Presiden Ferdinand Marcos Jr. Foto: AFP/ Jam STA Rosa.
DIALEKSIS.COM | Internasional - Pemerintah Filipina menetapkan status darurat energi nasional di tengah lonjakan harga minyak dunia dan ketidakpastian pasokan akibat konflik di Timur Tengah.
Presiden Ferdinand Marcos Jr. mengumumkan kebijakan tersebut pada Selasa (24/3). Ia menyebut gejolak global telah menciptakan tekanan serius terhadap ketahanan energi negaranya, mulai dari gangguan rantai pasok hingga volatilitas harga minyak internasional.
“Situasi ini menimbulkan ketidakpastian besar di pasar energi dunia dan berpotensi memengaruhi pasokan domestik,” ujar Marcos dalam pernyataan resmi.
Pemerintah kemudian membentuk komite khusus untuk memastikan distribusi energi dan kebutuhan pokok tetap berjalan. Komite ini juga akan mengawasi penyaluran bahan bakar, pangan, obat-obatan, serta produk pertanian di tengah tekanan global.
Status darurat tersebut berlaku selama satu tahun. Melalui kebijakan ini, pemerintah memiliki kewenangan lebih luas untuk mempercepat pengadaan bahan bakar dan produk minyak bumi, termasuk dengan skema pembayaran di muka guna menjamin ketersediaan pasokan.
Menteri Energi Filipina, Sharon Garin, mengungkapkan cadangan bahan bakar saat ini hanya cukup untuk sekitar 45 hari berdasarkan tingkat konsumsi nasional. Pemerintah tengah mengupayakan pembelian sekitar 1 juta barel minyak dari berbagai negara untuk menambah cadangan.
Di tengah langkah tersebut, tekanan domestik mulai meningkat. Sejumlah senator mengkritik respons pemerintah yang dinilai belum terkoordinasi dengan baik dalam menghadapi lonjakan harga energi.
Kelompok pekerja transportasi dan organisasi konsumen juga berencana melakukan aksi mogok selama dua hari sebagai bentuk protes atas kenaikan harga bahan bakar.
Pemerintah Filipina turut mewaspadai dampak lanjutan terhadap perekonomian, termasuk potensi pelemahan nilai tukar peso dan gangguan pada arus remitansi. Kenaikan harga minyak dinilai berisiko memicu inflasi dan menekan daya beli masyarakat.
Situasi ini menempatkan Filipina pada posisi genting dalam menjaga stabilitas ekonomi di tengah tekanan global yang kian meningkat.
Sebelumnya
