DIALEKSIS.COM | Jakarta - Pemerintah memperpanjang penyaluran program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) beras hingga 31 Januari 2026 guna menjaga harga tetap stabil di awal tahun. Kebijakan ini diambil di tengah stok beras nasional yang melimpah dan sebagai langkah antisipasi potensi gejolak harga pascapergantian tahun.
Perpanjangan SPHP beras 2025 dimungkinkan melalui skema Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran (RPATA) yang telah mendapat persetujuan Kementerian Keuangan atas usulan Badan Pangan Nasional (Bapanas). Skema ini memungkinkan penyelesaian program lintas tahun anggaran sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84 Tahun 2025.
Sekretaris Utama Bapanas Sarwo Edhy mengatakan masih terdapat sisa target penyaluran SPHP beras 2025 yang dapat dioptimalkan hingga akhir Januari 2026.
“SPHP beras tahun 2025 masih dapat dilanjutkan sampai 31 Januari 2026. Sisa target sekitar 697,1 ribu ton akan terus diakselerasi,” ujar Sarwo dalam pernyataan resmi yangg diterima pada Senin (12/1/2026).
Ia menegaskan SPHP menjadi instrumen penting untuk memastikan masyarakat memperoleh beras berkualitas dengan harga sesuai ketentuan.
“Stok beras kita melimpah. Dengan SPHP, harga beras harus tetap terjaga agar terjangkau bagi masyarakat,” katanya.
Hingga akhir 2025, realisasi penyaluran SPHP beras secara nasional telah mencapai 802,9 ribu ton. Sementara stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang dikelola Perum Bulog tercatat mencapai 3,25 juta ton, memberi ruang bagi pemerintah untuk melakukan intervensi pasar secara terukur melalui pasar rakyat, ritel modern, koperasi desa, hingga Gerakan Pangan Murah. [in]