Jum`at, 20 November 2026
Beranda / Berita / Aceh / Setahun Pascabencana, Masyarakat Sipil Kibarkan Bendera Putih Atas Gagalnya Pemulihan Bencana Sumatra

Setahun Pascabencana, Masyarakat Sipil Kibarkan Bendera Putih Atas Gagalnya Pemulihan Bencana Sumatra

Kamis, 19 November 2026 13:30 WIB

Font: Ukuran: - +

Reporter : Naufal Habibi

Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Bencana menggelar aksi pengibaran bendera putih di depan Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh, Kamis (19/11/2026). [Foto: Naufal Habibi/dialeksis.com]


DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Bencana menggelar aksi pengibaran bendera putih di depan Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh, Kamis (19/11/2026). 

Aksi tersebut menjadi bentuk protes terhadap lambannya penanganan dan pemulihan bencana ekologis yang melanda Aceh dan sejumlah wilayah Sumatra.

Amatan media dialeksis.com, aksi yang berlangsung sejak pukul 09.00 hingga 11.00 WIB itu mengangkat seruan “Pemerintah Gagal Pulihkan Bencana Sumatra”. Koalisi menilai, hampir satu tahun setelah bencana terjadi, berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat terdampak belum mendapatkan penyelesaian secara menyeluruh.

Koordinator aksi, Muhammad Riski, mengatakan pengibaran bendera putih merupakan simbol keprihatinan sekaligus desakan kepada pemerintah agar tidak mengabaikan kondisi para penyintas bencana.

Dalam pernyataan sikap bertajuk Catatan Satu Tahun Bencana, koalisi mempertanyakan kepastian pemulihan kehidupan masyarakat, mulai dari normalisasi sungai, pembangunan hunian tetap, relokasi warga dari zona merah, hingga pemulihan lahan pertanian dan perkebunan.

Menurut koalisi, satu tahun setelah bencana ekologis melanda, masyarakat masih menghadapi ketidakpastian mengenai tempat tinggal dan keberlanjutan mata pencaharian mereka.

"Kita mendesak pemulihan dipercepat karena masyarakat masih dihantui oleh bencana," kata Riski kepada awak media di Banda Aceh, Kamis (19/11/2026).

Koalisi mencatat tanggul darurat Krueng Meureudu mengalami 13 kejadian dan menyebabkan 17 desa di Pidie Jaya terendam. Selain itu, rumah warga dilaporkan hanyut di Gayo Lues, jembatan darurat terdampak, serta ratusan warga di Aceh Tamiang kembali mengungsi.

Koalisi juga menyoroti kerusakan lingkungan yang dinilai menjadi salah satu faktor memperparah risiko bencana di Aceh.

Riski menyebut sekitar 20 daerah aliran sungai (DAS) di Aceh berada dalam kondisi kritis dan juga menyinggung kehilangan tutupan hutan seluas 39.687 hektare sepanjang 2025 yang dinilai memperburuk daya dukung lingkungan.

Ia menilai kebijakan pemberian izin eksploitasi tanpa memperhitungkan kemampuan lingkungan turut memperbesar ancaman bencana ekologis.

"Kami mengkritik pendekatan pemulihan pemerintah yang dinilai masih bersifat tambal sulam, terutama karena penanganan lebih banyak dilakukan di kawasan hilir, sementara kerusakan di kawasan hulu belum ditangani secara menyeluruh," katanya.

Selain persoalan lingkungan, ia mempertanyakan transparansi anggaran pemulihan bencana yang disebut mencapai Rp100 triliun. Mereka meminta pemerintah membuka secara rinci alokasi, realisasi, kebutuhan, serta sumber pendanaan anggaran tersebut.

Atas kondisi itu, Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Bencana menyampaikan sejumlah tuntutan kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Aceh.

Pertama, menetapkan bencana ekologis Aceh-Sumatra sebagai bencana nasional. Kedua, Pemerintah Aceh diminta secara terbuka menyampaikan apabila kapasitas pemerintah daerah tidak mencukupi untuk menangani pemulihan bencana.

Ketiga, Pemerintah Aceh diminta segera mengusulkan penetapan status bencana nasional kepada Pemerintah Pusat.

Keempat, mempercepat pemulihan korban, meliputi penyediaan tempat tinggal, layanan dasar, pembangunan infrastruktur, serta pemulihan mata pencaharian masyarakat.

Kelima, memulihkan hutan, daerah aliran sungai, dan kawasan hulu secara menyeluruh. Keenam, melakukan audit dan evaluasi terhadap seluruh izin tambang, baik legal maupun ilegal, serta perizinan perkebunan dan pemanfaatan kawasan hutan.

Ketujuh, menindak tegas pihak-pihak yang terbukti merusak lingkungan. Kedelapan, membuka anggaran bencana secara transparan agar masyarakat dapat mengetahui alokasi dan realisasi penggunaannya.

Koalisi menegaskan, penetapan bencana nasional bukanlah sebuah aib bagi pemerintah daerah, melainkan bentuk keberanian untuk mengutamakan keselamatan masyarakat di atas gengsi dan kepentingan politik.

"Kami berharap pemerintah segera mengambil langkah konkret agar masyarakat terdampak tidak terus hidup dalam ketidakpastian, terutama menjelang satu tahun bencana ekologis yang melanda Aceh dan Sumatra," tutupnya. [nh]

Keyword:


Editor :
Indri

riset-JSI