DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Aceh bersama Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Aceh menggelar seminar refleksi satu tahun bencana hidrometeorologi Aceh periode November 2025-November 2026, di Banda Aceh, Jumat (20/11/2026).
Seminar bertajuk Evaluasi Pemulihan dan Kesiapsiagaan tersebut menjadi ruang diskusi untuk melihat perkembangan penanganan bencana selama setahun terakhir, sekaligus mengevaluasi langkah pemerintah dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi di Aceh.
Ketua PWI Aceh, Nasir Nurdin, yang mewakili panitia pelaksana, mengatakan kegiatan tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai berbagai upaya yang telah dilakukan pemerintah setelah bencana hidrometeorologi melanda sejumlah wilayah di Aceh.
Menurutnya, seminar ini juga menjadi kesempatan bagi berbagai pihak untuk menyampaikan pandangan dan mengevaluasi langkah-langkah pemulihan yang masih perlu dilanjutkan.
"Kita berharap mendapatkan banyak informasi tentang satu tahun bencana hidrometeorologi yang telah berdampak luas di Aceh. Hari ini kita ingin melihat apa saja yang sudah dilakukan pemerintah dan apa yang masih perlu dievaluasi," ujar Nasir.
Ia berharap diskusi tersebut tidak hanya menjadi forum berbagi informasi, tetapi juga menghasilkan pemikiran dan masukan untuk menentukan arah pembangunan Aceh ke depan.
Nasir turut menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan tersebut.
Diskusi dipandu oleh Yarmen Dinamika. Yang menjadi narasumber yaitu Ketua Satgas PRR Aceh, Safrizal ZA dan akademisi Universitas Iskandar Muda Aceh sekaligus Dewan Penasihat PWI Aceh, Dr. Bustamam Ali, M.Pd.
Ketua Satgas PRR Aceh, Safrizal ZA, menjelaskan bahwa proses pemulihan pascabencana tidak bisa diukur hanya berdasarkan waktu satu tahun sejak bencana terjadi.
Menurutnya, sebagian besar pekerjaan pada periode awal difokuskan pada penanganan darurat, seperti pembangunan hunian sementara, jembatan darurat, pelayanan kesehatan, bantuan masyarakat, hingga pembukaan akses wilayah yang terputus.
Ia menjelaskan, tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi secara praktis baru berjalan sekitar September 2026 setelah melewati masa tanggap darurat dan transisi darurat.
"Kalau ada yang bertanya mengapa sudah satu tahun tetapi belum selesai, perlu dipahami bahwa pekerjaan rehabilitasi dan rekonstruksi secara praktis baru dimulai sekitar September. Sebelumnya, kita masih melakukan pekerjaan darurat," kata Safrizal.
Dalam pemaparannya, Safrizal menyampaikan sejumlah perkembangan pemulihan infrastruktur di Aceh. Dari 46 ruas jalan nasional yang terdampak bencana, seluruhnya kini telah kembali fungsional.
Ia menegaskan, istilah fungsional tidak berarti seluruh jalan sudah selesai dibangun atau diaspal, melainkan sudah dapat menghubungkan kembali wilayah yang sebelumnya terputus.
Sementara itu, dari 1.638 ruas jalan daerah yang terdampak, sekitar 94 persen atau 1.545 ruas telah kembali fungsional. Sebanyak 93 ruas lainnya masih dalam proses perbaikan.
Untuk jembatan nasional, Safrizal menyebut seluruh 23 jembatan yang sebelumnya terputus kini telah kembali fungsional. Adapun dari 655 jembatan daerah, sebanyak 386 unit atau sekitar 58 persen telah kembali dapat digunakan.
Selain infrastruktur, pembangunan hunian bagi masyarakat terdampak juga menjadi perhatian pemerintah.
Safrizal menyebut penyediaan hunian sementara telah mencapai sekitar 99,83 persen dari target. Namun, pembangunan hunian tetap masih menghadapi sejumlah kendala, terutama terkait ketersediaan lahan dan penentuan lokasi relokasi.
Menurutnya, pemerintah harus memastikan lokasi hunian tetap aman dari ancaman bencana sekaligus mendapat persetujuan masyarakat yang akan menempatinya.
Ia menyebut pembangunan hunian tetap ditargetkan mencapai 49.184 unit hingga Desember 2027. Hingga saat pemaparan, sebanyak 1.758 unit telah selesai dibangun.
Sementara itu, akademisi Universitas Iskandarmuda Aceh sekaligus Dewan Penasihat PWI Aceh, Dr. Bustamam Ali, M.Pd., dalam pemaparannya mengangkat tema “Refleksi Setahun Bencana Aceh: Pemulihan Menuju Ketangguhan dan Akuntabilitas”.
Ia menekankan pentingnya menjadikan pengalaman bencana hidrometeorologi selama setahun terakhir sebagai momentum untuk mengevaluasi arah pembangunan dan sistem penanggulangan bencana di Aceh.
"Pemulihan pascabencana tidak semestinya hanya berorientasi pada pembangunan kembali infrastruktur yang rusak," ujarnya.
Lebih dari itu, proses rehabilitasi dan rekonstruksi harus menjadi kesempatan untuk membangun sistem yang lebih tangguh dalam menghadapi ancaman bencana di masa mendatang.
Aspek akuntabilitas juga menjadi perhatian dalam proses pemulihan. Setiap program rehabilitasi dan rekonstruksi perlu memiliki perencanaan yang jelas, pelaksanaan yang terukur, serta pengawasan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
"Keberhasilan pemulihan tidak hanya dilihat dari jumlah jalan, jembatan, dan rumah yang kembali dibangun, tetapi juga dari sejauh mana masyarakat dapat kembali menjalani kehidupan secara aman dan memiliki perlindungan lebih baik terhadap risiko bencana," tutupnya. [nh]