Korban Bencana Bireuen Tolak Hunian Sementara, Minta Langsung Dibangun Rumah

DIALEKSIS.COM | Bireuen - Bupati Bireuen H. Mukhlis, ST menyampaikan korban bencana banjir dan longsor di wilayah Kabupaten Bireuen yang rumahnya hilang dan rusak berat tolak hunian sementara (huntara). Masyarakat setempat minta dibangun hunian tetap (huntap) oleh pemerintah pusat.

"Menyangkut huntara, kemarin sempat Kepala BNPB berdialog dengan masyarakat korban bencana. Masyarakat menyampaikan mereka tidak butuh huntara, sementara bisa di meunasah atau tenda," ucap Mukhlis didampingi sejumlah kepala SKPK pada Ngopi Pagi dengan wartawan di Meuligoe Bireuen, Rabu (31/12/2025).

Mukhlis mengupayakan hunian tetap segera dibangun pemerintah pusat. Artinya langsung dibangun rumah agar jangan dua kali habis biaya negara untuk hunian sementara dan hunian tetap. Apalagi hunian sementara lokasinya akan jauh dari desa asal. 

"Masyarakat kita tidak mau jauh dari lingkungannya," jelas Mukhlis.

Politisi Partai Golkar ini menyampaikan hal itu sudah ditanyakan ke masyarakat. Jadi masyarakat sendiri yang minta langsung dibangun hunian tetap (rumah). Pemkab Bireuen juga sudah mengusulkan biaya Rp600 ribu perbulan selama 6 bulan ke depan yang disebut DTH (Dana Tunggu Hunian).

"Semua sudah kita usulkan, tidak diam kita. Ke Bireuen semua pejabat pusat yang bertanggungjawab datang. Mulai dari presiden sampai semuanya kementerian terkait. Semua sudah kita sampaikan baik secara lisan maupun tulisan, jangan karena ada satu rapat saya tidak hadir, lalu dianggap tidak ada hubungan dengan pusat, seakan kita tidak diperhatikan, bukan seperti itu," ulasnya.

Soal tenda, kata Mukhlis, sudah banyak diberikan tenda untuk semua yang terdampak. "Sebagian yang kita berikan tenda, orangnya malah tidak menginap di tenda tapi pulang ke rumah. Kalau mubazir untuk apa tenda diberikan. Kena hujan kena matahari untuk apa tenda malah rusak," katanya.

Mukhlis mengatakan pada hari ke empat pasca bencana banjir, komunikasi putus, listrik padam, dirinya membuka posko induk di Pendopo Bireuen. Kami fungsikan seluruh camat agar pada masa sangat krisis itu masyarakat tidak kelaparan. Kalau ada satu dua orang tidak puas. Itu dimaklumi dan di Bireuen tidak ada masyarakat yang kelaparan.

"Jangan dianggap saya tidak pikul karung beras, tidak angkat mie instan bawa ke posko pengungsi, lalu saya dinilai tidak bekerja dan tidak berbuat apa-apa. Saya datang untuk melihat apa yang dibutuhkan pengungsi, sementara yang salurkan logistik ada dinas terkait, ada bawahan," kata Mukhlis.

Bencana banjir bandang pada akhir November 2025 di Kabupaten Bireuen mengakibatkan 29 orang meninggal, 118 ribu KK terdampak, 3.000 rumah hilang/rusak berat, 8 jembatan rangka baja putus, 7.000 hektar sawah tertimbun lumpur dan kerusakan fasilitas lainnya seperti jalan, irigasi, bangunan sekolah dan meunasah. [mur]