Foto: Dialeksis

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Menanggapi penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) Tahun 2022 yang  sampai hari ini masih belum dibahas, Akademisi Universitas Syiah Kuala (USK) Banda Aceh Dr. Syukriy Abdullah, S.E, M.Si mengatakan, kiat mempercepat pembahasan, pimpinan eksekutif dan legislatif harus saling bertemu untuk bertutur sapa.

"Untuk mempercepat, ya, pimpinan harus saling bertemu. Pimpinan dewan ketemu dengan pimpinan daerah. Harus di bahas bersama-sama," ujar Ahli Akuntansi Nasional ini kepada reporter Dialeksis.com, Banda Aceh, Minggu (14/11/2021).

Sementara itu, berkaitan dengan keterlambatan pengajuan KUA-PPAS oleh Sekda Aceh kepada DPRA, Dr Syukriy meminta untuk tidak memberi kesan seolah-olah DPRA yang memperlambat pengesahan APBA 2022.

"Kalau dokumennya itu dikirimkan tepat waktu sesuai jadwal yang sudah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, ya, pembahasannya kan juga bisa dilakukan tepat waktu," tegas dia.

Adapun mengenai pokir dewan, Dr Syukriy Pengamat Ekonomi Nasional menjelaskan bahwa secara mekanisme, pokir dewan itu harus telah disemst dalam KUA-PPAS. Bahkan, lanjutnya, sebelum masuk ke KUA-PPAS sudah masuk dalam Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA).

"Membahas pokir yang kemudian dianggap memperlambat pembahasan, saya kira tidak juga. Karena yang namanya pokir itu nggak bisa lagi sekarang," kata dia.

Berkaca pada kejadian sebelumnya dimana program anggaran rawan disusupi penumpang gelap pasca tersingkapnya tabir apendiks, Dr Syukriy meminta komitmen Sekda Aceh.

Sekda Aceh, sebut dia, adalah penghubung dan mediator komunikasi politik antara Pemerintah Aceh dengan DPRA.

"Seorang Sekda tentu harus orang yang memiliki kemampuan komunikasi. Karena komunikasinya adalah komunikasi politik dengan DPRA. Sekda harus pro-aktif, tidak egois, dan tidak merasa paling benar," pungkasnya.