Tim peneliti sedang di rumah Kepala Desa Pante Panah, Kecamatan Pantee Bidari, Kabupaten Aceh Timur. Foto: for Dialeksis
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Kementerian Komunikasi dan Digital (KOMDIGI) Republik Indonesia menggandeng Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Syiah Kuala (USK) untuk melaksanakan Riset Baseline Komunikasi Publik Pascabencana Sumatera Tahun 2026. Kolaborasi ini menjadi upaya strategis dalam membangun sistem komunikasi kebencanaan yang lebih efektif, terarah, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Penelitian yang berlangsung sejak Agustus hingga akhir November 2026 ini diarahkan untuk mengidentifikasi berbagai persoalan komunikasi publik di wilayah terdampak bencana. Temuan penelitian nantinya akan menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan, strategi, dan model komunikasi pemerintah, khususnya dalam penyampaian informasi pada masa tanggap darurat maupun pemulihan pascabencana.
Melalui Direktorat Komunikasi Publik dan Sekretariat Direktorat Jenderal Komunikasi Publik, KOMDIGI menempatkan riset ini sebagai langkah penting untuk memperoleh gambaran faktual mengenai pola komunikasi masyarakat, tingkat kepercayaan terhadap sumber informasi, akses terhadap kanal komunikasi, serta berbagai kendala penyebaran informasi di lapangan.
Norvan dan Rudy dari pihak KOMDIGI menekankan pentingnya ketersediaan data dasar sebagai pijakan dalam membangun kebijakan komunikasi publik yang berbasis kebutuhan masyarakat. Dengan adanya penelitian ini, pemerintah diharapkan dapat mengetahui saluran komunikasi yang paling efektif, karakteristik kebutuhan informasi masyarakat, serta strategi yang tepat untuk mengantisipasi kesimpangsiuran informasi selama bencana.
Ketua Pelaksana Riset, Maimun, menjelaskan bahwa penelitian dilakukan di lima kabupaten di Aceh, yakni Aceh Tengah, Bireuen, Aceh Tamiang, Aceh Timur, dan Nagan Raya.
"Sebanyak 11 peneliti dari FISIP USK dilibatkan dalam kegiatan ini. Mereka berasal dari disiplin Ilmu Komunikasi, Sosiologi, Ilmu Pemerintahan, dan Ilmu Politik. Kami juga melibatkan mahasiswa untuk memperkuat proses pengumpulan data sekaligus memberikan pengalaman penelitian secara langsung di tengah masyarakat," ungkap Maimun.
Ia menyebutkan, pengumpulan data dilakukan melalui survei terhadap lebih dari 500 responden, wawancara mendalam dengan sekitar 100 informan, serta observasi langsung terhadap kondisi dan ketersediaan sarana komunikasi di masing-masing wilayah penelitian.
Menurutnya, pendekatan tersebut penting untuk memahami bukan hanya bagaimana pemerintah menyampaikan informasi, tetapi juga bagaimana masyarakat menerima, memahami, mempercayai, dan merespons informasi yang diberikan.
"Persoalan komunikasi di daerah bencana tidak semata-mata berkaitan dengan ketersediaan jaringan atau teknologi. Ada aspek kepercayaan masyarakat, ketepatan pesan, kecepatan informasi, koordinasi antarlembaga, hingga kesesuaian saluran komunikasi dengan kondisi sosial dan geografis masyarakat. Semua aspek ini menjadi perhatian dalam penelitian," jelasnya.
Maimun berharap, hasil penelitian dapat memberikan kontribusi nyata bagi KOMDIGI dalam menentukan arah kebijakan komunikasi publik, terutama dalam meningkatkan efektivitas penyebaran informasi dan efisiensi pemanfaatan sumber daya komunikasi di daerah bencana.
Hasil riset nantinya diharapkan melahirkan sejumlah rekomendasi penting, mulai dari pemetaan ekosistem komunikasi kebencanaan, penguatan koordinasi antarlembaga, identifikasi kanal informasi yang dipercaya masyarakat, penanganan misinformasi, hingga pengembangan model komunikasi publik yang responsif terhadap kebutuhan kelompok masyarakat terdampak.
Kolaborasi KOMDIGI dan FISIP USK ini sekaligus mempertegas pentingnya sinergi antara pemerintah dan perguruan tinggi dalam menghasilkan kebijakan publik berbasis bukti ilmiah (evidence-based policy).
Dengan demikian, komunikasi kebencanaan ke depan tidak hanya berorientasi pada penyampaian informasi, tetapi juga memastikan setiap informasi mampu menjangkau masyarakat secara tepat, membangun kepercayaan, dan mendukung keselamatan serta percepatan pemulihan masyarakat pascabencana.
Sebelumnya
