Koordinator Muda Seudang Pidie Jaya Desak Polres Harus Usut Tuntas Dugaan Kekerasan oleh Wabup. [Foto: Dokumen untuk dialeksis.com]
DIALEKSIS.COM | Meureudu - Kasus dugaan penganiayaan yang melibatkan Wakil Bupati Pidie Jaya, Hasan Basri, terhadap Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kecamatan Trienggadeng, Muhammad Reza, menjadi sorotan tajam publik.
Insiden yang terjadi di dapur Makanan Bergizi (MBG) tersebut bukan hanya persoalan pribadi atau amarah sesaat, melainkan telah mencederai nilai-nilai etika pemerintahan dan mencoreng marwah pejabat publik di Kabupaten Pidie Jaya.
Menanggapi hal itu, Muda Seudang Pidie Jaya, organisasi kepemudaan dan sosial daerah, menyatakan keprihatinan mendalam dan menuntut agar Polres Pidie Jaya segera mengusut tuntas kasus ini tanpa pandang bulu.
“Kami tidak ingin kasus ini berakhir di meja mediasi atau diselesaikan secara kekeluargaan tanpa kejelasan hukum. Ini bukan hanya soal amarah, tapi soal tanggung jawab moral dan integritas pejabat publik. Hukum harus berlaku sama bagi semua,” ujar Bahagia, Koordinator Muda Seudang Pidie Jaya, Bahagia dalam pernyataannya, Kamis (30/10/2025).
Muda Seudang menilai, tindakan kekerasan apalagi dilakukan oleh pejabat daerah meupakan bentuk kemunduran dalam tata kelola pemerintahan. Pejabat publik seharusnya menjadi teladan, bukan justru memberi contoh buruk dengan memukul bawahannya di tempat umum.
Lebih jauh, mereka juga menyoroti bahwa kejadian ini menunjukkan adanya krisis budaya birokrasi yang masih sarat dengan ego kekuasaan dan minimnya penghormatan terhadap martabat pegawai.
“Program MBG itu dibuat untuk rakyat. Kalau pemimpin daerah justru membuat gaduh dan melakukan kekerasan, bagaimana rakyat bisa percaya lagi pada pemerintahnya?” tegas pernyataan itu.
Muda Seudang mendesak Polres Pidie Jaya untuk:
1. Segera memeriksa semua saksi dan pihak terkait, termasuk korban dan staf dapur MBG;
2. Mengamankan bukti-bukti fisik dan dokumentasi di lokasi kejadian;
3. Menetapkan status hukum yang jelas terhadap pihak yang terlibat, tanpa tekanan politik maupun intervensi kekuasaan;
4. Memberikan informasi terbuka kepada publik tentang perkembangan kasus agar masyarakat tidak kehilangan kepercayaan terhadap institusi penegak hukum.
Organisasi tersebut juga meminta Bupati Pidie Jaya dan DPRA untuk tidak diam, melainkan menunjukkan sikap tegas dengan mengevaluasi perilaku bawahannya.
“Kita tidak boleh membiarkan kekerasan dilegitimasi atas nama jabatan,” ujar Bahagia.
Kasus ini, menurut Muda Seudang Pidie Jaya, harus menjadi momentum untuk membersihkan birokrasi dari praktik arogansi dan kekerasan.
“Pidie Jaya membutuhkan pemimpin yang beretika, bukan pemarah. Jika hukum dibiarkan tumpul ke atas, maka rakyat akan kehilangan harapan,” tutupnya. [*]
Sebelumnya
