Pengajar Hukum Tata Negara UIN Ar-Raniry, Musrafiyan, S.H., M.H. dokumen untuk dialeksis.com
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Peristiwa penembakan yang terjadi di Gampong Pulo Keunari, Kecamatan Tiro, Kabupaten Pidie, pada Rabu (4/11/2026), dinilai menjadi ujian bagi komitmen negara dalam menjaga perdamaian Aceh yang telah dibangun sejak penandatanganan MoU Helsinki pada 2005.
Pengajar Hukum Tata Negara UIN Ar-Raniry, Musrafiyan, S.H., M.H., mengatakan peristiwa yang menewaskan seorang warga dan menyebabkan sejumlah warga lainnya terluka tersebut tidak boleh hanya dipandang sebagai persoalan benturan antara masyarakat dan aparat keamanan.
Menurutnya, insiden tersebut juga memperlihatkan persoalan mendasar mengenai hubungan kekuasaan, supremasi hukum, perlindungan hak asasi manusia (HAM), serta pelaksanaan kekhususan Aceh dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.
Ia menilai, negara harus memastikan bahwa setiap persoalan yang berkaitan dengan ekspresi politik dan identitas masyarakat Aceh diselesaikan melalui mekanisme hukum dan konstitusi, bukan dengan pendekatan kekerasan.
"Persoalan di Tiro harus dibaca secara proporsional. Perdebatan mengenai legalitas, bentuk, maupun penggunaan bendera harus diselesaikan melalui instrumen hukum dan mekanisme pemerintahan yang tersedia," katanya kepada media dialeksis.com, Selasa, 10 November 2026.
Ia menjelaskan, apabila terdapat persoalan mengenai kesesuaian suatu simbol daerah dengan peraturan perundang-undangan, negara memang memiliki kewenangan untuk melakukan penertiban.
Namun, pelaksanaannya tetap harus memperhatikan prosedur, proporsionalitas, serta pertanggungjawaban hukum.
Menurut Musrafiyan, ketidakpastian regulasi tidak dapat dijadikan alasan untuk membenarkan penggunaan kekerasan terhadap masyarakat.
Persoalan Bendera Bulan Bintang sendiri berkaitan dengan pelaksanaan kekhususan Aceh sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 mengatur tentang Bendera dan Lambang Aceh. Namun, ketentuan tersebut berhadapan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah, khususnya ketentuan mengenai larangan penggunaan lambang yang menyerupai simbol organisasi terlarang atau gerakan separatis.
Musrafiyan menilai, perbedaan pengaturan tersebut semestinya diselesaikan melalui harmonisasi regulasi dan kesepahaman antara pemerintah pusat dengan Pemerintah Aceh.
Ia juga menyoroti rapat koordinasi pemerintah pusat dan Pemerintah Aceh di Jakarta pada 2 November 2026, yang turut membahas kepastian hukum mengenai bendera, dana otonomi khusus, dan tanah wakaf Blang Padang.
Menurutnya, persoalan yang telah berlangsung bertahun-tahun tersebut membutuhkan penyelesaian konkret agar tidak terus menimbulkan ketegangan di tengah masyarakat.
Musrafiyan mengingatkan bahwa perdamaian Aceh bukan sekadar berakhirnya konflik bersenjata. Lebih dari itu, perdamaian harus diwujudkan melalui pengakuan terhadap kekhususan daerah, ruang partisipasi politik, serta perlindungan terhadap hak masyarakat.
Ia merujuk pada keberadaan partai politik lokal (parlok) sebagai salah satu instrumen penting dalam proses transformasi konflik menuju partisipasi politik konstitusional.
Dalam kajiannya mengenai partai politik lokal di daerah otonomi khusus, Musrafiyan menjelaskan bahwa keberadaan parlok di Aceh menjadi bagian dari upaya mengalihkan perjuangan politik ke dalam mekanisme demokrasi.
Hal tersebut, menurutnya, menunjukkan bahwa penyelesaian konflik Aceh dibangun melalui pengakuan, akomodasi, dan pelembagaan aspirasi masyarakat dalam kerangka hukum nasional.
Karena itu, persoalan simbol daerah juga semestinya dikelola dengan pendekatan serupa.
"Perdamaian Aceh bukan proyek yang selesai setelah MoU ditandatangani. Perdamaian adalah tanggung jawab konstitusional yang harus terus dirawat melalui kebijakan, perilaku aparat, dan penyelenggaraan pemerintahan yang menghormati martabat manusia," demikian pandangannya.
Selain persoalan bendera, Musrafiyan turut menyoroti batas kewenangan aparat keamanan dalam peristiwa tersebut, terutama terkait dugaan penggunaan senjata api.
Ia menjelaskan, reformasi 1998 telah membawa perubahan mendasar dalam hubungan sipil dan militer di Indonesia. Pasal 30 UUD 1945 menempatkan TNI sebagai alat negara di bidang pertahanan, sedangkan Polri bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.
Menurutnya, keterlibatan TNI dalam operasi militer selain perang (OMSP) sebagaimana diatur dalam UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI yang telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2025 tetap harus memenuhi ketentuan kewenangan, tujuan, mekanisme, dan pertanggungjawaban.
Dalam konteks peristiwa Tiro, ia menilai perlu ada penjelasan terbuka mengenai dasar penugasan aparat, rantai komando, tujuan operasi, hingga mekanisme pengawasan.
Pertanyaan tersebut penting dijawab melalui investigasi objektif agar tidak terjadi kesimpulan prematur mengenai pihak yang bertanggung jawab.
"Kita berharap agar penggunaan istilah pelanggaran HAM berat dilakukan secara hati-hati. Sebab, berdasarkan UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, kategori pelanggaran HAM berat mencakup genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang memiliki unsur-unsur tertentu," tutupnya.
Sebelumnya
