Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) melalui Anggota Komisi III, Nurchalis. Foto: for Dialeksis
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) melalui Anggota Komisi III, Nurchalis, terus mendorong pemerintah agar segera merealisasikan pembangunan Pelabuhan Ekspor Minyak Sawit Mentah (CPO) di kawasan pantai barat Aceh.
Langkah strategis ini dinilai menjadi kunci penting dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus mengakhiri kebocoran ekonomi yang selama ini terjadi.
Nurchalis menilai, potensi sektor kelapa sawit di Aceh belum tergarap maksimal karena tidak adanya pelabuhan ekspor sendiri. Akibatnya, kegiatan ekspor CPO asal Aceh selama ini dilakukan melalui Pelabuhan Belawan, Medan, Sumatera Utara, yang secara otomatis membuat penerimaan pajak mengalir ke provinsi tetangga, bukan ke kas daerah Aceh.
“Selama ini pajak dari ekspor CPO Aceh justru masuk ke kas provinsi lain. Padahal nilainya mencapai triliunan rupiah setiap tahun. Jika Aceh punya pelabuhan sendiri, potensi besar ini bisa kita kelola untuk kepentingan rakyat Aceh,” tegas Nurchalis kepada Dialeksis, Rabu 4 November 2025.
Menurut data yang diterima Nurchalis, nilai pajak hasil ekspor CPO yang berangkat dari pelabuhan luar Aceh mencapai jumlah fantastis. Kondisi ini dianggap sebagai bentuk ketidakadilan fiskal yang telah berlangsung lama dan harus segera diakhiri melalui pembangunan pelabuhan ekspor khusus CPO di Aceh.
“Ini bukan hanya soal infrastruktur, tapi soal kedaulatan ekonomi daerah,” ujar Nurchalis. “Sudah saatnya Aceh berdiri di atas kekuatannya sendiri, mengelola sumber dayanya tanpa harus terus bergantung pada provinsi lain.”
Bagi Nurchalis, membangun pelabuhan ekspor CPO berarti membangun masa depan Aceh. Ia menilai, langkah ini akan menjadi solusi konkret untuk menutup kebocoran PAD dan memperkuat pondasi ekonomi daerah, terutama di kawasan pantai barat yang selama ini masih tertinggal secara infrastruktur.
Untuk memperkuat langkah tersebut, Komisi III DPRA telah menggelar rapat kerja bersama pimpinan pabrik kelapa sawit (PKS) dan perusahaan perkebunan sawit se-wilayah barat selatan Aceh. Pertemuan yang berlangsung di salah satu hotel di Meulaboh pada beberapa hari lalu (Jumat, 31/10) itu membahas strategi komprehensif untuk mengoptimalkan PAD dari sektor kelapa sawit.
Rapat tersebut juga menyoroti isu penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) industri oleh perusahaan, yang diharapkan dapat dilaporkan secara transparan kepada Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (BPKA). Sebanyak 89 perusahaan diundang, menunjukkan keseriusan DPRA dalam membenahi tata kelola ekonomi sawit di Aceh.
“Kami ingin memastikan bahwa setiap rupiah dari aktivitas ekonomi sawit benar-benar memberi manfaat bagi daerah,” tegas Nurchalis. “Karena itu, sinergi antara pemerintah, legislatif, dan pelaku usaha menjadi sangat penting.”
Pembangunan Pelabuhan Ekspor CPO Aceh di wilayah pantai barat diproyeksikan membawa manfaat strategis yang luas. Selain meningkatkan PAD secara signifikan, kehadiran pelabuhan akan menggerakkan sektor logistik, transportasi, hingga jasa pendukung, membuka ribuan lapangan kerja baru, dan memperkuat rantai ekonomi lokal.
Nurchalis memandang, dengan pelabuhan ini, Aceh akan memiliki daya saing baru di tingkat nasional dan internasional. Produk kelapa sawit Aceh akan lebih efisien dan bernilai tambah tinggi, karena biaya pengiriman berkurang dan rantai pasok menjadi lebih pendek.
“Ini bukan hanya proyek ekonomi, tapi proyek martabat. Pelabuhan CPO akan menjadi simbol bahwa Aceh mampu berdiri di atas kaki sendiri, mandiri secara ekonomi, dan berdaulat secara fiskal,” pungkasnya. [arn]
Sebelumnya
