Gubernur Aceh sekaligus mantan Panglima Gerakan Aceh Merdeka (GAM), Muzakir Manaf atau akrab disapa Mualem. [Foto: Naufal Habibi/dialeksis.com]
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Gubernur Aceh sekaligus mantan Panglima Gerakan Aceh Merdeka (GAM), Muzakir Manaf atau akrab disapa Mualem, mendorong pemerintah pusat untuk segera merealisasikan janji yang belum terpenuhi kepada para mantan kombatan.
Ia mengusulkan skema dana abadi sebesar Rp1 triliun sebagai pengganti pemberian lahan 1“2 hektare yang tercantum dalam MoU namun belum seluruhnya direalisasikan.
“Dana abadi ini baru sebatas wacana. Dalam waktu dekat kami akan bertemu langsung dengan Pak Presiden untuk menyampaikan usulan ini, mengingat 20 tahun sudah perdamaian. Kita harapkan bisa dipercepat agar dana tersebut segera diberikan kepada mantan kombatan,” ujar Mualem kepada awak wartawan di peringatan dua dekade hari damai Aceh di Bale Meuseuraya Aceh, Lampineung, Banda Aceh, Jumat (15/8/2025).
Menurut Mualem, opsi dana abadi lebih realistis dibanding pemberian lahan yang memerlukan waktu panjang untuk memberi manfaat ekonomi.
Ia mencontohkan, jika lahan diberikan untuk ditanami kelapa sawit, hasilnya baru bisa dinikmati setelah enam hingga tujuh tahun.
“Sementara dana abadi bisa disimpan di perbankan, dan bunganya dapat dinikmati secara rutin oleh para penerima. Ini akan memberikan kepastian penghasilan tanpa harus menunggu lama,” jelasnya.
Mualem menegaskan, dana abadi tersebut akan diusulkan di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) sehingga tidak membebani anggaran daerah.
Seluruh hasil pengelolaannya akan diprioritaskan untuk kesejahteraan para mantan kombatan, sebagaimana semangat rekonsiliasi yang tertuang dalam MoU Helsinki.
“Dana ini khusus untuk mantan kombatan. Insya Allah selepas 17 Agustus, saya bersama Pak Wakil Gubernur akan menghadap langsung Presiden Prabowo untuk membicarakannya,” katanya.
Momentum dua dekade perdamaian menjadi momen evaluasi bagi Mualem. Ia mengakui, meski banyak kemajuan yang telah dicapai, masih terdapat sekitar 30“35 persen butir kesepahaman MoU Helsinki yang belum terealisasi, terutama terkait kewenangan khusus Aceh yang bersifat strategis.
“Banyak yang belum rampung, terutama soal kewenangan. Ini harus kita tuntaskan bersama, melibatkan pihak mediator CMI dan tim perunding, agar semua yang disepakati benar-benar terlaksana,” tegasnya.
Di sisi ekonomi, Mualem menyebut Aceh masih menghadapi tantangan serius dengan angka kemiskinan tertinggi di Sumatera. Ia menilai penciptaan lapangan kerja dan investasi industri menjadi kunci mengatasi persoalan tersebut.
“Kita harus tekan angka pengangguran dan kemiskinan. Beberapa pabrik sudah terbangun, dan dalam beberapa bulan ke depan akan ada lebih banyak investor masuk. Ini kesempatan untuk anak-anak muda Aceh agar bisa bekerja dan mandiri,” katanya.
Mualem berharap pemerintah pusat merespons positif usulannya sebagai bentuk penghormatan terhadap komitmen perdamaian yang telah terjalin selama 20 tahun.
Ia menyebut dana abadi ini tidak hanya memberi manfaat langsung bagi mantan kombatan, tetapi juga memperkuat stabilitas sosial dan ekonomi di Aceh.
“Kita ingin ini menjadi warisan nyata dari perdamaian. Kalau kita hanya mengandalkan bantuan proyek atau program tahunan, dampaknya tidak berkelanjutan. Dana abadi bisa menjadi jaminan masa depan,” pungkasnya.[nh]
Sebelumnya
