Ketua KIP Aceh: Hari Demokrasi Momentum Menjaga Partisipasi Publik

Ketua Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh, Agusni AH. Foto: for Dialeksis.com

DIALEKSIS.COM | Aceh - Ketua Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh, Agusni AH, menegaskan bahwa peringatan Hari Demokrasi Internasional yang jatuh pada Senin, 15 September 2025, harus dijadikan momentum untuk memperkuat kesadaran kolektif masyarakat dalam menjaga dan merawat demokrasi.

Menurut Agusni, demokrasi bukan sekadar sistem politik, melainkan ruang bagi rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam menentukan arah masa depan bangsa, termasuk melalui pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

“Demokrasi hidup bukan karena adanya lembaga penyelenggara pemilu semata, tapi karena rakyat ikut serta menjaga, mengawasi, dan mengawal proses politik. Partisipasi masyarakat adalah roh utama dari demokrasi,” ujar Agusni kepada Dialeksis di Banda Aceh, Selasa 16 September 2025. 

Ia menambahkan, pengalaman Aceh yang pernah dilanda konflik mengajarkan betapa mahalnya nilai demokrasi. Transformasi politik di Aceh, kata dia, hanya bisa bertahan jika rakyat terus diberi ruang yang luas untuk berpartisipasi, bersuara, dan mengontrol jalannya pemerintahan.

Agusni juga mengingatkan bahwa penyelenggara pemilu memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga kepercayaan publik. Keterbukaan informasi, profesionalisme, serta netralitas menjadi kunci agar masyarakat yakin bahwa suara mereka benar-benar dihargai.

“Demokrasi itu bukan hadiah, melainkan hasil perjuangan panjang. Oleh karena itu, semua pihak baik penyelenggara, peserta, maupun masyarakat�”harus konsisten memelihara nilai-nilai demokrasi,” katanya.

Lebih jauh, ia mengajak masyarakat Aceh untuk menjadikan Hari Demokrasi Internasional sebagai refleksi. Tantangan demokrasi, ujar Agusni, tidak hanya pada soal teknis pemilu, tetapi juga pada bagaimana menghadirkan politik yang sehat, jauh dari praktik transaksional, serta berpihak pada kepentingan rakyat.

“Kalau demokrasi hanya berhenti pada rutinitas pemilu, kita kehilangan esensinya. Demokrasi harus melahirkan keadilan, kesejahteraan, dan kepastian hukum bagi masyarakat. Itulah tujuan sejati yang harus kita kawal bersama,” pungkasnya.