DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA) 2024 hingga 5 Juli masih 35,81 persen dari target 51 persen hingga 31 Juli. Target tersebut menunjukkan angka minus 16 persen.

Bahkan rata-rata realisasi belanja publik di setiap Satuan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA) secara umum dibawah lima puluh persen. 

Kondisi itu, menurut Pengamat Ekonomi dan Kebijakan Publik, Dr. Taufiq Abdul Rahim, menunjukkan penilaian yang relatif buruk terhadap Pemerintah Aceh di bawah Pj. Gubernur Bustami yang berasal dari seorang birokrat. 

“Ternyata sangat mengecewakan dan konyol, sebaiknya jangan memaksakan diri jika tidak mampu, juga sangat dipahami rakyat ambisi ini sudah lama diidamkan, bahkan banyak bentuk balas dendam politik terhadap pergantian Kepala Dinas, SKPA dan para eselon tidak melalui "meritokrasi sistem" dilaksanakan,” ungkap Taufiq kepada Dialeksis.com, Selasa (9/7/2024). 

Selama ini, kata Taufiq, dengan mutasi sejumlah pejabat seolah-olah dapat dan mampu mengatasi kinerja SKPA atau Dinas di tingkat Provinsi Aceh, ternyata di bawah koordinasi Pj. Gubernur Aceh, kondisi realisasi serapan APBA-2024 masih rendah secara umum dan rata-rata. 

“Sehingga dapat dipastikan banyak anggaran belanja publik yang pro-rakyat Aceh tidak dilaksanakan secara baik. Bahkan menggunakan alibi Aceh sedang berhadapan dengan Pekan Olahraga Nasional (PON) yang anggaranya juga dikelola bermasalah secara akuntabel, telah diketahui secara luas oleh rakyat Aceh,” jelasnya. 

Sesungguhnya, kata Taufiq, ini bukanlah alasan yang krusial, karena APBA merupakan urat nadi kehidupan rakyat Aceh serta menjadi stimulus penting terhadap perubahan ekonomi rakyat, sektor ril dan sektor basik aktivitas perekonomian yang mendasar, karena di Aceh tidak memiliki industri-industri besar. 

Di samping itu, sambungnya, Pemerintah Aceh juga tidak mengurus dan membangkitkan sektor industri kecil, rumah tangga UMKM dan sektor informal, mereka hidup sendiri secara subsistens.

Menurutnya, realisasi APBA-2024 ini memperlihatkan bahwa Pemerintah Aceh tidak fokus mengelola anggaran belanja publik untuk kepentingan rakyat Aceh. 

“Pj. Gubernur Aceh beserta jajarannya, para eselon pemerintahan dan para Kepala SKPA atau Dinas, sibuk mementingkan kerja-kerja politik, bukan membangun kinerja terhadap kepentingan rakyat dan merubah kondisi hidup rakyat menjadi lebih baik,” terangnya. 

Apalagi, kata dia, beredar rumor ditengah masyarakat kekuasaan 8 bulan jabatan Pj itu sama dengan keuntungan finansial 8 tahun. Apalagi tahun ini merupakan tahun politik terhadap Pelaksanaan Pilkada Aceh, aktivitas mengumpulkan modal politik sangat intens dan ugal-ugalan dilakukan oleh para elite politik, birokrasi, legislatif dan eksekutif dan atau Pj. Gubernur Aceh, maka sasaran yang paling empuk dan legit adalah APBA tahun 2024 yang telah tersaji di depan mata. 

“Secara terstruktur, sistematis dan masif APBA-2024 menjadi sasaran korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) ditengah penegakan hukum di negara ini yang sangat amburadul serta kolutif,” pungkasnya. [nor]