Ketua Umum MUI KH Anwar Iskandar. (Foto: NOJ/LKi)
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Ketua Umum MUI KH Anwar Iskandar mendesak PBB agar segera memutuskan status kenegeraan Palestina sebagai negara yang merdeka dan berdaulat dalam Sidang Umum PBB ke-80 tanggal 21 september mendatang.
"Kita sungguh kehilangan kata-kata karena tragedi kemanusiaan yang menimpa rakyat Palestina akibat agresi Israel dan tragisnya lagi dunia hanya bisa diam tak berkutik menghentikan pembantaian yang terjadi di depan mata itu," kata Kiai Anwar, dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (31/7/2025).
Oleh karena itu, Kiai Anwar mendesak PBB agar menjadikan momentum sidang umum pada 21 September mendatang sebagai momentum untuk membuat keputusan yang bisa memenuhi rasa keadilan masyarakat dunia yakni solusi dua negara (Palestina dan Israel).
“Apalagi isu tentang genosida Palestina ini sudah menjadi atensi dan keprihatinan seluruh dunia, bahkan masyarakat,” ujar dia.
Amerika justru menjadi salah satu motor penggerak aksi dukung Palestina, meski hal itu berbeda dengan kebijakam negara AS.
"Saking kejamnya tindakan Israel sehingga makin banyak mengusik masyarakat Barat yang selama ini kurang peduli terhadap Palestina,” kata dia.
Dia menyebutkan aksi terbaru Israel di Gaza adalah tindakan biadab yang sangat keji dengan menembaki warga Palestina di Gaza yang sedang antri bantuan.
Kiai Anwar menegaskan Ini benar-benar bukan perilaku manusia karena membantai warga sipil yang sedang kelaparan berminggu-minggu itu. Israel benar-benar tak berperikemanusiaan.
“Oleh karena itu MUI mendesak PBB untuk berani menegakkan kepala dalam memutuskan kemerdekaan Negara Palestina," tandas KH Anwar yang juga pengasuh Pondok Pesantren Al Amin dan Ponpes As Sa'diyah, kota Kediri itu.
Ketum MUI itu juga menyayangkan adanya persyaratan yang diajukan sejumlah negara seperti Mesir, Arab Saudi, dan Qatar.
"Harusnya nggak perlu syarat dulu. Yang penting ada pengakuan resmi PBB terhadap solusi dua negara yaitu Palestina dan Israel agar ada solusi yang setara dan komprehensif. Jangan seperti sekarang ini, "ungkap Kiai Anwar.
Seperti diketahui, saat ini dukungan terhadap Palestina terus mengalir dari negara-negara maju yang dimotori oleh Perdana Menteri Prancis, Emmanuel Macron.
Pengakuan serupa juga akan segera disusul oleh pemerintah Inggris, Irlandia, Spanyol, Belanda yang akan membawa solusi dua negara dalam agenda sidang umum PBB 21 september mendatang.
Bahkan negara di kawasan Pasifik Barat juga segera memberikan dukungan opsi dua negara yakni Australia dan Selandia Baru.
Menteri luar negeri dari 15 negara pada Selasa (29/7/2025) seperti dilaporkan the National, mengeluarkan pernyataan bersama dalam sebuah konferensi di PBB, yang mendorong terwujudnya solusi dua-negara untuk konflik Israel-Palestina.
Negara lain yang tergabung dalam negara itu termasuk Andorra, Malta, Islandia, Portugal, San Marino dan Finlandia. Slovenia, Spanyol, Irlandia, Portugal, dan Norwegia sebelumnya sudah mengakui Palestina tapi ikut dalam pernyataan bersama untuk mengekspresikan komitmen mereka terhadap solusi dua-negara.
"Kami sudah mengakui, telah mengekspresikan atau mengekspresikan keinginan atau menimbang secara positif bahwa negara kami mengakui Negara Palestina," demikian peryataan resmi para menteri.
Para menteri luar negeri itu juga mengundang semua negara yang belum, untuk juga bergabung dalam seruan ini.
Mereka juga mengekspresikan determinasi untuk merencanakan sebuah pembangunan untuk 'hari selanjutnya' di Gaza yang menjamin rekonstruksi Gaza, pelucutan senjata dan pengecualian Hamas dari pemerintahan Palestina".
Perdana Menteri Malta, Robert Abela mengatakan, negaranya akan mengakui Negara Palestina di Sidang Majelis Umum PBB pada September.
"Posisi kami merefleksikan komitmen atas upaya sebuah perdamaian yang panjang di Timur Tengah," ujar Abela lewat unggahannya di Facebook.
Pada Selasa, Perdana Menteri Inggris Keir Starmer mengatakan Inggris akan mengakui sebuah negara Palestina pada September, kecuali Israel mengambil "langkah-langkah substantif untuk mengakhiri situasi mengerikan di Gaza" dan mencapai suatu kesepakatan gencatan senjata.
"Saya bisa mengonfirmasi bahwa Inggris akan mengakui Negara Palestina di Majelis Umum PBB pada September, kecuali pemerintah Israel mengambil langkah-langkah substantif untuk mengakhiri situasi mengerikan di Gaza, menyetujui gencatan senjata, dan berkomitmen kepada sebuah perdamaian jangka panjang demi memulihkan prospek solusi dua-negara." ujar Starmer dalam pernyaataan resminya dikutip CNN, Selasa (29/7/2025).
Starmer menggelar rapat kabinet satu hari setelah ia memberikan keterangan bersama Presiden AS Donald Trump, mengatakan bahwa rakyat Inggris "terevolusi" oleh gambar-gambar kelaparan warga Gaza.
Starmer belakangan juga mengalami tekanan politik hebat dari dalam Partai Buruh tempat dia bernaung untuk mengambil sikap yang lebih tegas terhadap Israel.
Tekanan itu bertambah setelah Presiden Prancis Emmanuel Macron mengumumkan bahwa Prancis akan mengakui Negara Palestina pada September, menjadi negara pertama G7 yang mengambil keputusan itu.
Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Noel Barrot menyambut bergabungnya London dalam "momentum yang dibuat oleh Prancis" untuk "menghentikan siklus kekerasan yang tak berakhir". [REPUBLIKA.CO.ID]
Sebelumnya
