Sabtu, 28 Juni 2025
Beranda / Berita / Dunia / Kirim Barang ke Korea Utara, Korea Selatan Tahan Enam Warga Amerika

Kirim Barang ke Korea Utara, Korea Selatan Tahan Enam Warga Amerika

Jum`at, 27 Juni 2025 17:00 WIB

Font: Ukuran: - +

Paku anti pendaratan yang dipasang oleh militer Korea Selatan terlihat saat air surut di pantai Pulau Baengnyeong yang terletak di sisi Korea Selatan dari Garis Batas Utara di Laut Kuning, seperti yang terlihat pada tahun 2014 [Foto: Damir Sagolj/Reuters]


DIALEKSIS.COM | Korsel - Pihak berwenang Korea Selatan telah menahan enam warga negara Amerika Serikat yang berupaya mengirim sekitar 1.300 botol plastik berisi beras, uang dolar AS, dan Alkitab ke Korea Utara melalui laut, menurut laporan berita.

Tersangka AS ditangkap pada dini hari Jumat (27/6/2025) setelah mereka tertangkap basah mencoba melepaskan botol-botol itu ke laut dari pulau Gwanghwa, dekat daerah perbatasan garis depan yang dibatasi dengan Korea Utara, kantor berita resmi Korea Selatan Yonhap melaporkan.

Keenam orang itu ditahan setelah unit militer pesisir yang menjaga daerah itu melaporkan mereka ke polisi. Area yang dimaksud dibatasi untuk umum setelah ditetapkan sebagai zona bahaya pada bulan November karena kedekatannya dengan wilayah utara.

Aktivis yang menerbangkan botol plastik atau balon melintasi perbatasan Korea Selatan dengan wilayah utara telah lama menyebabkan ketegangan di Semenanjung Korea.

Perintah administratif yang melarang peluncuran propaganda anti-Pyongyang ke wilayah utara sudah berlaku di area tersebut, menurut Yonhap.

Pada tanggal 14 Juni, polisi menahan seorang aktivis karena diduga menerbangkan balon ke Korea Utara dari Pulau Gwanghwa.

Dua petugas polisi Korea Selatan mengonfirmasi penahanan keenam orang tersebut kepada kantor berita The Associated Press tetapi tidak memberikan rincian lebih lanjut.

Pada tahun 2023, Mahkamah Konstitusi Korea Selatan membatalkan undang-undang tahun 2020 yang mengkriminalisasi pengiriman selebaran dan barang-barang lainnya ke Korea Utara, dengan menyebutnya sebagai pembatasan yang berlebihan terhadap kebebasan berbicara.

Namun sejak menjabat pada awal Juni, pemerintahan liberal baru Presiden Lee Jae-myung berusaha untuk menindak tegas kampanye sipil tersebut dengan undang-undang terkait keselamatan lainnya untuk menghindari meningkatnya ketegangan dengan Korea Utara dan meningkatkan keselamatan penduduk garis depan Korea Selatan.

Lee menjabat dengan janji untuk memulai kembali perundingan yang telah lama tertunda dengan Korea Utara dan membangun perdamaian di Semenanjung Korea. Pemerintahnya telah menghentikan siaran propaganda anti-Pyongyang melalui pengeras suara, dan siaran serupa dari Korea Utara tidak pernah terdengar lagi di kota-kota garis depan Korea Selatan sejak saat itu.

Masih belum jelas apakah Korea Utara akan menanggapi isyarat damai Lee setelah negara itu berjanji tahun lalu untuk memutuskan hubungan dengan Korea Selatan dan mengabaikan tujuan penyatuan kembali Korea secara damai.

Pembicaraan resmi antara kedua Korea telah terhenti sejak 2019, ketika diplomasi yang dipimpin AS mengenai denuklirisasi Korea Utara gagal.[Aljazeera]

Keyword:


Editor :
Indri

riset-JSI
dpra