Logo Dialeksis - Masker
Beranda / Berita / Aceh / Suprijal Yusuf: Gerakan Pemekaran Selalu Ada, Ketika Keadilan Pembangun Tidak Terwujud

Suprijal Yusuf: Gerakan Pemekaran Selalu Ada, Ketika Keadilan Pembangun Tidak Terwujud

Minggu, 27 September 2020 11:30 WIB

Font: Ukuran: - +

[Suprijal Yusuf, Tokoh Barsela dan Kader Golkar Aceh, Foto: Istimewa/Dialeksis]

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh -  Gema pemekaran pronvisi  kembali mencuat kepermukaan dalam sebulan terakhir,  merupakan bentuk kekecewaan masyarakat  wilayah tengah-tenggara (ALA) dan barat selatan Aceh (Barsela) terhadap perlakuan Pemerintah Aceh yang diterima masyarakat setempat hingga saat ini. Sejauh  keadilan pembangunan tidak  tidak mampu diwujudkan Pemerintah Aceh, maka gerakan keinginan pemisahan diri dengan tujuan mendirikan provinsi baru di dua wilayah tersebut akan terus berlanjut  hingga cita-cita "merdeka" dari provinsi induk terwujud. 

Tokoh Pantai Barat Selatan Aceh (Barsela), Suprijal Yusuf SH yang dimintai tanggapannya tentang mencuatnnya isu pemekaran provinsi ALA- ABAS kepada dialeksis.com, Minggu (27/9/2020) mengatakan, gerakan pemisahan diri bagi dua wilayah sebenarnya tidak pernah padam dikalangan masyarakat sempat.

"Kalaupun selama dalam dua tahun terakhir tidak mencuat kepermukaan, bukan berarti pembahasan tentang keinginan pemekaran itu sudah padam dikalangan para tokoh dan masyarakat wilayah ALA-ABAS. Setiap saat disudut gampong  mereka tetap masih  membicarakan cita-cita tersebut," ungkap Suprijal Yusuf kader Golkar Aceh.

Kenapa pembicaraan mengenai birahi pemisahan diri dengan tujuan pembentukan provinsi ALA dan ABAS tidak pernah surut, lanjut Suprijal Yusuf, karena mereka melihat dan merasakan ketimpangan dalam pembagian kue pambangunan yang tidak pernah adil dilakukan Pemerintah Aceh selama ini. "Anda bisa dilhat sendiri wilayah pantai timur, utara dan Pidie pembangunannya begitu menggeliat dan tidak sebanding dengan wilayah barat, selatan, tengah dan tenggara," ungkap Suprijal Yusuf yang juga tokoh Partai Golkar Aceh ini.

Seperti, infrastruktur pembangunan transportasi darat di wilayah timur, utara dan Pidie selain badan jalannya sudah sangat lebar dan mulus, juga saat ini sedang dilakukan pembangunan jalur rel keretta api dan jalan tol. Tapi apa yang dirasakan masyarakat wilayah ALA-ABAS jalannya masih banyak yang sempit dan belum semua mulus dengan kontruksi aspal. 

Suprijal Yusuf menegaskan, malah teriakan masyarakat Barsela meminta dibangunnya terowongan Geuretee sampai saat ini tdak ada respon yang serius dari Pemerintah Aceh untuk diperjuangkan  pada Pemerintah Pusat. Padahal lintas  Geuretee meliputi, gunung Paro, gunung  Kulu dan gunung Geureutee, selain badan jalannya sangat sempit  juga badan jalannya banyak yang sudah longsor, bahkan kalau tidak hati-hati melewatinya akan terperosok jatuh kejurang. belum lagi, tebing badan jalan yang berbartuan sering mengalami kelongspran bila sedikit terjadi hujan deras. 

"Sejauh ini akibat longsong tebing memang belum ada memakan korban jiwa, tetapi kalau masalah ini tetap terus dibiarkan tidak dibangun  terowongan, saya kira tidak tertutup kemungkinan akan menelan korban jiwa dimasa akan datang," kata Suprijal Yusuf mantan Sekretaris DPW GP Anshor Aceh.

Ketimbangan lainnya, beber Suprijal Yusuf, mengenai pembangunan infrastruktur pertanian diwillayah Barsela sampai saat ini puluhan bahkan ratusan hektar areal sawah masih tadah hujan, karena belum adanya irigasi teknis di daerah tersebut. "masyarakat disana kehidupan ekonominya jauh tertinggal. Karena mereka para petani hanya mampu bercocok tanam untuk menanam padi hanya bisa setahun sekali, sebab tidak bisa bertani dengan intensif tiga kali tanam dalam setahun, ya kendalanya tidak ada air, karena masih mengadalkan tadah hujan," katanya.

Maka sejuah keadilan dalam pembangunan tidak mampu diwujudkan maka aksi pemekaran ini akan terus berlanjut. "Saya kira kalau pemerintah mampu mewujudkan keadilan yang baik, sesuai kebutuhan, Maka gerakan keinginan pemekaran ini akan surut. Kalau ada yang katakan soal pemekaran ini keinginan selintir elit itu tidak benar. Untuk membuktikan secara ilmiah dan tidak saling tuding, sehingga tidak dimanfaatkan isu ini oleh elit politik, maka saya kira perlu dilakukan jajak pendapat atau survei. Itu saya kira lebih fair," pungkas Suprijal Yusuf.

Editor :
Redaksi

riset-JSI
Komentar Anda