Perdana Menteri Irak Ali al-Zaidi menghadiri sidang parlemen untuk menyetujui anggota kabinetnya yang tersisa di Baghdad, Irak, pada 15 Oktober 2026. [Foto: Handout/Iraqi Prime Minister's Media Office via Reuters]
DIALEKSIS.COM | Baghdad - Parlemen Irak merampungkan pembentukan pemerintahan Perdana Menteri Ali al-Zaidi setelah menyetujui pengisian 11 jabatan menteri yang sebelumnya kosong. Parlemen juga menyetujui tiga wakil perdana menteri, termasuk Laith al-Khazali yang masuk daftar sanksi Amerika Serikat (AS).
Dilansir dari laporan media setempat, Jumat (16/10/2026), persetujuan tersebut diberikan dalam pemungutan suara pada Kamis. Sejumlah jabatan yang disahkan antara lain Menteri Pertahanan Nayef al-Shammari, Menteri Dalam Negeri Yasir al-Maliki, serta menteri untuk bidang perencanaan, kebudayaan, pendidikan tinggi, dan riset ilmiah.
Sementara itu, penunjukan Menteri Migrasi dan Pengungsi ditunda akibat ketidaksepakatan di antara partai-partai politik.
Salah satu nama yang menjadi sorotan dalam susunan pemerintahan baru adalah Laith al-Khazali. Dia merupakan tokoh senior kelompok Asaib Ahl al-Haq yang didukung Iran sekaligus saudara dari pemimpin kelompok tersebut, Qais al-Khazali.
Pada 2020, AS menetapkan Asaib Ahl al-Haq sebagai organisasi teroris asing dan memasukkan kedua bersaudara itu ke dalam daftar Specially Designated Global Terrorists. Sebelumnya, pada 2019, Departemen Keuangan AS menjatuhkan sanksi terhadap keduanya terkait pembunuhan demonstran di Irak.
Kelompok tersebut juga dikaitkan dengan sejumlah serangan terhadap pasukan AS, termasuk serangan pada 2007 yang menewaskan lima tentara Amerika.
Usai persetujuan kabinet, al-Zaidi berterima kasih kepada parlemen dan meminta seluruh wakil perdana menteri serta menteri menjalankan tugas dengan komitmen, kompetensi, dan integritas tinggi.
Dia mengatakan pemerintahannya kini memasuki fase kerja yang lebih cepat untuk mengatasi tantangan ekonomi dan keamanan yang semakin berat akibat perang AS-Israel melawan Iran, yang disebut telah berlangsung sejak 28 Februari.
Irak Hadapi Krisis Likuiditas
Pemerintahan al-Zaidi menghadapi tekanan ekonomi serius di tengah konflik regional. Sebelum perang pecah, Irak mengekspor sekitar 3,5 juta barel minyak per hari melalui Selat Hormuz. Pendapatan minyak tersebut menyumbang sekitar 90 persen dari total pendapatan pemerintah.
Al-Zaidi menyebut konflik telah menimbulkan tantangan ekonomi luar biasa bagi negaranya. Untuk menjaga pembiayaan kebutuhan publik dan pembayaran gaji pegawai pemerintah, pemerintahannya telah mendevaluasi mata uang dinar Irak hampir 15 persen terhadap dolar AS.
Dia juga mengungkapkan pemerintah mewarisi utang publik lebih dari 208 triliun dinar Irak atau sekitar US$139 miliar saat mulai menjabat pada Mei. Sementara itu, kebutuhan anggaran untuk membayar gaji dan membiayai pengeluaran penting mencapai sekitar 10 triliun dinar atau US$6,7 miliar setiap bulan.
Di tengah tekanan tersebut, al-Zaidi berjanji memberantas korupsi, melucuti kelompok bersenjata non-negara, serta memperkuat kedaulatan Irak dengan menuntaskan penarikan pasukan AS dari negara itu. [Aljazeera, AP, Reuters]
Sebelumnya
