Wakil Ketua Umum Bidang Ketenagakerjaan KADIN Aceh, Zulmahdi Hasan. Foto: Acehonline
DIALEKSIS.COM | Aceh - Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Aceh menyambut positif langkah strategis pemerintah melalui Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya bersama Kementerian Ketenagakerjaan dalam memastikan kesiapan Program Magang Nasional. Program ini dinilai sebagai terobosan nyata yang memperkuat keterkaitan antara dunia pendidikan dan dunia kerja.
Wakil Ketua Umum Bidang Ketenagakerjaan KADIN Aceh, Zulmahdi Hasan, S.Ag., M.H., menilai inisiatif tersebut sebagai solusi konkret dalam menekan angka pengangguran muda sekaligus meningkatkan kompetensi tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan industri modern.
“Program Magang Nasional adalah langkah maju yang sangat relevan dengan tantangan pasar kerja hari ini. Lulusan baru membutuhkan ruang aktualisasi, bukan sekadar teori. Dengan adanya kebijakan ini, link and match antara dunia pendidikan dan industri bisa semakin kuat,” ujar Zulmahdi kepada Dialeksis.com, Senin (13/10/2025).
Menurut Zulmahdi, KADIN Aceh siap berperan aktif dalam mendukung pelaksanaan program ini di tingkat daerah. Ia menyebutkan sejumlah sektor potensial di Aceh yang siap menjadi mitra magang, mulai dari industri pengolahan, pariwisata, hingga ekonomi kreatif.
“Kami di Aceh sangat terbuka untuk berkolaborasi. Dunia usaha siap menyediakan tempat magang yang memberikan pengalaman kerja bermakna bagi generasi muda. Ini penting agar peserta magang tidak hanya belajar keterampilan teknis, tetapi juga memahami budaya kerja dan etika profesional,” ungkapnya.
KADIN Aceh, lanjut Zulmahdi, tengah menjajaki kerja sama dengan beberapa asosiasi pengusaha dan lembaga pendidikan vokasi untuk merancang model magang yang lebih aplikatif dan berkelanjutan. Program ini diharapkan tidak berhenti pada pelatihan, tetapi juga membuka peluang rekrutmen tenaga kerja tetap bagi peserta yang berprestasi.
Zulmahdi juga mengapresiasi langkah pemerintah yang memastikan peserta magang memperoleh hak-hak sesuai standar upah minimum daerah (UMK). Kebijakan ini, menurutnya, menunjukkan keberpihakan terhadap kesejahteraan generasi muda.
“Pemberian insentif sesuai standar upah minimum bukan hanya soal penghargaan, tapi juga cara membangun motivasi dan profesionalitas. Dengan begitu, peserta magang akan merasa dihargai dan berkomitmen menjalani program dengan sungguh-sungguh,” jelasnya.
Ia menegaskan, keberhasilan program magang sangat bergantung pada kolaborasi antara pemerintah, dunia pendidikan, dan sektor swasta. Oleh karena itu, KADIN Aceh mendorong pemerintah daerah untuk segera menyiapkan regulasi pendukung, termasuk insentif bagi perusahaan yang aktif menampung peserta magang.
Program Magang Nasional, menurut Zulmahdi, harus dilihat sebagai investasi jangka panjang untuk membangun sumber daya manusia (SDM) unggul dan berdaya saing global.
“Kita sedang berada di era kompetisi tenaga kerja internasional. Aceh tidak boleh tertinggal. Program magang ini bisa menjadi batu loncatan untuk mencetak SDM yang siap kerja, produktif, dan mampu bersaing di tingkat nasional maupun global,” tegasnya.
Zulmahdi menambahkan, KADIN Aceh akan mengusulkan pembentukan Forum Kemitraan Magang Aceh sebagai wadah koordinasi antara dunia usaha, akademisi, dan pemerintah daerah. Forum ini nantinya akan berperan dalam memetakan kebutuhan tenaga kerja, menyusun standar kompetensi, serta memonitor efektivitas pelaksanaan magang di lapangan.
Lebih jauh, ia menilai bahwa Program Magang Nasional dapat menjadi katalisator untuk mendorong transformasi dunia kerja di Aceh, dari ekonomi berbasis konsumtif menuju ekonomi produktif dan kreatif.
“Kita ingin agar program ini melahirkan tenaga kerja adaptif terhadap teknologi, inovatif, dan siap menciptakan peluang kerja baru. Dengan dukungan dunia usaha dan regulasi yang tepat, saya yakin Aceh mampu menjadi salah satu provinsi pelopor dalam pelaksanaan program ini,” tutup Zulmahdi.
Program Magang Nasional merupakan salah satu agenda strategis pemerintah dalam membangun ekosistem ketenagakerjaan yang inklusif dan kompetitif. Di tengah tantangan globalisasi dan disrupsi teknologi, inisiatif ini diharapkan mampu memperkecil kesenjangan antara lulusan pendidikan dengan kebutuhan dunia industri termasuk bagi daerah seperti Aceh yang tengah memperkuat fondasi ekonominya.
Sebelumnya
