Juru Bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA. [Foto: net]
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pemerintah Aceh mencatat keterlibatan puluhan lembaga kemanusiaan dan ribuan relawan dalam upaya penanganan dan pemulihan pascabencana yang melanda sejumlah wilayah di Aceh.
Hingga saat ini, sebanyak 77 lembaga dengan 1.960 relawan telah terdaftar dan aktif mendukung proses kedaruratan dan pemulihan di lapangan.
Juru Bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA, menyampaikan bahwa data tersebut tercatat secara resmi pada Desk Relawan BNPB dan Posko Aceh. Lembaga yang terlibat berasal dari berbagai latar belakang, mulai dari organisasi lokal, nasional, hingga internasional.
“Saat ini tercatat 77 lembaga dengan mengikutsertakan 1.960 relawannya dalam upaya pemulihan bencana Aceh. Mereka merupakan NGO lokal, nasional, dan internasional. Jumlah ini sangat mungkin terus bertambah seiring berjalannya respon kebencanaan,” ujar Muhammad MTA dalam keterangan kepada awak media dialeksis.com, Minggu (14/12/2025).
Menurutnya, keterlibatan relawan dan lembaga kemanusiaan menjadi salah satu kekuatan utama dalam mempercepat pemulihan wilayah terdampak, terutama di tengah tantangan geografis dan kondisi cuaca.
Atas nama Pemerintah Aceh dan masyarakat terdampak, Gubernur Aceh menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang mendalam kepada seluruh lembaga serta relawan yang telah turun langsung membantu korban bencana.
“Atas nama masyarakat Aceh dan para korban, Bapak Gubernur menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas niat baik dan kontribusi seluruh lembaga dan relawan. Kehadiran mereka sangat berarti dalam memperkuat kerja-kerja kedaruratan dan pemulihan,” kata Muhammad MTA.
Ia menegaskan, kolaborasi antara relawan dan institusi pemerintah menjadi kunci dalam memastikan penanganan bencana berjalan efektif dan tepat sasaran. Pemerintah Aceh berharap sinergi ini dapat terus terjaga hingga tahap rehabilitasi dan rekonstruksi.
Muhammad MTA menjelaskan, kehadiran lembaga dan relawan di lapangan diharapkan mampu memperkuat kerja institusi resmi negara yang selama ini menjadi garda terdepan penanganan bencana.
“Kerja-kerja kemanusiaan ini berjalan berdampingan dengan TNI, Polri, BNPB, BPBA Aceh, Basarnas, pemerintah kabupaten/kota, ormas, OKP, serta partisipasi mandiri masyarakat Aceh,” jelasnya.
Sinergi lintas sektor tersebut dinilai sangat penting untuk memastikan distribusi bantuan, layanan kesehatan, pemenuhan kebutuhan dasar, serta pemulihan psikososial korban dapat berjalan optimal.
Sejumlah lembaga yang telah resmi masuk dalam Desk Relawan BNPB untuk Aceh antara lain Save the Children, Islamic Relief, ABF, DH Charity, FKKMK UGM, Mahtan Makassar, Relawan Nusantara, Baznas, EMT AHS UGM, Koalisi NGO HAM, Katahati Institute, Orari, Yayasan Geutanyoe, serta berbagai lembaga kemanusiaan lainnya.
Selain itu, Pemerintah Aceh juga secara khusus telah menyampaikan permintaan keterlibatan kepada beberapa lembaga internasional, mengingat pengalaman panjang Aceh dalam menghadapi bencana besar, termasuk tsunami 2004.
“Pemerintah Aceh secara resmi telah meminta keterlibatan lembaga internasional seperti UNDP dan UNICEF, dengan pertimbangan pengalaman dan kapasitas mereka dalam penanganan bencana berskala besar,” ungkap Muhammad MTA.
Muhammad MTA menambahkan, Pemerintah Aceh akan terus mengambil langkah-langkah kebijakan strategis dalam upaya pemulihan, dengan tetap berada di bawah supervisi dan koordinasi Pemerintah Pusat.
Ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus menjaga solidaritas dan persatuan dalam menghadapi masa sulit ini.
“Mari kita terus bersatu, bahu-membahu mewujudkan Aceh yang lebih baik dan bangkit dari bencana ini. Pemerintah Aceh berkomitmen memastikan seluruh proses pemulihan berjalan secara terkoordinasi, transparan, dan berkeadilan,” pungkasnya. [nh]
Sebelumnya
