Ketua DPW Muda Seudang Kota Banda Aceh, Zultri Ramadhan. Foto: doc Dialeksis.com
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - DPW Muda Seudang Kota Banda Aceh menyoroti kebijakan penertiban terhadap pedagang UMKM mobil kopi di Banda Aceh. Kebijakan tersebut dinilai menunjukkan lemahnya keberpihakan pemerintah kota terhadap pelaku ekonomi kerakyatan.
Ketua DPW Muda Seudang Kota Banda Aceh, Zultri Ramadhan, mengatakan slogan “Kota Kolaborasi” seharusnya tidak berhenti sebagai narasi pembangunan semata. Menurutnya, semangat kolaborasi harus tercermin dalam kebijakan yang memberi ruang hidup bagi masyarakat kecil, termasuk pelaku UMKM.
“Pemerintah harus memahami bahwa UMKM, khususnya pedagang mobil kopi, bukan sekadar objek penertiban. Mereka adalah bagian dari denyut ekonomi kota, ruang perjuangan anak muda, dan wajah ketahanan ekonomi masyarakat kecil,” ujar Zultri Ramadhan.
Ia menilai, penataan kota memang penting dilakukan. Namun, kebijakan tersebut tidak boleh mengorbankan masyarakat kecil yang selama ini bertahan melalui usaha mandiri.
Menurut Zultri, kota modern tidak cukup hanya diukur dari aspek ketertiban dan estetika. Pemerintah juga perlu memastikan setiap kebijakan penataan ruang berjalan secara manusiawi, inklusif, dan berpihak kepada pelaku usaha kecil.
“Ketika mereka dipinggirkan tanpa solusi yang jelas, maka yang terluka bukan hanya pelaku usaha, tetapi juga rasa keadilan sosial,” katanya.
DPW Muda Seudang Kota Banda Aceh mendorong pemerintah agar mengedepankan dialog, pembinaan, serta penyediaan ruang usaha yang layak sebelum melakukan penertiban. Penertiban tanpa solusi, kata Zultri, hanya akan menambah kegelisahan dan ketidakpastian bagi pelaku UMKM.
Ia menegaskan, kolaborasi sejati tidak cukup ditampilkan melalui seremoni atau pidato, tetapi harus terlihat dalam keberanian pemerintah melindungi rakyat kecil di tengah proses pembangunan kota.
“Jangan sampai UMKM hanya dipuji dalam pidato, tetapi disingkirkan dalam praktik kebijakan,” tutup Zultri.
Sebelumnya
