Jum`at, 12 Juni 2026
Beranda / Ekonomi / Rupiah Tersungkur, Prof Apridar: Rakyat Jangan Jadi Korban

Rupiah Tersungkur, Prof Apridar: Rakyat Jangan Jadi Korban

Kamis, 11 Juni 2026 17:00 WIB

Font: Ukuran: - +

Reporter : Arn

Guru Besar bidang Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala (FEB USK), Prof. Dr. Apridar, S.E., M.Si. [Foto: Net]


DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pelemahan rupiah, tekanan terhadap Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), serta kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi dinilai menjadi sinyal serius bagi ketahanan ekonomi nasional. Kondisi ini bukan sekadar persoalan angka di pasar keuangan, tetapi mulai bersentuhan langsung dengan daya beli masyarakat.

Guru Besar bidang Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala (FEB USK), Prof. Dr. Apridar, S.E., M.Si., menilai pemerintah tidak boleh memandang ringan situasi tersebut. Menurutnya, pelemahan rupiah dan gejolak pasar modal dapat memperlebar tekanan terhadap sektor riil, terutama jika diikuti kenaikan biaya energi, logistik, dan harga barang kebutuhan masyarakat.

“Yang paling penting hari ini adalah memastikan rakyat tidak menjadi korban dari tekanan ekonomi. Pelemahan rupiah memang bisa dijelaskan secara makro, tetapi dampaknya akan terasa di dapur rumah tangga, ongkos produksi, harga barang, dan keberlangsungan usaha kecil,” ujar Prof Apridar kepada Dialeksis, Kamis (11/6/2026).

Berdasarkan data Bank Indonesia, kurs referensi JISDOR pada 9 Juni 2026 berada di level Rp18.141 per dolar AS, setelah sehari sebelumnya tercatat Rp18.171 per dolar AS. Sementara kurs transaksi BI per 10 Juni 2026 menunjukkan kurs jual dolar AS berada di Rp18.231,71 dan kurs beli Rp18.050,29. 

Tekanan terhadap rupiah juga menjadi perhatian pelaku pasar global. Reuters melaporkan Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuan 25 basis poin menjadi 5,50 persen dalam langkah di luar jadwal reguler untuk menstabilkan rupiah setelah mata uang tersebut menyentuh rekor terendah di sekitar Rp18.190 per dolar AS pada Senin (8/6/2026). 

Menurut Prof Apridar, pelemahan rupiah memiliki efek berantai. Barang impor menjadi lebih mahal, bahan baku industri yang bergantung pada komponen luar negeri ikut naik, dan dunia usaha menghadapi tekanan biaya produksi. Dalam kondisi seperti ini, kata dia, pelaku UMKM menjadi kelompok yang paling rentan.

“Kalau biaya produksi naik, pilihan pelaku usaha hanya dua: menaikkan harga atau mengurangi margin. Bagi usaha besar mungkin masih bisa bertahan, tetapi bagi UMKM, ini sangat berat. Mereka tidak punya ruang fiskal yang besar,” jelasnya.

Ia menegaskan, pemerintah perlu hadir dengan kebijakan yang terukur. Intervensi moneter saja tidak cukup bila tidak diikuti penguatan sektor riil, stabilisasi harga pangan, pengendalian impor yang tidak mendesak, serta perlindungan terhadap kelompok masyarakat berpendapatan rendah.

“Ekonomi tidak boleh hanya dijaga dari sisi pasar keuangan. Yang harus dijaga adalah kepercayaan publik. Kalau rakyat merasa harga terus naik sementara pendapatan stagnan, maka tekanan ekonomi akan berubah menjadi tekanan sosial,” kata Prof Apridar.

Selain rupiah, pasar saham juga menunjukkan tekanan serius. Katadata mencatat IHSG turun 1,70 persen ke level 5.839,79 pada penutupan perdagangan Kamis, 4 Juni 2026, dan menjadi rekor terendah dalam lima tahun terakhir. Seluruh 11 sektor saham terkoreksi pada perdagangan tersebut. 

Prof Apridar menyebut penurunan IHSG sebagai cermin melemahnya kepercayaan pasar. Meski pasar modal tidak langsung dirasakan seluruh lapisan masyarakat, dampaknya tetap dapat menjalar ke investasi, pembiayaan korporasi, hingga penyerapan tenaga kerja.

“IHSG turun itu bukan hanya urusan investor saham. Itu indikator psikologis ekonomi. Ketika pasar membaca risiko meningkat, investasi bisa tertahan. Kalau investasi tertahan, pertumbuhan ekonomi ikut melambat,” ujarnya.

Tekanan ekonomi juga makin terasa setelah harga BBM nonsubsidi mengalami kenaikan. Pertamina Patra Niaga menaikkan harga Pertamax dari Rp12.300 per liter menjadi Rp16.250 per liter mulai 10 Juni 2026. Pertamax Green 95 juga naik dari Rp12.900 menjadi Rp17.000 per liter, sementara Pertalite dan Biosolar subsidi tetap. 

Prof Apridar menilai kenaikan BBM nonsubsidi tetap akan memberi dampak psikologis terhadap pasar, meskipun BBM subsidi belum berubah. Sebab, sektor transportasi, distribusi, jasa, dan konsumsi masyarakat sangat sensitif terhadap isu energi.

“BBM itu komponen strategis. Begitu harga energi bergerak, ekspektasi pasar ikut bergerak. Pedagang, distributor, dan konsumen akan mulai menghitung ulang biaya. Di titik inilah pemerintah harus memastikan tidak terjadi kepanikan harga,” tegasnya.

Dalam konteks Aceh, Prof Apridar mengingatkan pemerintah daerah perlu lebih waspada. Aceh masih memiliki tantangan pada struktur ekonomi, ketergantungan terhadap belanja pemerintah, daya saing industri lokal, dan biaya logistik. Pelemahan rupiah dan kenaikan energi dapat memperberat beban pelaku usaha di daerah.

“Aceh harus membaca situasi ini sebagai alarm. Jangan hanya menunggu kebijakan pusat. Daerah harus memperkuat produksi lokal, menjaga distribusi pangan, membantu UMKM, dan memastikan belanja pemerintah benar-benar menggerakkan ekonomi rakyat,” katanya.

Ia menambahkan, pelemahan rupiah juga bisa menjadi peluang apabila pemerintah mampu mendorong substitusi impor dan memperkuat produk dalam negeri. Namun peluang itu hanya dapat dimanfaatkan bila produksi lokal memiliki dukungan pembiayaan, pasar, teknologi, dan kepastian distribusi.

“Dalam teori ekonomi pembangunan, krisis bisa menjadi momentum koreksi struktural. Tetapi kalau tidak dikelola, krisis hanya akan memperlebar ketimpangan. Maka negara harus hadir, bukan hanya menenangkan pasar, tetapi juga melindungi rakyat,” ujar Prof Apridar.

Prof Apridar meminta pemerintah menjaga komunikasi publik secara jujur dan terbuka. Menurutnya, masyarakat tidak boleh diberi narasi yang terlalu menenangkan jika faktanya tekanan ekonomi sedang meningkat. Namun, pemerintah juga tidak boleh membiarkan kepanikan berkembang tanpa penjelasan yang kuat.

“Publik butuh kejujuran, bukan sekadar optimisme. Sampaikan kondisi sebenarnya, jelaskan langkah pemerintah, dan pastikan kebijakan yang diambil menyentuh kebutuhan rakyat. Ekonomi yang kuat bukan hanya dilihat dari angka pertumbuhan, tetapi dari kemampuan rakyat bertahan,” pungkasnya. [arn]

Keyword:


Editor :
Indri

riset-JSI