Logo Dialeksis - Masker
utu pangdam
Beranda / Dialog / Kautsar Bicara Kondisi Pemerintahan Terkini dan Dimensi Masalah Lainnya

Kautsar Bicara Kondisi Pemerintahan Terkini dan Dimensi Masalah Lainnya

Sabtu, 03 Oktober 2020 22:00 WIB

Font: Ukuran: - +

Reporter : Biyu


Kautsar Muhammad Yus [Foto: doc Jalan Ary Official]


Anggota Partai Aceh sekaligus pengurus DPP Partai Demokrat Aceh ini dikenal sebagai the legend dikalangan aktivis. Kelahiran 22 november 1977. Anak pertama dari 7 bersaudara. dilahirkan dari sebuah keluarga yang berlatar belakang politik. Dirinya dapat dikatakan menghabiskan seluruh masa kecil di Banda Aceh.

Sempat mengeyam pendidikan di Pondok Pesantren Darunnajah, Jawa Barat, lalu di Pondok Pesantren Modern Tgk Chik Oemardian, Aceh Besar, dan Dayah Terpadu Nurul Hikmah, Aceh Besar.

Lulusan Magister Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala ini adalah saksi sejarah dari beragam peristiwa konflik Aceh dan gerakan mahasiswa pada eranya. Yang paling fenomenal tercatat sejarah adalah ketika Kautsar memotori pergerakan pencabutan Daerah Operasi Militer (DOM) di Aceh.

Aksi yang dilakukan melakukan aksi mogok makan pertama kali di Aceh, tahun 1998. Kautsar mendirikan dan memimpin Komite Sentral Organisasi Solidaritas Mahasiswa untuk Rakyat (SMUR), selama tiga tahun 1998 “ 2001. Mendirikan Komisi Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Aceh (KontraS Aceh) Tahun 1998 dan organisasi lainnya. Menginisiasi Kongres Mahasiswa dan Pemuda Aceh Serantau (Kompas I), Tahun 1999, mengkoordinasikan relawan dan mahasiswa untuk membentuk posko pengungsian di Aceh, lalu mendirikan People Crisis Centre Aceh (PCC Aceh) Tahun 1999.

Kali ini, Dialeksis merangkum hasil poadcast Jalan Ary. Banyak hal Kautsar torehkan untuk Aceh dan gerakan masyarakat sipil di Aceh. Isi wawancara visualnya dapat disaksikan melalui chanel youtube Podcast Jalan Ary membahas tentang pemerintahan, gerakan saat ini, dan lain-lain. Berikut ini petikan hasil wawancaranya:

Bagaimana tanggapan anda terhadap respon publik dalam mengkritisi kinerja roda pemerintahan yang dijalankan Pemerintah Aceh saat ini ?

Saya melihat begini, ini kan tahun 2020 akan berakhir. Bila tidak ada halangan tahun 2022 Aceh akan berhadapan dengan Pilkada dan beberapa bulan kedepan kemungkinan akan dimulai tahapannya pada Maret 2021.

Saya melihat situasi saat ini lebih kepada warming up alias pemanasan jelang Pilkada. Sepertinya ada pihak pihak yang kurang sabar sehingga menimbulkan gonjang ganjing politik Aceh hari ini. Terlebih posisi pak Nova sendiri hari ini di parlemen minoritas. Demokrat hanya memiliki 10 kursi di DPRA. Selain Koalisi Aceh Bermartabat (KAB) yang merupakan oposisi, muncul efek lain yaitu timbul kubu lain dengan sendirinya.

Kelompok opisisi dominan dan menjadi mayoritas di parlemen saat ini. Sebaliknya partai pendukung pemerintahan minoritas. Artinya apa? 

Mayoritas partai politik berdiri di luar pak nova. Jadi suara oposisi lebih keras. Saya melihat bahwa apapun yang dilakukan pak Nova saat ini selalu tertutupi oleh suara suara nyaring oposan. Sehingga hal hal itu menutupi kerja kerja pemerintah yang telah dilakukan. Meskipun demikian hal ini sebenarnya tidak masalah, karena merupakan hal biasa dalam budaya bernegara. Bahkan sebenarnya semakin banyak yang melihat dan memantau tentunya harapan kita akan menghasilkan satu kinerja pemerintahan yang baik.

Apakah suara suara kritis ini mungkin karena sumbatan komunikasi politik yang belum menemukan titik keseimbangan?

Saya justru tidak melihat itu. Malah justru lebih mudah pak Nova berkomunikasi dengan siapa pun. Sebenarnya apa yang menjadi rumusan komunikasinya. Katakanlah saat ini ada friksi antara DPRA dan Pemerintahan Aceh. Namun tidak jelas esensi dan substansinya apa? Seperti tidak ada bentuk. Narasinya apa sih sebenarnya apa? Abstrak. Ada apa dibelakang ini? Muatannya kepentingannya apa sih?

Anda sendiri berminat untuk maju dalam Pilkada kedepan. Pilkada Walikota Banda Aceh misalnya?

Kita lihat kedepan. Semua tergantung keputusan dan mekanisme partai. Yang jelas apa pun keputusan partai kita harus siap menjalankan. Partai Demokrat sendiri sebenarnya memiliki obsesi untuk Banda Aceh. Kita pernah punya Pak Mawardi dulu, yang merupakan ikon pembangunan Kota Banda Aceh. Dengan situasi kota hari ini, banyak sekali suara yang menyuarakan perubahan terhadap ibukota Provinsi Aceh. Partai Demokrat sebagai salah satu peletak asas fondasi pembangunan di Banda Aceh pasca tsunami, kita merasa berkewajiban membenahi kembali Kota ini.

Memang anda melihat sebagai warga Banda Aceh sendiri belum banyak perubahan terhadap Kota Banda Aceh?

Statis terus. Perlu sesuatu agar Banda Aceh layak disebut sebagai sebuah kota. Setidaknya ukuran kelayakan sebuah kota adalah dari struktur kebutuhan dasar manusia harus terpenuhi. Seperti air bersih, selokan, akses kesehatan, tempat rekreasi yang representatif, kota yang ramah anak terhadap anak, perempuan dan pendatang. Hal-hal seperti itulah.

Banda Aceh saya pikir harus menjadi ikon salah satu Kota paling menarik di Indonesia. Saya sering lihat foto-foto Banda Aceh dari angkasa, secara geografis kota ini sudah cukup indah. Dikelilingi oleh pantai yang indah. Kita juga memiliki sungai yang membelah kota yang memiliki histori tinggi. 

Bagaimana tanggapan anda terkait respon gerakan mahasiswa pemuda dalam mengkritik pemerintah Aceh saat ini?

Yang perlu kita lihat sebenarnya esensi dari kritik tadi. Sedangkan aktor atau kepentingan dibalik itu tidak begitu penting. Karena memang menurut saya segala sesuatu didunia ini tidak ada yang benar-benar murni. Semua memiliki pertalian. Saran saya kepada aktivis muda hari ini, belajarlah dari kesalahan-kesalahan aktivis masa lalu. 

Berbicara masalah proyek multiyears, menurut anda mengapa DPRA menolak padahal banyak suara dukungan terhadap kelanjutan proyek tersebut di daerah?

Saya bisa memahami mengapa banyak suara dukungan terhadap kelanjutan proyek multiyears. Karena mereka masih memiliki akal sehat. Mengapa ada suara berbeda di daerah padahal satu partai, seperti (Tgk. Hasballah M. Thaib-red) di Aceh Timur dan Amru (H. Muhammad Amru, M.S.P-red) Bupati Gayo Lues, saya juga bingung sebenarnya.

Faktor legalitas misalnya dipersoalkan, padahal menteri keuangan dan mendagri sudah setuju. Bahkan sudah di qanunkan lagi, sudah masuk APBA. Polemik ini bisa dilihat dari beragam perspektif. Bisa perspektif rekanan, siapa yang dapat apa. Kemudian perspektif kemanfaatan. Siapa yang dapat manfaat.

Closing statemen (pernyataan penutup-red) anda terakhir?

Saya yang pertama begini, bawah tidak semuanya sanggup di handel (ditangani-red) oleh Pemerintah Aceh. Artinya dengan situasi hari ini, kondisi pandemi covid , semua kita dalam situasi yang susah. Hari ini kita juga sudah resesi ekonomi.

Saya mengajak semua kita untuk bisa bergotong royong. Saling bersolidaritas. Sehingga kita semua bisa melewati fase yang sulit ini. Amarah terkadang muncul ketika kita mendapatkan informasi yang tidak imbang atau diragukan kebenarannya.

Kita bisa memahami kemarahan orang, kemarahan tersebut adalah refleksi dari informasi tidak benar yang dikeluarkan oleh orang-orang tidak bertanggung jawab. 

Mari kita semua mawas diri terhadap segala informasi. Kita tidak mengatakan jangan kritik pemerintah, bukan. Yang ingin kita sampaikan adalah jangan sampai kita marah ekses dari refleksi informasi yang tidak benar.

Editor :
Redaksi

Berita Terkait
    riset-JSI
    Komentar Anda