DIALEKSIS.COM | Meulaboh - Ketua Forum Bina Masyarakat (Forbina) Aceh, M. Nur, menanggapi polemik antara Bupati Aceh Barat dan PT Mifa Bersaudara yang berujung pada pelaporan hukum terhadap kepala daerah tersebut. Dalam pernyataannya, M. Nur mengimbau agar semua pihak tidak menggiring opini publik secara emosional dan tidak menggeneralisasi dukungan masyarakat tanpa dasar yang kuat.
“Masalah ini harus dilihat secara objektif. Jangan ada upaya membangun opini negatif yang memperkeruh suasana, apalagi jika melibatkan aksi massa yang tidak berdasar. Hal itu justru akan merugikan daerah,” ujar M. Nur, Sabtu (28/6/2025).
Ia menegaskan pentingnya peran kepala daerah dalam menjaga iklim investasi yang sehat di Aceh Barat. Menurutnya, pemerintah seharusnya menjadi jembatan komunikasi yang baik antara masyarakat dan investor, bukan justru bersikap konfrontatif terhadap pihak swasta yang beroperasi secara legal.
“Tugas kepala daerah adalah menciptakan kenyamanan bagi para investor. Membangun komunikasi yang baik dan saling menghargai adalah bagian dari strategi menjaga iklim investasi yang kondusif,” jelasnya.
M. Nur juga mengingatkan bahwa seorang pemimpin harus memiliki kedewasaan dalam bersikap, bukan bertindak impulsif demi kepentingan popularitas semata.
“Menjadi pemimpin itu butuh kedewasaan. Bukan mengejar panggung, tapi mampu merawat harmoni dan menyelesaikan masalah melalui dialog,” tambahnya.
Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa masuk ke area operasional perusahaan harus mengikuti prosedur dan standar keselamatan yang berlaku. Hal tersebut, menurutnya, berlaku untuk siapa pun tanpa terkecuali, termasuk pejabat daerah.
“Perusahaan, baik milik swasta maupun BUMD, memiliki aturan operasional yang wajib dihormati. Kepala daerah pun tidak boleh sembarangan masuk tanpa prosedur yang sah,” tegas M. Nur.
Ia menutup pernyataannya dengan harapan agar semua pihak bisa menahan diri, menempuh jalur dialog, serta mendahulukan kepentingan daerah di atas kepentingan pribadi atau kelompok. [*]