Jejak Digital Pemuda dan Tanggung Jawab yang Tak Ringan

DIALEKSIS.COM | Celoteh Warga - Di ujung jempol, dunia bisa bergetar. Begitulah kira - kira gambaran betapa dahsyatnya kekuatan media sosial hari ini. Sekali unggah, satu kalimat bisa melesat ke ribuan kepala dalam hitungan detik. Ia bisa menjadi bahan diskusi, bahkan bahan adu domba. Di tengah euforia ini, kaum muda menjadi pemeran utama aktif, ekspresif, tapi kerap juga gegabah.

Media sosial telah memberi ruang kepada siapa pun untuk bersuara, termasuk generasi muda yang kini mendominasi ruang digital. Sayangnya, kebebasan itu sering kali tidak diiringi dengan kedewasaan dalam memilah dan mencerna informasi. Unggahan yang harusnya bersifat reflektif malah jadi provokatif. Status yang dimaksud sebagai opini berubah jadi tuduhan.

Rendahnya literasi digital memperkeruh situasi. Menurut data UNESCO, Indonesia berada di peringkat ke - 62 dari 70 negara dalam indeks literasi. Laporan Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun 2024 menunjukkan, indeks literasi digital nasional hanya mencapai angka 3,65 dari skala 5. Itu artinya, tingkat kemampuan masyarakat untuk menyaring dan memahami informasi digital masih tergolong sedang bahkan cenderung lemah.

“Literasi digital bukan soal bisa main gadget, tapi soal bagaimana seseorang menyikapi informasi secara kritis dan bertanggung jawab,” kata Dr. Rulli Nasrullah, pakar komunikasi digital. Ia menekankan bahwa literasi bukan perkara teknis, melainkan kultural dan etis.

Kondisi ini kian mengkhawatirkan jika melihat kecenderungan pemuda hari ini. Banyak yang gemar membuat status emosional tanpa berpikir panjang. Tak jarang, unggahan menyasar figur publik atau tokoh masyarakat tanpa basis data yang jelas. Sejarah seseorang dipotong seenaknya, dipelintir dan dipoles sesuai selera algoritma.

Padahal, sekali terunggah, jejak digital sulit dihapus. Bahkan ketika tombol "hapus" ditekan, tangkapan layar bisa lebih dulu menyebar, abadi sebagai senjata yang suatu hari mungkin berbalik menghantam. Dalam sejumlah kasus, unggahan sembrono telah menyeret orang ke meja hijau, berhadapan dengan pasal-pasal dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Kesadaran inilah yang seharusnya mendorong pemuda untuk lebih jernih dan hati-hati. Bukan hanya karena risiko hukum, tetapi juga karena tanggung jawab moral. Menyebarkan informasi tanpa verifikasi sama saja dengan membiarkan kebenaran dicampakkan demi sensasi.

Etika digital tidak lahir dari aturan semata. Ia tumbuh dari kepekaan, kesadaran, dan kebiasaan. Membaca dari berbagai sumber, memverifikasi informasi, tidak tergesa-gesa menilai, adalah bagian dari latihan harian yang harus dibudayakan. Sayangnya, kebiasaan ini tidak selalu diajarkan, baik di rumah, di sekolah, maupun di ruang sosial.

Peran keluarga, institusi pendidikan, komunitas literasi, hingga pemerintah, sangat krusial dalam membentuk generasi muda yang cerdas digital. Literasi harus menjadi gerakan kultural, bukan sekadar program seremonial.

Pemuda hari ini bukan hanya pewaris masa depan. Mereka adalah pengendali masa kini. Mereka menentukan arah percakapan publik, membentuk opini, bahkan memicu perubahan sosial. Jika mereka ceroboh, ruang digital akan dipenuhi racun. Jika mereka bijak, media sosial bisa menjadi medan belajar yang sehat dan progresif.

Menjadi melek digital berarti memahami bahwa setiap unggahan punya konsekuensi. Ia bisa menyembuhkan, bisa juga melukai. Pemuda perlu belajar menahan diri, belajar mengendapkan, sebelum membagikan sesuatu ke ruang publik.

Di tengah derasnya arus informasi, yang dibutuhkan bukan hanya kecepatan, melainkan kedalaman. Pemuda harus menjadi jangkar moral di tengah samudera kebisingan digital.

Jika tak bisa menjadi cahaya, setidaknya jangan menjadi kabut.[]

Penulis: Mirza Ferdian | Warga Banda Aceh