DIALEKSIS.COM | Lhokseumawe - Bank Indonesia (BI) sebagai lembaga negara dan bank sentral terus memperkuat perannya dalam mendorong perekonomian daerah.
Melalui Kantor Perwakilan BI Lhokseumawe, berbagai program dan sinergi lintas sektor digelar untuk mendukung pengembangan UMKM, menjaga stabilitas inflasi, hingga memperluas ekosistem ekonomi syariah.
Kepala Perwakilan BI Lhokseumawe, Prabu Dewanto, menegaskan bahwa wilayah kerja mereka mencakup 10 kabupaten/kota di Aceh, sehingga kegiatan yang dijalankan senantiasa dirancang dengan melibatkan pemangku kepentingan di daerah.
“Seluruh kegiatan kami tidak hanya diarahkan untuk pengembangan ekonomi, tapi juga memperhatikan aspek wawasan dan inspirasi bagi peserta. Harapannya, dari setiap kegiatan itu akan muncul masukan yang konstruktif bagi pemangku kepentingan, termasuk untuk memperkuat perekonomian daerah,” ujar Prabu kepada media dialeksis.com, di Lhokseumawe, Jumat (26/9/2025).
Menurut Prabu, dukungan penuh BI terhadap pengembangan ekonomi daerah tampak dari banyaknya kegiatan yang melibatkan UMKM. Pelatihan, pendampingan, hingga kurasi produk dilakukan agar pelaku usaha mampu meningkatkan keterampilan sekaligus daya saing.
“Kurasi produk bahkan kami lakukan dengan menghadirkan kurator nasional. Produk UMKM binaan juga kami ikutsertakan dalam berbagai pameran di tingkat nasional. Tujuannya jelas: agar UMKM Aceh bisa naik kelas, bersaing di level nasional bahkan global,” jelasnya.
Di wilayah kerja BI Lhokseumawe, sektor-sektor unggulan seperti wastra, kerajinan, hingga makanan mendapat dukungan pengembangan.
Tak hanya itu, BI juga turun langsung ke sektor pertanian. Pada Agustus lalu, misalnya, pelatihan diberikan kepada petani padi, dan sebelumnya juga kepada petani komoditas lainnya.
“Semua ini kami lakukan bersinergi dengan pemda, Dekranasda, komunitas, dan mitra dari daerah lain yang lebih dulu maju. Intinya, kita dorong bersama agar UMKM kita semakin kuat,” tambah Prabu.
Selain program pendampingan, BI Lhokseumawe juga aktif menggagas kegiatan berskala besar yang melibatkan masyarakat luas.
Di antaranya Program Semarak Rupiah Ramadan dan Berkah Idul Fitri (SERAMBI), Pekan QRIS Nasional pada Agustus, hingga Festival Meurah Silu di Langsa yang baru saja digelar.
“Kegiatan ini bukan hanya untuk menjaga peredaran uang Rupiah atau digitalisasi pembayaran, tapi juga untuk menggerakkan ekonomi lokal. Hotel, rumah makan, penyedia perlengkapan kegiatan, semuanya ikut merasakan manfaat,” terang Prabu.
Sebagai bentuk penguatan ekosistem ekonomi syariah, BI Lhokseumawe juga mendukung program Zona KHAS (Kuliner Halal Aman Sehat), termasuk pelatihan sertifikasi halal bagi produk makanan dan juru sembelih.
Tak kalah penting, BI Lhokseumawe juga berperan aktif dalam Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) yang diketuai kepala daerah.
Berbagai langkah ditempuh, mulai dari pasar murah yang rutin digelar menjelang hari besar keagamaan, sidak pasar, gerakan tanam, hingga mendukung UMKM binaan agar produktivitas meningkat.
“Kami tidak hanya memfasilitasi sarana kegiatan pasar murah, tapi juga memberi dukungan agar harga lebih terjangkau bagi masyarakat. Koordinasi pun rutin dilakukan, baik lewat High Level Meeting bersama kepala daerah dan forkopimda, maupun rapat teknis di lapangan,” kata Prabu.
Prabu menambahkan, BI Lhokseumawe juga gencar melakukan sosialisasi kebijakan kepada berbagai lapisan masyarakat. Sosialisasi dilakukan di kampus, sekolah, komunitas, bahkan kelompok ibu rumah tangga, dengan menggandeng jurnalis, pemuka agama, hingga tokoh masyarakat.
“Komunikasi kebijakan itu penting agar masyarakat memahami peran BI. Dengan begitu, kebijakan bisa lebih diterima dan berdampak,” ujarnya.
Untuk memperkuat pembangunan ekonomi daerah, BI juga berkoordinasi dengan pemerintah daerah, termasuk menjadi narasumber dalam penyusunan RPJMD di berbagai kabupaten/kota.
“Seluruh kegiatan ini dapat berjalan optimal karena adanya sinergi dengan stakeholder dan dukungan seluruh elemen masyarakat. Tanpa kebersamaan itu, upaya kita tentu tidak akan maksimal,” tutup Prabu Dewanto. [nh]