Sekretaris Jenderal IPPEMATA, Riza Amri. [Foto: Dokumen untuk dialeksis.com]
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Tiga bulan pascabencana yang melanda sejumlah wilayah di dataran tinggi Gayo, pemulihan dinilai belum berjalan maksimal.
Ikatan Pemuda, Pelajar, Mahasiswa Aceh Tengah (IPPEMATA) mendesak pemerintah agar segera mempercepat langkah rehabilitasi dan rekonstruksi, khususnya di kawasan yang terdampak cukup parah.
Sekretaris Jenderal IPPEMATA, Riza Amri, menekankan bahwa pemerintah harus memastikan setiap wilayah di Aceh mendapatkan perhatian yang proporsional, tanpa membeda-bedakan latar geografis maupun politik.
“Pembangunan Aceh ke depan harus tetap berlandaskan prinsip keadilan dan pemerataan, tanpa membeda-bedakan wilayah tertentu,” ujar Riza Amri kepada media dialeksis.com, Rabu (4/3/2026).
Menurutnya, semangat inklusivitas dalam pembangunan bukan hanya soal pembagian anggaran, tetapi juga tentang bagaimana kebijakan publik mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara adil.
Secara khusus, IPPEMATA berharap perhatian serius tetap diberikan kepada wilayah Gayo, terutama dalam konteks pemulihan pascabencana. Kawasan dataran tinggi tersebut, termasuk Kabupaten Aceh Tengah dan sekitarnya, disebut mengalami dampak yang cukup signifikan dalam sejumlah peristiwa bencana terakhir.
Riza menyebut, sejumlah daerah di kawasan Gayo masuk kategori terdampak cukup parah, baik dari sisi kerusakan infrastruktur maupun terganggunya aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat.
Karena itu, IPPEMATA meminta agar pemerintah menghadirkan kebijakan yang responsif, terukur, dan berkelanjutan.
“Diperlukan kebijakan yang benar-benar responsif dan terukur untuk memastikan percepatan pemulihan infrastruktur maupun kondisi sosial-ekonomi masyarakat,” tegasnya.
Ia menambahkan, pemulihan tidak boleh berhenti pada tahap rehabilitasi fisik semata, tetapi juga harus menyentuh sektor pendidikan, pertanian, UMKM, serta penguatan kapasitas masyarakat lokal agar mampu bangkit secara mandiri.
IPPEMATA menilai, Aceh sebagai provinsi dengan karakteristik wilayah yang beragam membutuhkan kebijakan pembangunan yang sensitif terhadap kondisi geografis dan sosial masing-masing daerah.
Wilayah pegunungan seperti Gayo, menurut Riza, memiliki tantangan tersendiri dalam hal aksesibilitas, distribusi logistik, hingga pembangunan infrastruktur dasar. Tanpa perhatian khusus, kawasan ini berisiko tertinggal dibandingkan daerah pesisir atau perkotaan.
“Pemerataan pembangunan bukan berarti semua wilayah diperlakukan sama, tetapi diperlakukan secara adil sesuai kebutuhan dan tingkat kerentanannya,” tutupnya. [nh]
Sebelumnya
