Nobar dan Diskusi Film Pesta Babi: Potret Bumi Cendrawasih dari Tanah Serambi di kampus Sekolah Tinggi Ilmu Kehutanan Pante Kulu, Banda Aceh, Kamis, 14 Mei 2026. Foto: Naufal Habibi/dialeksis.com.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Ribuan masyarakat, mayoritas anak muda dan mahasiswa, memadati kampus Sekolah Tinggi Ilmu Kehutanan Pante Kulu, Banda Aceh, dalam agenda Nobar & Diskusi Film Pesta Babi: Potret Bumi Cendrawasih dari Tanah Serambi.
Antusiasme tinggi itu semakin terasa karena sutradara film dokumenter investigatif Pesta Babi, Dandhy Dwi Laksono, datang langsung ke Aceh untuk menyaksikan pemutaran film bersama peserta.
Acara tersebut digelar oleh komunitas anak muda Bumoefest bersama Yayasan HAkA--Yayasan Hutan, Alam dan Lingkungan Aceh--serta sejumlah organisasi kepemudaan di Aceh.
Sejak setelah magrib, lokasi pemutaran film dipenuhi peserta dari berbagai kalangan. Mahasiswa, aktivis lingkungan, komunitas sosial, hingga masyarakat umum tampak memenuhi kampus STIK Pante Kulu Banda Aceh untuk menyaksikan film yang menyoroti persoalan deforestasi, konflik bersenjata, hingga krisis kemanusiaan di Papua.
Di tengah suasana pemutaran film yang berlangsung serius dan emosional, listrik di kawasan STIK Pante Kulu, Barabung, hingga Tanjung Selamat sempat padam. Suasana mendadak gelap. Namun panitia segera menghidupkan genset cadangan sehingga acara tetap berjalan lancar hingga selesai.
Padamnya listrik malam itu justru menambah suasana emosional dalam pemutaran film. Di tengah keterbatasan, para peserta tetap bertahan menyaksikan kisah tentang hutan Papua, pengungsian warga, dan konflik yang selama ini jarang muncul di ruang publik nasional.
Usai pemutaran film dalam sesi diskusi, Dandhy Dwi Laksono mengaku terharu melihat besarnya antusiasme masyarakat Aceh terhadap film tersebut.
“Ini adalah Aceh dengan jumlah penonton terbanyak sejauh ini,” kata Dandhy disambut tepuk tangan peserta diskusi.
Ia juga mengapresiasi keberanian pihak kampus yang bersedia membuka ruang diskusi untuk film yang dinilainya cukup sensitif.
“Karena film ini diberikan izin di kampus ini dan bukan di kampus-kampus besar yang lain. Terima kasih untuk sivitas akademika Sekolah Tinggi Ilmu Kehutanan yang sudah mengambil risiko. Saya yakin handphone beliau sudah banyak pesan-pesan masuk,” ujarnya.
Menurut Dandhy, ada tiga alasan utama mengapa film Pesta Babi dibuat. Pertama, karena Papua sedang mengalami deforestasi terbesar di dunia.
“Di Papua sedang ada penggundulan hutan atau deforestasi terbesar di dunia saat ini. Dua setengah juta hektare,” katanya.
Alasan kedua, lanjutnya, adalah konflik bersenjata yang telah berlangsung puluhan tahun di Papua. Ia menilai masyarakat Aceh memiliki pengalaman sejarah yang membuat mereka memahami situasi tersebut.
“Saya pikir teman-teman Aceh paling mengerti bagaimana rasanya hidup di bawah operasi militer selama 30 tahun Operasi Jaring Merah. Di Papua dua kali lipatnya, 60 tahun operasi militer,” ujarnya.
Sedangkan alasan ketiga adalah krisis kemanusiaan berupa ribuan pengungsi yang kehilangan ruang hidup akibat konflik dan kerusakan lingkungan.
“Di Papua saat ini ada 107 ribu pengungsi seperti Mama Jubiana tadi. Dan tiga cerita ini tidak ada di algoritma media sosial kita. Tidak menjadi FYP, tidak menjadi trending topic,” katanya.
Menurutnya, tugas jurnalis dan pembuat film adalah menghadirkan cerita-cerita besar yang justru tenggelam dari perhatian publik.
“Kami ingin menghadirkan cerita sebesar ini yang tidak ada di layar handphone kita menjadi layar yang lebih besar seperti ini,” ucap Dandhy.
Dalam sesi diskusi, ia juga menyinggung minimnya pemberitaan mengenai Papua di media nasional. Menurutnya, banyak media menganggap isu Papua tidak menguntungkan secara bisnis dan memiliki risiko politik tinggi.
“Media merasa kalau mengangkat isu Papua tidak ada yang menonton, tidak ada yang membaca. Meliput ke Papua juga mahal. Dan yang ketiga risiko politiknya juga besar,” katanya.
Ia bahkan membandingkan situasi tersebut dengan minimnya pemberitaan konflik Aceh pada masa lalu.
“Alasan paling utama kenapa cerita seperti ini tidak ada di media-media Jakarta itu sama dengan alasan kenapa konflik Aceh dulu juga tidak ada di media besar Jakarta. Alasannya cuma satu, karena banyak media yang terlalu mabuk NKRI harga mati,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kehutanan Pante Kulu, Dr Aswita, mengaku sempat merasa takut sebelum acara digelar. Namun ia memilih tetap membuka ruang diskusi karena isu yang diangkat sangat berkaitan dengan dunia kehutanan dan kondisi ekologis Indonesia.
“Kalau ditanya takut, saya yang paling sangat takut sebenarnya,” ujarnya sambil tersenyum.
Ia mengatakan film tersebut memperlihatkan realitas ekologis yang sangat memilukan, terutama bagi kalangan akademisi dan praktisi kehutanan.
“Sebagian besar film ini sebenarnya adalah realitas ekologi yang sangat memilukan buat kita semua. Bagaimana suatu hutan dihancurkan hanya untuk kebutuhan pangan dan energi sehingga merusak fungsi ekosistem itu sendiri,” katanya.
Menurut Aswita, eksploitasi hutan atas nama pembangunan dan proyek strategis nasional perlu dievaluasi secara serius.
“Saya berpikir kalau ekosistem rusak, peradaban pasti akan punah dan kehidupan tidak akan berlanjut,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan bahwa hutan tidak boleh dipandang hanya sebagai lahan kosong yang bebas dialihfungsikan.
“Ekosistem itu punya banyak fungsi. Ada fungsi penyangga, pengaturan, penopang, sampai jasa budaya,” katanya.
Sebelumnya.jpeg)
