Kapolres Aceh Singkil AKBP Joko Triyono, S.I.K., M.H. bersama Forkopimda mendampingi kunjungan kerja Komite II dalam rangka advokasi dan eksplorasi potensi maritim di wilayah pulau-pulau terluar Kabupaten Aceh Singkil. [Foto: Humas Res SKL]
DIALEKSIS.COM | Singkil - Kapolres Aceh Singkil AKBP Joko Triyono, S.I.K., M.H. bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Aceh Singkil mendampingi kunjungan kerja Komite II dalam rangka advokasi dan eksplorasi potensi maritim di wilayah pulau-pulau terluar Kabupaten Aceh Singkil, Minggu (22/6/2025).
Rombongan Komite II mengunjungi Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek sebagai bagian dari program nasional penguatan wilayah perbatasan dan potensi kemaritiman. Kegiatan ini bertujuan untuk meninjau langsung kondisi geografis, sumber daya alam, serta potensi pariwisata dan kelautan di kawasan tersebut.
Adapun Rambongan Kotime II di hadiri oleh Azhari Cage (DPD RI Aceh), Alfiansyah Komeng (DPD RI Jawa Barat), Nadikenita Be Sitepu (Ketua Advokasi Komite II), Fadli Pratama (Kementerian Kelautan dan Perikanan), Azami Rasyid (Kementerian Kelautan dan Perikanan) serta Basarin Yunus Tanjung (Asisten I Pemerintahan Sumatera Utara).
Dalam kunjungan tersebut, Kapolres AKBP Joko Triyono menegaskan komitmennya dalam menjaga stabilitas keamanan serta mendukung penuh segala bentuk kegiatan pemerintah pusat maupun daerah yang bertujuan untuk pembangunan dan kemajuan wilayah Aceh Singkil, khususnya kawasan kepulauan.
“Kami siap mendukung segala bentuk langkah strategis pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya yang berada di wilayah kepulauan. Sinergi antara aparat keamanan, pemerintah daerah, dan masyarakat sangat penting untuk menjaga stabilitas dan membuka potensi ekonomi baru dari sektor maritim dan pariwisata,” ujar AKBP Joko Triyono.
Sementara itu, Tim Komite II menyampaikan apresiasi atas dukungan penuh dari Forkopimda Aceh Singkil. Ia menyebut bahwa hasil kunjungan ini akan menjadi bahan pertimbangan penting dalam penyusunan rekomendasi dan kebijakan pemerintah pusat, khususnya dalam pembangunan infrastruktur maritim dan perlindungan kawasan pesisir.
Kegiatan ini juga diisi dengan peninjauan fasilitas umum yang ada di pulau-pulau tersebut. Diharapkan, hasil kunjungan ini dapat mempercepat pembangunan daerah tertinggal dan mendukung pemerataan ekonomi nasional.[*]
Sebelumnya
