Posko Bencana Aceh Minta Relawan Wajib Lapor agar Bantuan Tak Menumpuk

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pos Komando Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi Aceh menyebutkan salah satu persoalan besar dalam penanganan bencana saat ini adalah penumpukan bantuan di beberapa daerah, sementara wilayah lain justru belum terjangkau sama sekali.

Kondisi itu terjadi karena banyak relawan dan donatur langsung bergerak tanpa melakukan pelaporan terlebih dahulu ke Posko Komando, sehingga distribusi tidak merata.

Hal itu disampaikan Juru Bicara Pos Komando Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi Aceh, Murthalamuddin, dalam konferensi pers kepada awak media di Banda Aceh, Kamis (4/12/2025).

“Sekarang ada daerah yang bantuannya menumpuk-numpuk, sementara ada daerah lain yang sama sekali belum mendapatkan bantuan. Ini karena banyak bantuan bergerak sendiri tanpa koordinasi,” jelasnya.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Posko Tanggap Darurat membuka akses pelaporan terbuka bagi seluruh relawan, tenaga medis, dan donatur, baik yang membawa logistik maupun tenaga sukarela.

“Silakan lapor saja, tidak ada birokrasi, tidak perlu ribet. Mau kirim bantuan A, B, C, termasuk tenaga medis atau relawan, laporkan saja. Nanti akan kami arahkan daerah mana yang paling membutuhkan,” tegasnya.

Ia mengatakan bahwa keterlambatan penyaluran bantuan di sejumlah wilayah terdampak banjir dan longsor bukan disebabkan oleh unsur kelalaian atau birokrasi, melainkan karena terputusnya akses darat, jembatan roboh, longsor parah, serta lumpur tebal setinggi lebih dari satu meter di banyak titik.

Ia menjelaskan, hingga malam sebelumnya, total bantuan yang sudah terkumpul mencapai lebih dari 20 ribu ton, namun sebagian besar belum dapat disalurkan secara merata akibat keterbatasan akses menuju wilayah-wilayah terisolasi.

“Bantuan bukan terlambat, tetapi sulit disalurkan karena kondisi medan yang betul-betul terputus. Jalan putus, jembatan roboh, longsor di banyak titik, dan lumpur tebal membuat kendaraan tidak bisa menembus lokasi,” ujar Murthalamuddin.

Menurut Murthalamuddin, di Posko Tanggap Darurat sudah tersedia basis data distribusi bantuan yang terus diperbarui secara real time.

Data tersebut mencatat, daerah yang telah menerima makanan, daerah yang sudah mendapat obat-obatan, daerah yang telah menerima relawan medis dan wilayah yang masih kosong dari bantuan.

“Misalnya sudah datang relawan A, obat dari Bulog, makanan dari Bali, semua tercatat. Dengan begitu, kita bisa mengarahkan bantuan berikutnya ke daerah yang belum tersentuh,” jelasnya.

Ia menambahkan, mekanisme ini sangat penting agar tidak terjadi pemborosan bantuan di satu titik, sementara masyarakat di lokasi lain masih kesulitan mendapatkan bantuan dasar.

Murthalamuddin mengungkapkan bahwa tingkat kerusakan infrastruktur kali ini jauh lebih parah dibandingkan bencana-bencana sebelumnya.

Ia menyebutkan banyak jalan terbelah dan tidak bisa dilewati kendaraan, banyak jembatan putus, longsor terjadi hampir di seluruh jalur penghubung antarkecamatan dan lumpur setinggi lebih dari satu meter menutupi badan jalan.

“Lumpurnya itu di bawah masih lembek, di atas kelihatan keras. Begitu kendaraan lewat, langsung terjebak. Saya sendiri pernah mengalami itu,” ungkapnya.

Karena itu, untuk wilayah yang belum bisa dibersihkan, pengiriman bantuan sementara harus dilakukan dengan sistem rantai manusia, dari tangan ke tangan.

Meski pemerintah pusat melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) telah menyalurkan perangkat Starlink untuk wilayah terisolasi, Murthalamuddin mengungkapkan bahwa kendala listrik dan BBM masih menjadi hambatan besar.

Selain itu, sejumlah Base Transceiver Station (BTS) di daerah terendam banjir mengalami kerusakan berat, karena perangkat terendam air, aliran listrik terputus total dan infrastruktur BTS roboh atau hanyut. Akibatnya, komunikasi di beberapa wilayah masih sangat terbatas.

“Starlink itu butuh listrik. Kalau baterainya habis, sementara listrik tidak ada dan genset kekurangan BBM, maka Starlink pun mati,” tutupnya. [nh]