Sejumlah warga Gampong Peulanggahan, Kecamatan Kuta Raja, Kota Banda Aceh, menimbang sampah yang telah dipilah pada titik pengumpulan Waste Collection Point (WCP). Sistem ini mendorong pengurangan sampah sejak dari sumbernya melalui partisipasi aktif masyarakat. Foto: Naufal Habibi/dialeksis.com.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Sistem Waste Collection Point (WCP) dinilai menjadi salah satu solusi efektif dalam mengurangi volume sampah sejak dari sumbernya di Kota Banda Aceh. Model pengelolaan sampah berbasis masyarakat yang diadopsi dari Jepang sejak 2015 itu kini telah diterapkan di sekitar 15 gampong di ibu kota Provinsi Aceh.
Ketua Komunitas Sahabat Hijau (SAHI) Aceh, Muhammad Fathan Mubina, mengatakan WCP menawarkan pendekatan berbeda dibandingkan sistem pengelolaan sampah konvensional yang selama ini masih dominan diterapkan.
"Selama ini kita masih terjebak pada pola lama, yaitu kumpul, angkut, dan buang. Padahal pola tersebut tidak lagi cukup untuk menghadapi persoalan sampah yang semakin kompleks. WCP hadir dengan pendekatan mengurangi sampah sejak dari sumbernya," kata Fathan kepada Dialeksis.com, Minggu (21/6/2026).
Menurut Fathan, persoalan sampah nasional masih menjadi tantangan besar. Berdasarkan data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) tahun 2025, dari sekitar 18,74 juta ton sampah yang tercatat di 186 kabupaten/kota, baru sekitar 34 persen yang berhasil dikelola, sementara sisanya masih belum tertangani secara optimal.
Ia menjelaskan, sampah rumah tangga menjadi penyumbang terbesar dengan persentase mencapai 56,7 persen. Karena itu, upaya pengurangan sampah harus dimulai dari tingkat rumah tangga.
"Kalau sumber terbesar sampah berasal dari rumah tangga, maka solusi paling efektif juga harus dimulai dari rumah tangga. WCP mendorong masyarakat untuk memilah dan mengelola sampah sejak awal," ujarnya.
Dalam sistem WCP, warga memilah sampah berdasarkan jenisnya di rumah masing-masing sebelum dikumpulkan pada titik pengumpulan yang telah ditentukan. Sampah tersebut kemudian dikelola sesuai kategori sebelum masuk ke sistem pengangkutan kota.
Fathan menilai kekuatan utama WCP bukan terletak pada teknologi maupun fasilitas yang digunakan, melainkan pada perubahan perilaku masyarakat.
"Banyak orang mengira keberhasilan pengelolaan sampah bergantung pada alat yang canggih atau fasilitas yang mahal. Padahal pengalaman di Banda Aceh menunjukkan faktor terpenting justru ada pada masyarakatnya. WCP bekerja karena mampu membangun kebiasaan baru," katanya.
Ia juga menyoroti sejumlah program pengelolaan sampah yang tidak berkelanjutan karena terlalu berorientasi pada pembangunan fisik. Menurutnya, berbagai fasilitas seperti bank sampah dan TPS3R sering menghadapi kendala keterbatasan lahan, kapasitas pengelola, hingga pembiayaan operasional.
"WCP berbeda. Sistem ini tidak bergantung pada investasi fisik yang besar. Yang dibangun adalah investasi sosial berupa kesadaran, kedisiplinan, dan tanggung jawab masyarakat terhadap lingkungan," jelasnya.
Fathan menambahkan, pendekatan konvensional lebih banyak berfokus pada penanganan sampah di hilir, sedangkan WCP bekerja di hulu dengan mengurangi volume sampah sebelum masuk ke sistem pengangkutan.
"Kalau pendekatan lama bertumpu pada armada, fasilitas, dan anggaran, maka WCP bertumpu pada keteladanan, gotong royong, kepercayaan, dan partisipasi warga. Ini yang membuatnya lebih berkelanjutan," ujarnya.
Menurut Fathan, keberhasilan WCP di sejumlah gampong di Banda Aceh menunjukkan bahwa pengelolaan sampah yang efektif tidak selalu harus dimulai dengan proyek besar. Keterlibatan aktif masyarakat menjadi faktor utama dalam menjaga keberlanjutan program tersebut.
"Perubahan bisa dimulai dari rumah, dari keluarga, dan dari kebiasaan sehari-hari. Ketika masyarakat menjadi bagian dari solusi, pengelolaan sampah akan jauh lebih kuat dan berkelanjutan," pungkasnya.
Sebelumnya
