Direktur Jenderal Imigrasi Hendarsam Marantoko. [Foto: idfood.co.id]
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan memangkas penerbitan Bebas Visa Kunjungan (BVK) hingga 87,91 persen pada semester I 2026 sebagai bagian dari penerapan kebijakan selektif (selective policy) dalam penyaringan warga negara asing (WNA) yang masuk ke Indonesia.
Direktur Jenderal Imigrasi Hendarsam Marantoko mengatakan, kebijakan tersebut diterapkan untuk memastikan setiap WNA yang datang ke Indonesia memberikan manfaat bagi perekonomian nasional tanpa mengesampingkan aspek keamanan.
"Kami mengedepankan transformasi digital dan selective policy untuk memastikan setiap orang asing yang masuk ke Indonesia memberikan nilai tambah bagi ekonomi nasional tanpa mengabaikan aspek keamanan negara," ujar Hendarsam dalam keterangan tertulis yang diterima pada Senin (13/7/2026).
Menurut Hendarsam, jumlah penerbitan BVK turun dari 438.423 pada semester I 2025 menjadi 52.999 pada periode yang sama tahun ini. Meski demikian, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari layanan visa justru meningkat 6,42 persen menjadi sekitar Rp2,81 triliun.
Ia menuturkan, arah kebijakan keimigrasian kini tidak lagi berfokus pada banyaknya jumlah pelintas, melainkan pada kualitas pelayanan serta efektivitas pengawasan di tengah dinamika global.
Secara keseluruhan, Direktorat Jenderal Imigrasi menerbitkan 3.924.500 visa sepanjang Januari-Juni 2026 atau turun 6,77 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebanyak 4.209.465 visa.
Di sisi lain, penerbitan visa kunjungan berbayar indeks C1 meningkat 2,76 persen menjadi 3.829.902 visa. Jenis visa yang paling banyak diterbitkan ialah Visa on Arrival (VoA) sebanyak 3.481.490, diikuti visa kunjungan indeks C1 sebanyak 113.323 dan visa indeks C20 untuk instalasi peralatan sebanyak 83.852. Sementara itu, program Golden Visa mencatat 143 penerbitan pada semester I 2026.
Berdasarkan negara asal, wisatawan mancanegara terbanyak yang berkunjung ke Indonesia berasal dari Australia dengan 848.802 orang, disusul China sebanyak 668.432 orang, India 334.107 orang, Korea Selatan 202.101 orang, dan Amerika Serikat 186.463 orang.
Selain melakukan pengetatan pemberian visa, Direktorat Jenderal Imigrasi juga meningkatkan pengawasan terhadap keberadaan WNA di dalam negeri.
Sepanjang semester I 2026, Imigrasi menjatuhkan 10.911 tindakan administratif keimigrasian. Dari jumlah tersebut, sebanyak 3.260 tindakan berupa pembatalan izin tinggal dan deportasi terhadap WNA yang melanggar ketentuan keimigrasian maupun dinilai membahayakan keamanan.
Imigrasi juga menangani proses pidana terhadap 23 WNA. Sebanyak 17 orang masih dalam tahap penyidikan, empat orang menjalani persidangan, dan satu orang telah berkekuatan hukum tetap.
"Setiap tindakan administratif, mulai dari penangkalan hingga deportasi, merupakan langkah kami untuk menyaring kualitas orang asing yang masuk guna meminimalkan potensi risiko terhadap keamanan dan ketertiban nasional," kata Hendarsam.
Selama enam bulan pertama 2026, Imigrasi turut menangkal 2.102 WNA yang masuk daftar hitam, dengan sekitar 93,2 persen di antaranya terkait pelanggaran keimigrasian.
Di pintu masuk negara, petugas menunda keberangkatan 1.704 pelintas yang dinilai berisiko serta mencegah 401 warga negara Indonesia (WNI) dan 36 WNA bepergian ke luar negeri atas permintaan aparat penegak hukum.
Pada layanan keimigrasian domestik, Direktorat Jenderal Imigrasi menerbitkan 1.673.816 paspor RI dan menolak 9.017 permohonan paspor karena tidak memenuhi persyaratan. Selain itu, diterbitkan 23.082 Izin Tinggal Terbatas (ITAS), 3.330 Izin Tinggal Tetap (ITAP), serta diproses 54 permohonan Global Citizenship of Indonesia.
Data perlintasan nasional pada semester I 2026 mencatat total 12.891.069 kedatangan dan 12.866.474 keberangkatan. [*]
Sebelumnya
