Forum Rektor Aceh menyelenggarakan pertemuan strategis di Rektorat Universitas Syiah Kuala (USK) pada Jumat (9/5/2025). Foto: for Dialeksis
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Forum Rektor Aceh menyelenggarakan pertemuan strategis di Rektorat Universitas Syiah Kuala (USK) pada Jumat (9/5/2025), dengan menghadirkan Dirjen Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi (DIKTI) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendiktisaintek).
Agenda utama pertemuan ini adalah memperkuat implementasi program Diktisaintek Berdampak, meningkatkan peran pemerintah daerah dalam pendidikan tinggi, serta kolaborasi antar perguruan tinggi untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek).
Salah satu peserta pertemuan forum tersebut, Prof. Dr. Ir. H. Herman Fithra, ST, MT, IPM, ASEAN.Eng, Rektor Universitas Malikussaleh (Unimal), menekankan pentingnya program Diktisaintek Berdampak yang tidak hanya berorientasi pada output akademis, tetapi juga outcome yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.
“Program ini harus menjadi katalisator pembangunan berkelanjutan di Aceh. Misalnya, Unimal telah meluncurkan Desa Inovasi di Aceh Utara, di mana mahasiswa dan dosen bersama masyarakat mengembangkan energi terbarukan dari limbah pertanian. Ini adalah contoh konkret bagaimana tri dharma perguruan tinggi bisa menjawab masalah riil,” ujarnya kepada Dialeksis saat diminta tanggapannya.
Menurutnya, indikator keberhasilan program ini harus mencakup peningkatan kesejahteraan masyarakat, pengurangan angka pengangguran terdidik, dan kontribusi terhadap target SDGs Aceh.
“Kami juga mendorong mahasiswa untuk magang di BUMDes dan proyek pemerintah daerah agar mereka tidak hanya pintar teoritis, tetapi juga terampil membangun desa,” tambah Prof. Herman.
Terkait partisipasi pemerintah daerah, Rektor Unimal menyoroti perlunya komitmen anggaran yang jelas untuk riset dan pengabdian masyarakat.
Selama ini, hanya 5% anggaran pendidikan Aceh yang dialokasikan untuk perguruan tinggi. Ini perlu ditingkatkan agar inovasi tidak mandek di kampus,” tegasnya.
Ia mengapresiasi inisiatif Pemerintah Aceh yang sedang menyusun Rencana Induk Riset Daerah 2026-2030, di mana perguruan tinggi ditetapkan sebagai mitra utama.
Prof. Herman juga mengusulkan pembentukan Forum Rektor - DPR Aceh untuk memastikan kebijakan daerah selaras dengan kebutuhan akademis.
“Misalnya, regulasi tentang industri halal dan ekonomi biru harus melibatkan kampus sebagai penyedia SDM dan riset,” jelasnya.
Pada sesi kolaborasi Iptek, Rektor Unimal mengungkapkan bahwa Unimal sedang menjajaki kerja sama dengan PT Pupuk Iskandar Muda (PIM) untuk pengembangan pupuk organik berbasis hasil riset mahasiswa.
“Ini adalah model startup kampus yang kami dorong, di mana industri menjadi offtaker, sementara kampus menyediakan teknologi,” paparnya.
Tidak hanya di tingkat lokal, Unimal juga memperluas jejaring internasional. “Bulan depan, kami akan menandatangani MoU dengan Universiti Teknologi Malaysia (UTM) untuk pertukaran mahasiswa dan riset bersama di bidang teknologi mitigasi bencana. Ini relevan dengan kondisi geografis Aceh,” ujar Prof. Herman.
Prof. Herman menutup dengan optimisme: “Dengan sinergi ini, Aceh bisa menjadi contoh transformasi pendidikan tinggi yang berdampak luas. Tahun 2026, Unimal akan membuka pusat riset kebencanaan dan ekonomi kreatif yang melibatkan seluruh kabupaten/kota. Ini momentum untuk membuktikan bahwa kampus bukan hanya menara gading, tetapi motor penggerak kemajuan daerah.”
Pertemuan ini diakhiri dengan komitmen bersama untuk menyusun peta jalan kolaborasi dan mengintegrasikan program unggulan masing-masing perguruan tinggi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh. [arn]
Sebelumnya
