Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia. [Foto: dok. KESDM]
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Pemerintah resmi meluncurkan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN (Persero) 2025-2034 pada Senin (26/5/2025), sebagai langkah strategis untuk mendorong transisi energi bersih sekaligus memastikan pemerataan akses listrik hingga wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan, meskipun sejumlah negara mulai melepas komitmennya terhadap Paris Agreement, Indonesia tetap konsisten menjalankan transisi energi, menyesuaikan dengan kemampuan dan kondisi nasional.
“Energi bukan sekadar kebutuhan, tapi juga soal keadilan. Arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto jelas: desa-desa yang belum teraliri listrik harus segera mendapatkan akses listrik. Kita mulai sekarang dan ditargetkan selesai sebelum 2029,” ujar Bahlil.
Fokus pada Energi Terbarukan dan Pembangunan Merata
Dalam periode 2025-2034, pemerintah menargetkan penambahan kapasitas pembangkit sebesar 69,5 GW, dengan sekitar 76 persen bersumber dari Energi Baru Terbarukan (EBT) dan sistem penyimpanan energi. Jenis EBT yang dikembangkan meliputi tenaga surya, angin, panas bumi, hidro, dan bioenergi.
Tak hanya itu, pemerintah juga mulai memperkenalkan energi nuklir, dengan dua reaktor kecil (small modular reactors) masing-masing berkapasitas 250 MW di Sumatera dan Kalimantan.
Untuk memperkuat distribusi listrik, RUPTL mencanangkan pembangunan jaringan transmisi sepanjang 48.000 kilometer sirkuit (kms) dan gardu induk berkapasitas total 108.000 MVA, tersebar dari Aceh hingga Papua.
“Selama ini tantangan kita adalah pembangkit sudah dibangun tapi tidak ada jaringannya. Ini yang harus dibenahi agar pembangkit EBT bisa optimal,” kata Bahlil.
Rp2.967 Triliun Investasi, 1,7 Juta Lapangan Kerja Baru
RUPTL PLN 2025-2034 membuka peluang investasi hingga Rp2.967,4 triliun, mencakup pembangkit, transmisi, distribusi, hingga program listrik desa. Sebesar 73 persen kapasitas pembangkit akan dikerjakan oleh sektor swasta melalui skema Independent Power Producer (IPP).
Langkah besar ini juga diproyeksikan menciptakan lebih dari 1,7 juta lapangan kerja baru, mulai dari tahap perencanaan, konstruksi, hingga operasional. Sektor EBT menjadi kontributor utama penyerapan tenaga kerja.
Listrik untuk 5.758 Desa
Melalui Program Listrik Desa (Lisdes), pemerintah menargetkan elektrifikasi di 5.758 desa yang belum terjangkau jaringan listrik, dengan kapasitas pembangkit sekitar 394 MW dan sambungan ke 780 ribu rumah tangga.
Langkah ini sejalan dengan visi pemerataan pembangunan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat di wilayah 3T.
“Dokumen RUPTL ini bukan hanya soal energi, tapi juga komitmen terhadap kesejahteraan dan keadilan sosial. Ini grand design kita menuju sistem ketenagalistrikan yang inklusif, bersih, dan berkelanjutan,” pungkas Bahlil. [red]
Sebelumnya
