Komoditi jagung. Foto: Ist
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Perum Bulog untuk melakukan pengadaan jagung pipilan kering dalam negeri dengan target minimal satu juta ton pada tahun 2026. Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus mendorong swasembada jagung dan peningkatan kesejahteraan petani.
Instruksi tersebut tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pengadaan dan Pengelolaan Jagung Dalam Negeri serta Penyaluran Cadangan Jagung Pemerintah Tahun 2026“2029, yang ditandatangani pada 25 Maret 2026.
Dalam beleid tersebut, Prabowo mengarahkan sejumlah kementerian dan lembaga, mulai dari Menteri Koordinator Bidang Pangan, Menteri Pertahanan, Menteri Pertanian, Menteri Perdagangan, hingga aparat penegak hukum dan pemerintah daerah, untuk mengambil langkah terkoordinasi dan terintegrasi sesuai tugas masing-masing.
“Mengambil langkah-langkah yang terkoordinasi dan terintegrasi sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk mendukung pelaksanaan pengadaan dan pengelolaan jagung dalam negeri, serta penyaluran Cadangan Jagung Pemerintah,” demikian bunyi diktum kesatu.
Pada tahun 2026, pemerintah menargetkan pengadaan jagung pipilan kering dalam negeri paling sedikit 1.000.000 ton. Selain itu, ditetapkan pula Harga Pembelian Pemerintah (HPP) sebesar Rp5.500 per kilogram untuk jagung pipilan kering di tingkat petani.
Bulog juga ditugaskan untuk melakukan pengolahan jagung sesuai standar kualitas Cadangan Jagung Pemerintah, serta melaksanakan pembelian di gudang Bulog dengan mengacu pada HPP dan standar mutu yang berlaku.
Pengadaan jagung dalam negeri selanjutnya, untuk periode 2027 hingga 2029, akan ditetapkan melalui rapat koordinasi bidang pangan setiap tahun berjalan.
Di sisi lain, Presiden Prabowo turut menugaskan Menteri Pertanian untuk memberikan pendampingan kepada petani dan kelompok tani guna meningkatkan produktivitas dengan tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan dan kualitas hasil panen.
Selain itu, Kementerian Pertanian diminta menyediakan data harga jagung yang berada di bawah atau sesuai HPP kepada Bulog, serta menyiapkan data kebutuhan jagung bagi sektor peternakan sebagai bagian dari program stabilisasi pasokan dan harga.
Pemerintah juga mendorong penyediaan sarana panen dan pascapanen yang memadai, serta memperkuat kemitraan antara petani dan pelaku usaha pengeringan jagung dengan Bulog guna memastikan terpenuhinya Cadangan Jagung Pemerintah.
Sebelumnya
