Menteri UMKM Maman Abdurrahman. [Foto: Berita Nasional]
DIALEKSIS.COM | Ekonomi - Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman meminta pemerintah daerah (Pemda) lebih aktif dalam mengusulkan calon debitur Kredit Usaha Rakyat (KUR). Ia menekankan bahwa selama ini penyaluran KUR masih didominasi nama-nama lama, padahal banyak pelaku usaha baru yang potensial namun belum tersentuh pembiayaan.
“Jangan sampai yang dapat KUR itu-itu saja. Harus ada perbaikan pola seleksi dan keberanian untuk menyasar pengusaha baru,” kata Maman dalam keterangan resmi yang dikutip pada Rabu (25/6/2025).
Menurutnya, Pemda memiliki peran strategis dalam memperluas akses pelaku usaha mikro dan kecil ke pembiayaan KUR. Dengan sistem yang telah disiapkan, Pemda seharusnya dapat mengusulkan calon debitur potensial dari wilayahnya masing-masing.
“Pemerintah provinsi sudah diberikan ruang dan akses untuk ikut mengusulkan calon debitur KUR. Jadi jangan sampai ada narasi bahwa penyaluran KUR itu susah,” ujarnya.
Saat ini, penyerapan data debitur KUR dari daerah masih tergolong rendah. Ia mencontohkan, di wilayah regional Kalimantan (meliputi Kalbar, Kalteng, Kaltim, dan Kaltara), realisasi unggahan data baru mencapai 6,75 persen dari total nasional.
Padahal, pemerintah menargetkan penyaluran KUR nasional mencapai Rp300 triliun, mencakup 2,34 juta debitur baru, 1,17 juta debitur graduasi, dan alokasi minimal 60 persen untuk sektor produksi.
“Kami akan gelar Rakor dengan kepala dinas UMKM daerah untuk mendorong percepatan penyaluran. Jadi pintu masuk UMKM ke KUR bukan cuma dari perbankan, tapi juga bisa lewat provinsi,” jelas Maman.
Maman juga mengingatkan perbankan untuk tidak melanggar ketentuan agunan tambahan. Ia menegaskan bahwa untuk pinjaman KUR sebesar Rp1 juta hingga Rp100 juta tidak memerlukan jaminan tambahan.
“Kita harus pastikan aturan ini dijalankan. Jangan sampai UMKM yang sudah layak malah terganjal permintaan agunan dari bank,” tegasnya.
Senada dengan itu, Wakil Menteri UMKM Helvi Moraza juga menyoroti pentingnya kolaborasi antara pusat, daerah, dan lembaga keuangan.
“Dengan sinergi kuat, KUR bisa menjadi pembiayaan inklusif yang mendorong pembangunan ekonomi nasional,” ujar Helvi. [in]
Sebelumnya
