Beranda / Berita / Dunia / Najib Minta Pemerintah Transparan

Najib Minta Pemerintah Transparan

Kamis, 31 Mei 2018 03:25 WIB

Font: Ukuran: - +


Kuala Lumpur - Mantan Perdana Menteri Malaysia meminta Pemerintah Malaysia harus transparan tentang keputusannya membatalkan proyek rel kecepatan tinggi Kuala Lumpur - Singapura.

Pesan itu disampaikan Najib lewat postingan Facebook pada 30 Mei 2018 malam, Najib merasa kecewa dengan putusan pembatalan itu meski ia memahami bahwa itu adalah hak Partai Pakatan Harapan.

"Saya kecewa dengan keputusan terburu-buru ini dan mendesak pemerintah untuk lebih transparan dan untuk pertama melakukan negosiasi karena keputusan mereka berdampak pada ekonomi masa depan, serta di pasar pekerjaan Malaysia," katanya.

Najib mengatakan proyek itu melibatkan penelitian bertahun-tahun yang terperinci yang membuktikan akan membawa manfaat sosial dan ekonomi bagi Malaysia dan Singapura.

"Saya merasa adalah tanggung jawab saya untuk menjelaskan bagaimana pemerintah Barisan Nasional membuat keputusan (untuk meluncurkan proyek) dengan pemerintah Singapura," kata Najib, menambahkan bahwa biaya yang diproyeksikan dari rel berkecepatan tinggi sekitar RM72 miliar. (US $ 18 miliar) dan bukan RM110 miliar yang dinyatakan oleh Pakatan Harapan.

"Ini termasuk biaya pembebasan lahan yang harus dibayarkan kepada warga Malaysia berdasarkan peringkat internasional," katanya

Najib juga menyatakan bahwa biaya sebenarnya hanya akan terungkap setelah penutupan tender penuh untuk desain, pembangunan, pembiayaan dan pemeliharaan aset kereta api dan kereta api, yang telah dijadwalkan akan ditutup pada 28 Desember 2018.

"Pemerintah harus memberitahu kita bagaimana mereka mencapai angka RM110 miliar. Apakah angka ini juga dinaikkan berdasarkan politik, seperti bagaimana mereka menghasilkan 'hutang nasional' sebesar RM1 triliun?" dia berkata.

Najib juga menyatakan keterkejutannya atas pernyataan Perdana Menteri Mahathir Mohamad bahwa Malaysia tidak akan mendapatkan satu sen pun dari proyek HSR.

"Pada kenyataannya, proyek infrastruktur seperti HSR membawa banyak keuntungan dalam bentuk nilai properti, pertumbuhan ekonomi, transfer teknologi, impor keahlian dari Singapura, serta pariwisata," kata Najib.

"Saya ingin bertanya kepada Dr Mahathir: Apakah proyek seperti jalan raya Pan Borneo dan Jalan Tengah Spine ... hanya menghasilkan pengembalian tiket? Jelas tidak."

Najib mengatakan bahwa berdasarkan laporan yang dia lihat, HSR akan menghasilkan RM650 milyar pendapatan nasional bruto hingga 2069. "Akan ada 110.000 pekerjaan baru dan ini diproyeksikan akan meningkat menjadi 442.000 pada 2069.

"Laporan ini harus dipublikasikan bagaimana pemerintah Barisan Nasional kembali ketika pertama kali mengundang umpan balik tentang HSR," kata Najib.

Mantan perdana menteri, yang juga menteri keuangan, bertanya apakah keputusan untuk membatalkan HSR adalah hanya satu orang, mengatakan dia mengerti bahwa itu "tidak pernah dibahas dalam Kabinet" dan bahwa menteri keuangan saat ini tidak mau mengomentari dirinya,

"Perekonomian saat ini lebih canggih daripada sebelumnya dan itu mengecewakan jika PM gagal untuk melihat bahwa pengembalian HSR melampaui ruang lingkup penjualan tiket," tulis Najib.

Sementara itu PM Malaysia Mahathir menyebutkan pembatalan projek tersebut karena tidak efisiannya anggaran untuk menyediakan 100.000 pekerja pada projek kereta cepat Kuala Lumpur - Singapur itu.

Mahathir mengungkapkan apa yang disebutkan Najib karena ingin balas dendam, "Jangan membuat keputusan terburu-buru hanya karena Anda ingin membalas dendam pada orang-orang tertentu atau pemerintah Barisan Nasional. Keputusan berdasarkan emosi hanya akan merugikan orang-orang," tambahnya.

Mahathir mengatakan pemerintahnya berdiri di belakang keputusannya untuk tidak melanjutkan proyek HSR atau Kereta cepat Kuala Lumpur Singapura. Bernama/cna

Keyword:


Editor :
Jaka Rasyid

riset-JSI
Komentar Anda