Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau yang akrab disapa Mualem. [Foto: Naufal Habibi/dialeksis.com]
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pemerintah Aceh resmi mendirikan Posko Utama Penanganan Bencana Aceh yang dipusatkan di Lantai 3 Kantor Gubernur Aceh, sebagai upaya percepatan penanganan banjir dan longsor besar yang melanda hampir seluruh wilayah Aceh sejak sepekan terakhir.
Posko tersebut dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, Nasir Syammaun, dan menjadi pusat koordinasi terpadu lintas lembaga.
Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau yang akrab disapa Mualem, menegaskan bahwa fokus utama pemerintah saat ini adalah penyelamatan warga, distribusi makanan dan obat-obatan, serta percepatan perbaikan akses jalan nasional yang rusak parah, terutama jalur Banda Aceh-Medan yang kini terputus akibat banjir.
“Kita saat ini fokus pada evakuasi, penyelamatan jiwa, pendistribusian logistik, serta perbaikan akses utama yang lumpuh. InsyaAllah dengan kerja sama semua pihak, kita bisa melewati musibah ini,” ujar Mualem kepada awak media di Banda Aceh, Jumat (28/11/2025).
Untuk mendukung koordinasi, seluruh informasi resmi terkait perkembangan bencana akan disampaikan melalui Juru Bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA.
Sebelumnya, dalam rapat paripurna pengesahan Rancangan Qanun APBA 2026 di gedung DPRA, Kamis (27/11/2025), Mualem secara resmi menetapkan Status Darurat Bencana Hidrometeorologi selama 14 hari, berlaku mulai 28 November hingga 11 Desember 2025.
Penetapan status darurat dilakukan setelah banjir dan longsor terus memburuk dan meluas, menyebabkan ribuan warga mengungsi, puluhan desa terisolasi, serta kerusakan infrastruktur vital yang menghambat mobilisasi bantuan.
Ia juga meminta dukungan Kepolisian Daerah Aceh agar menyediakan helikopter untuk peninjauan wilayah terisolasi dan mempercepat distribusi bantuan.
Menindaklanjuti Surat Mendagri No.300.2.8/9333/SJ tentang kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi, Gubernur Aceh menginstruksikan seluruh bupati dan wali kota untuk menetapkan status Siaga Darurat dan mendirikan posko bencana di daerah masing-masing.
Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) telah menginstruksikan seluruh bupati/wali kota untuk mendirikan posko bencana di wilayah masing-masing serta mengaktifkan sistem komando penanganan darurat.
“Kita fokus pada penyelamatan warga, pendistribusian logistik dan obat-obatan, serta percepatan perbaikan akses jalan yang rusak parah,” ujar Mualem
Bencana banjir dan longsor yang melanda Aceh sejak sepekan terakhir semakin meluas dan kini berdampak pada hampir seluruh wilayah provinsi.
Bencana hidrometeorologi itu tak hanya menghantam kawasan pesisir, tetapi juga merendam wilayah dataran tinggi dan pegunungan, termasuk Aceh Tengah, Aceh Tenggara, dan Aceh Singkil.
Hujan deras tanpa jeda menyebabkan sungai-sungai besar meluap, jembatan nasional terputus, ribuan rumah terendam, sejumlah desa terisolasi, dan akses transportasi lumpuh total. Di beberapa titik, ketinggian air mencapai pinggang hingga atap rumah warga, memaksa evakuasi besar-besaran dilakukan sepanjang hari.
Dari laporan Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA), wilayah pesisir utara dan timur seperti Pidie, Pidie Jaya, Bireuen, Lhokseumawe, Aceh Utara, Aceh Timur, Aceh Utara, Aceh Selatan, hingga Aceh Singkil, merupakan kawasan terparah. Bahkan Kabupaten Bireuen dilaporkan nyaris lumpuh total, dengan fasilitas publik dan jalur logistik tidak berfungsi.
Sementara itu, wilayah tengah seperti Bener Meriah, Aceh Tengah dan Aceh Tenggara juga mengalami longsor besar di jalur-jalur penghubung antar kabupaten, memutus mobilitas masyarakat dan menghambat pengiriman bantuan ke lokasi terdampak. [nh]
Sebelumnya