbangpol Pidie Jaya, Mahmudi, SS, M.PA turut hadir dalam kegiatan ini bersama 20 penggiat budaya yang berasal dari berbagai kecamatan di Kabupaten Pidie Jaya.
Kegiatan ini selaras dengan Asta Cita pemerintahan Prabowo-Gibran, khususnya cita ke-5 yakni Memperkuat ketahanan budaya dan mental spiritual masyarakat Indonesia. Dialog ini juga mengaktualisasikan cita ke-7 dalam mendorong pemerintahan yang melayani rakyat, dengan menjadikan budaya sebagai alat penguat kesatuan sosial di akar rumput.
Pemerintah, melalui Kesbangpol Aceh, berperan penting dalam menggerakkan kesadaran kolektif akan pentingnya ketahanan ekososbud sebagai bagian dari sistem pertahanan nasional non-militer.
“Ketahanan budaya bukan hanya tanggung jawab pelaku budaya, tetapi juga seluruh elemen pemerintah dan masyarakat. Budaya adalah instrumen pemersatu bangsa,” tegas Muksalmina.
Kegiatan ini diharapkan menjadi pemantik kesadaran di daerah untuk membangun kekuatan sosial dari bawah berbasis budaya dan kearifan lokal. Pemerintah daerah pun didorong untuk terus berinovasi dalam pelestarian budaya di tengah tantangan modernisasi.[*]