Tgk. Baharuddin Usman, mantan Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Aceh Kabupaten Bener Meriah. Foto: doc Dialeksis.com
DIALEKSIS.COM | Bener Meriah - Tgk. Baharuddin Usman, mantan Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Aceh Kabupaten Bener Meriah, menyatakan dukungannya terhadap rencana pembentukan empat Batalyon Teritorial Pembangunan (BTP) di Aceh. Menurutnya, inisiatif strategis pemerintah pusat dan TNI Angkatan Darat (AD) ini berpotensi mempercepat pembangunan di wilayah yang masih menghadapi tantangan struktural, seperti ketimpangan infrastruktur pedesaan, ketahanan pangan, dan akses layanan dasar.
“BTP bukanlah perluasan kekuatan tempur, melainkan reposisi peran TNI sebagai mitra pembangunan sipil. Konsep ini menekankan pendekatan kesejahteraan melalui kompi khusus di sektor pertanian, peternakan, perikanan, dan kesehatan,” ujar Baharuddin kepada Dialeksis, Minggu (11/05/2025).
Ia menjelaskan, kondisi geografis Aceh yang luas dan kompleks membutuhkan intervensi cepat untuk mengatasi masalah akses jalan, air bersih, dan layanan kesehatan di daerah terpencil.
“Pengalaman TNI dalam program TMMD (TNI Manunggal Membangun Desa) membuktikan kapasitas mereka dalam menyelesaikan proyek infrastruktur secara efisien. BTP bisa menjadi kekuatan baru yang memperluas dampak positif tersebut,” tambahnya.
Baharuddin juga menilai kehadiran BTP sejalan dengan agenda nasional memperkuat ketahanan pangan. “Optimalisasi lahan tidur dan pendampingan langsung kepada petani oleh personel BTP dapat meningkatkan produksi komoditas strategis seperti padi, jagung, dan ternak. Ini penting untuk menghadapi ancaman krisis pangan global,” tegasnya.
Selain itu, mantan politisi Partai Aceh ini menyoroti potensi BTP dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan kewirausahaan dan layanan kesehatan. “Sinergi antara TNI, pemerintah daerah, dan lembaga sipil akan menciptakan fondasi pembangunan jangka panjang yang inklusif,” ujarnya.
Meski mendukung, Baharuddin mengingatkan tiga hal krusial. Pertama, sensitivitas sejarah Aceh terhadap kehadiran militer mengharuskan pendekatan persuasif dan dialogis.
“Implementasi BTP harus transparan, melibatkan tokoh masyarakat, pemuka adat, dan pemerintah daerah untuk mencegah salah persepsi,” jelasnya.
Kedua, ia menekankan pentingnya menjaga batas peran militer. “BTP tidak boleh menggantikan fungsi dinas sipil, tetapi memperkuatnya. Koordinasi erat dengan dinas terkait seperti pertanian, kesehatan, dan sosial wajib dijaga,” imbuhnya.
Ketiga, ia meminta pemerintah memastikan BTP tetap sejalan dengan kebijakan dan program pemerintah pusat untuk dilakukan di Aceh. “Implementasi dari program swasembada pangan untuk ketahanan pangan baiknya melibatkan multistakeholder termasuk dalam pembangunan batalyon beberapa wilayah untuk menjaga pondasi stabilitas Aceh selama 19 tahun terakhir,” tegasnya.
Baharuddin menutup pernyataannya dengan optimisme. “BTP adalah langkah visioner yang mengubah peran militer dari alat tempur menjadi mitra pembangunan. Dengan tata kelola inklusif, komunikasi terbuka, dan sinergi multipihak, ini bisa menjadi katalis kesejahteraan rakyat Aceh,” ucapnya.
Ia menegaskan, Aceh tidak hanya membutuhkan kedamaian, tetapi juga keadilan ekonomi. “BTP akan efektif jika dijalankan secara humanis, kolaboratif, dan berlandaskan semangat rekonsiliasi. Mari kita dukung dengan kritis dan konstruktif,” pungkasnya.
Sebelumnya
