Beranda / Berita / Bupati Alor Maki dan Usir Staf Kementerian Sosial

Bupati Alor Maki dan Usir Staf Kementerian Sosial

Selasa, 01 Juni 2021 21:30 WIB

Font: Ukuran: - +


DIALEKSIS.COM | Jakarta - Sebuah video viral dan beredar luas saat Bupati Alor, Amon Djobo, memarahi dua staf kementerian sosial di rumah jabatan Bupati Alor.

Dalam video berdurasi 3 menit 9 detik tersebut, Bupati Alor, Amon Djobo yang menggunakan baju batik memarahi dua staf Kementerian Sosial yang duduk berdampingan dan salah satunya menggunakan topi merah.

"Benar itu saya yang memarahi," kata Amon saat dikonfirmasi CNNIndonesia.com, Selasa (1/6) malam.

Dalam video yang beredar, Amon mengungkapkan kemarahannya kepada staf Kementerian Sosial yang menemuinya di Rumah Jabatan Bupati Alor. Bukan hanya memarahi tapi Bupati Alor Amon Djobo juga mengusir staf Kemensos tersebut untuk segera meninggalkan Alor.

Bupati Alor, Amon Djobo mengeluarkan kata-kata yang kurang pantas kepada Menteri Sosial, Tri Rismaharini di hadapan dua stafnya.

"Kalau pejabat itu pikir dulu baru omong, makanya mulut jangan lebih cepat dari pikiran", kata Amon Djobo.

Amon Djobo juga mempertanyakan pangkat dari staf kementerian Sosial tersebut. Dan langsung dijawab oleh salah seorang staf.

"Kamu di kementerian golongan berapa?," tanya Amon Djobo.

Amon mengaku merasa kesal penyaluran bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) untuk warga miskin di Alor dan bantuan untuk korban bencana tidak melalui Pemerintah Daerah.

Peristiwa tersebut diketahui berlangsung pada pertengahan April 2021 dan baru tersebar saat ini di media grup-grup media WhatsApp. Belum diketahui secara pasti siapa yang merekam video tersebut dan baru memviralkan saat ini.

"Saya marah itu karena pemerintah daerah dilangkahi dan dilecehkan, oleh kementerian sosial, karena nantinya presiden dan pemerintah pusat dikira kami dari pemerintah daerah tidak bekerja padahal kami sudah bekerja maksimal", jelas Amon Djobo.

Dilanjutkan Amon Djobo, harusnya dana tersebut untuk kemanusiaan dari pemerintah pusat bukan dana politik atau dana pribadi sehingga dibagikan melalui pemerintah daerah bukan melalui lembaga DPRD.

"Jangan hanya kepentingan-kepentingan politik, kita bekerja bukan untuk kepentingan politik karena ini bencana kemanusiaan bukan bencana politik," tandas Amon Djobo.

Amon Djobo juga tidak mengetahui siapa yang merekam kejadian tersebut. Dia juga mempertanyakan siapa yang menyebarkannya. Padahal persoalan tersebut sudah selesai. Dan menurut Amon Djobo, pihaknya telah melaporkan kepada presiden.[CNN Indonesia]

Keyword:


Editor :
M. Agam Khalilullah

riset-JSI
Komentar Anda